Amnesty International Indonesia Menilai Demokrasi Indonesia Makin Merosot

Reporter

M. Faiz Zaki

Jumat, 20 Mei 2022 18:10 WIB

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid (tengah) bersama Pegawai KPK yang tak lolos TWK, seusai melakukan aksi damai, di Kantor Darurat KPK, Jakarta, Rabu, 29 September 2021. Surat berisi permintaan pembatalan TWK akan disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia menilai demokrasi Indonesia semakin merosot dalam 14 tahun terakhir. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, walau begitu Indonesia tidak mundur seperti era Orde Baru.

“Kualitas demokrasinya mengalami kemerosotan. Bahkan dalam 14 tahun terakhir memang kualitas demokrasi Indonesia dianggap berada pada titik yang paling rendah,” kata Usman Hamid dalam diskusi virtual melalui kanal YouTube Public Virtue Research Institute, Jumat, 20 Mei 2022.

Dia mengutip dari ukuran-ukuran lembaga indeks demokrasi seperti dari The Economist Intelligence Unit dan Freedom House. Ada dua hal yang melemah, pertama dari sorotan tekait hak kebebasan sipil untuk berpendapat dan berekspresi.

Kedua, dari partisipasi masyarakat dalam kelembagaan elektoral dan partisipasi politik. Sebab kemerosotan dari semua itu disebut ada tiga faktor.

“Pertama, menguatnya semangat nasionalisme yang berlebihan dari negara. Kedua adalah menguatnya politik moralitas, ini termasuk dari negara dan dari akar rumput. Ketiga adalah memang lemahnya gerakan sosial,” ujarnya.

Sentralisasi kewenangan pada pusat juga disoroti sebagai penyebab menurunnya demokrasi di Indonesia. Itu karena menguatnya kembali kewenangan pusat untuk mengatur daerah yang tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Kemudian juga bisa dilihat dari merosotnya kepercayaan dari lembaga penegakan hukum. Usman juga menilai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi kuat seperti era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Konglomerasi media terhadap kelompok politik tertentu juga tidak terelakkan. Sebab terasa sekali adanya kecenderungan polarisasi di kalangan media dalam momentum politik.

“Pada momen-momen tertentu dalam kontestasi elektoral terasa sekali polarisasi di dalam media. Pengkutuban di kalangan media yang ditentukan oleh pilihan sikap-sikap politik dari para pemiliknya yang ditentukan oleh pilihan afiliasi politik dari para pemiliknya,” katanya.

Sementara itu, Senior Fellow Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte mengatakan demokrasi di Indonesia sedang dalam keadaan rentan. Menurutnya, posisi demokrasi juga tidak berjalan mundur, namun dikatakan relatif lebih goyah.

“Jadi ada hal-hal di mana demokrasi kita berjalan tetapi itu mungkin relatif agak shaky, jadi bisa saja nanti tiba-tiba collapse atau tetap jalan terus walaupun jalan pelan. Jadi saya menyebutnya sebagai vulnerable. Rentan,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Phillips menuturkan, ada tiga hal yang menyebabkan kerentanan dan tidak terlepas dari masa lalu. Pertama, ada faktor institusional; kedua, faktor ekonomi; dan ketiga, faktor behavioral.

Sebelumnya, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Ahmad Maulana berpendapat, kondisi yang dipotret pemantauan Koalisi Seni menunjukkan fakta situasi demokrasi dan pemajuan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dalam kondisi suram. Dia mengatakan, The Economist Intelligence Unit dan Freedom Institute merilis indeks demokrasi dunia, skor indeks Indonesia dalam lima tahun terakhir terjun bebas.

“Kita bisa dikatakan ada dalam demokrasi yang rusak (flawed democracy). Salah satu indikator kunci yang mengakibatkan buruknya penilaian terhadap demokrasi di Indonesia adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan berkesenian, yang merupakan hak sipil politik esensial dalam demokrasi justru semakin terancam. Temuan Koalisi Seni mengkonfirmasi hal tersebut,” katanya,” tuturnya.

FAIZ ZAKI | MARVELA

Baca Juga: Aliansi Masyarakat Paparkan Alasan Demokrasi di Indonesia Turun

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini






Patung Liberty Hadiah dari Prancis, Diangkut dengan Kapal Laut dalam 350 Bagian

6 hari lalu

Patung Liberty Hadiah dari Prancis, Diangkut dengan Kapal Laut dalam 350 Bagian

Patung Liberty di Pelabiuhan New York itu hadiah dari Prancis untuk memperingati 100 tahun revolusi. Patung diangkut kapal laut dalam 350 bagian


Bamsoet Dorong Kaji Ulang Sistem Demokrasi

36 hari lalu

Bamsoet Dorong Kaji Ulang Sistem Demokrasi

Perlu mendesain ulang demokrasi agar mampu mensejahterakan masyarakat.


Anies Bicara Transformasi Jakarta dan Demokrasi di Forum Chatam House

38 hari lalu

Anies Bicara Transformasi Jakarta dan Demokrasi di Forum Chatam House

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbicara dalam forum Chatam House di London. Dipandu Ben Bland, seorang penulis buku tentang Jokowi.


Di May Day Fiesta, Kapolri Dorong Buruh Salurkan Aspirasi Lewat Ruang Demokrasi

42 hari lalu

Di May Day Fiesta, Kapolri Dorong Buruh Salurkan Aspirasi Lewat Ruang Demokrasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi para buruh yang melaksanakan May Day Fiesta di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta secara damai.


Amnesty Kecam Penangkapan Aktivis Penolak DOB di Papua

45 hari lalu

Amnesty Kecam Penangkapan Aktivis Penolak DOB di Papua

Penangkapan aktivis yang menolak DOB di Papua dianggap sebagai tindakan represif dan mencerminkan makin sempitnya ruang kebebasan berekspresi.


Serangan ke Kantor LBH Papua Diduga Terkait Kasus Pelanggaran HAM

47 hari lalu

Serangan ke Kantor LBH Papua Diduga Terkait Kasus Pelanggaran HAM

Koalisi Kemanusiaan Untuk Papua menduga serangan ke LBH Papua terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang tengah mereka tangani.


Soal Peluang Koalisi Golkar - Demokrat, Airlangga Bicara Rekam Jejak Dukung SBY

48 hari lalu

Soal Peluang Koalisi Golkar - Demokrat, Airlangga Bicara Rekam Jejak Dukung SBY

AHY bersama istrinya, Annisa Pohan menyempatkan diri menemui Airlangga di rumahnya yang berada di kawasan Kompleks Widya Chandra.


Pemilu 2024, Jokowi: Jangan Lagi Buat Publik Terprovokasi Politik Identitas

12 April 2022

Pemilu 2024, Jokowi: Jangan Lagi Buat Publik Terprovokasi Politik Identitas

Presiden Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan pendidikan politik menjelang Pemilu 2024.


Kobar Kota Bandung Gelar Deklarasi Jokowi 3 Periode

10 April 2022

Kobar Kota Bandung Gelar Deklarasi Jokowi 3 Periode

Deklarator nasional Kobar, M. Huda Prayoga mengatakan kalau deklarasi ini menunjukkan keinginan agar Jokowi 3 periode datang dari rakyat langsung.


Viktor Orban Mulus 4 Periode, Uni Eropa Periksa Hungaria

6 April 2022

Viktor Orban Mulus 4 Periode, Uni Eropa Periksa Hungaria

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan, korupsi adalah masalah utama di Hungaria saat rezim Viktor Orban.