TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia menilai demokrasi Indonesia semakin merosot dalam 14 tahun terakhir. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, walau begitu Indonesia tidak mundur seperti era Orde Baru.
“Kualitas demokrasinya mengalami kemerosotan. Bahkan dalam 14 tahun terakhir memang kualitas demokrasi Indonesia dianggap berada pada titik yang paling rendah,” kata Usman Hamid dalam diskusi virtual melalui kanal YouTube Public Virtue Research Institute, Jumat, 20 Mei 2022.
Dia mengutip dari ukuran-ukuran lembaga indeks demokrasi seperti dari The Economist Intelligence Unit dan Freedom House. Ada dua hal yang melemah, pertama dari sorotan tekait hak kebebasan sipil untuk berpendapat dan berekspresi.
Kedua, dari partisipasi masyarakat dalam kelembagaan elektoral dan partisipasi politik. Sebab kemerosotan dari semua itu disebut ada tiga faktor.
“Pertama, menguatnya semangat nasionalisme yang berlebihan dari negara. Kedua adalah menguatnya politik moralitas, ini termasuk dari negara dan dari akar rumput. Ketiga adalah memang lemahnya gerakan sosial,” ujarnya.
Sentralisasi kewenangan pada pusat juga disoroti sebagai penyebab menurunnya demokrasi di Indonesia. Itu karena menguatnya kembali kewenangan pusat untuk mengatur daerah yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Kemudian juga bisa dilihat dari merosotnya kepercayaan dari lembaga penegakan hukum. Usman juga menilai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi kuat seperti era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Konglomerasi media terhadap kelompok politik tertentu juga tidak terelakkan. Sebab terasa sekali adanya kecenderungan polarisasi di kalangan media dalam momentum politik.
“Pada momen-momen tertentu dalam kontestasi elektoral terasa sekali polarisasi di dalam media. Pengkutuban di kalangan media yang ditentukan oleh pilihan sikap-sikap politik dari para pemiliknya yang ditentukan oleh pilihan afiliasi politik dari para pemiliknya,” katanya.
Sementara itu, Senior Fellow Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte mengatakan demokrasi di Indonesia sedang dalam keadaan rentan. Menurutnya, posisi demokrasi juga tidak berjalan mundur, namun dikatakan relatif lebih goyah.
“Jadi ada hal-hal di mana demokrasi kita berjalan tetapi itu mungkin relatif agak shaky, jadi bisa saja nanti tiba-tiba collapse atau tetap jalan terus walaupun jalan pelan. Jadi saya menyebutnya sebagai vulnerable. Rentan,” katanya dalam kesempatan yang sama.
Phillips menuturkan, ada tiga hal yang menyebabkan kerentanan dan tidak terlepas dari masa lalu. Pertama, ada faktor institusional; kedua, faktor ekonomi; dan ketiga, faktor behavioral.
Sebelumnya, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Ahmad Maulana berpendapat, kondisi yang dipotret pemantauan Koalisi Seni menunjukkan fakta situasi demokrasi dan pemajuan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dalam kondisi suram. Dia mengatakan, The Economist Intelligence Unit dan Freedom Institute merilis indeks demokrasi dunia, skor indeks Indonesia dalam lima tahun terakhir terjun bebas.
“Kita bisa dikatakan ada dalam demokrasi yang rusak (flawed democracy). Salah satu indikator kunci yang mengakibatkan buruknya penilaian terhadap demokrasi di Indonesia adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan berkesenian, yang merupakan hak sipil politik esensial dalam demokrasi justru semakin terancam. Temuan Koalisi Seni mengkonfirmasi hal tersebut,” katanya,” tuturnya.
FAIZ ZAKI | MARVELA
Baca Juga: Aliansi Masyarakat Paparkan Alasan Demokrasi di Indonesia Turun
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
