Peneliti CSIS Sebut Demokrasi Saat Ini Sedang Rentan dalam 24 Tahun Reformasi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Mahasiswa Universitas Trisakti melepas lampion saat aksi malam gelora di Tugu 12 Mei Reformasi, Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu 11 Mei 2022. Aksi tersebut untuk memperingati 24 Tahun tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menelan korban empat orang mahasiswa Trisakti saat memperjuangkan reformasi. ANTARA FOTO/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Senior Fellow Center for Strategic and International Studies atau CSIS Philips J. Vermonte mengatakan demokrasi di Indonesia sedang dalam keadaan rentan. Menurutnya, posisi demokrasi juga tidak berjalan mundur, namun dikatakan relatif lebih goyah.

“Jadi ada hal-hal di mana demokrasi kita berjalan tetapi itu mungkin relatif agak shaky, jadi bisa saja nanti tiba-tiba collapse atau tetap jalan terus walaupun jalan pelan. Jadi saya menyebutnya sebagai vulnerable, Rentan,” katanya dalam diskusi virtual melalui kanal YouTube Public Virtue Research Institute, Jumat, 20 Mei 2022.

Phillips menuturkan, ada tiga hal yang menyebabkan kerentanan dan tidak terlepas dari masa lalu. Pertama, ada faktor institusional; kedua, faktor ekonomi; dan ketiga, faktor behavioral.

Faktor institusional, dia melihat dari jejak pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu yang pernah digelar di Indonesia. Sistem pemilu proporsional, diterapkan sejak tahun 1955 yang saat itu sebagai pemilu pertama hingga sampai pada saat ini.

“Kenapa sistem ini yang diambil? Karena mungkin pertimbangannya adalah sistem pemilu proporsional itu relatif lebih kompatibel dengan masyarakat yang majemuk,” ujar dia.

Namun Phillips menilai sistem tersebut banyak jebakannya, misalnya penerapan threshold di parlemen. Sebab dalam sistem proporsional memang semua kelompok dimungkinkan untuk direpresentasikan, dan apa yang terjadi sekarang memang lebih rumit mengelola hubungan politik antarkelompok masyarakat.

Pemilu saat ini relatif lebih baik...






Gugat Aturan Presidential Threshold 20 Persen, PKS: Materi yang Kami Ajukan Cukup Kuat

30 menit lalu

Gugat Aturan Presidential Threshold 20 Persen, PKS: Materi yang Kami Ajukan Cukup Kuat

PKS optimistis gugatannya bisa menurunkan Presidential Threshold di rentang 7-9 persen.


Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

1 jam lalu

Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

PKS ingin presidential threshold di rentang 7-9 persen. Angka tersebut dianggap sebagai titik tengah agar dikabulkan Mahkamah Konstitusi.


Pengamat Politik Anggap Sekarang Waktu yang Tepat untuk Buat Koalisi Baru

4 jam lalu

Pengamat Politik Anggap Sekarang Waktu yang Tepat untuk Buat Koalisi Baru

Pengamat menganggap tidak perlu berlama-lama menunggu deklarasi koalisi poros baru. Momentum saat ini untuk berkoalisi jangan sampai terlambat.


Besok, MK Putuskan 3 Gugatan UU Pemilu: Salah Satunya soal Presidential Threshold

6 jam lalu

Besok, MK Putuskan 3 Gugatan UU Pemilu: Salah Satunya soal Presidential Threshold

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis besok, 7 Juli 2022, akan menggelar sidang pengucapan putusan atas tiga gugatan UU Pemilu.


PKB Pesimistis Gugatan Presidential Threshold PKS Bakal Dikabulkan MK

6 jam lalu

PKB Pesimistis Gugatan Presidential Threshold PKS Bakal Dikabulkan MK

PKB pesimistis gugatan Presidential Threshold PKS bisa dikabulkan MK. Saat ini PKB belum berpikiran ikut karena tahapan Pemilu sudah dimulai.


Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

6 jam lalu

Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

PKB pesimis gugatan Presidential Threshold PKS bisa dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Saat ini PKB belum berpikiran ikut karena tahapan Pemilu sudah dimulai.


PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

7 jam lalu

PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

PKS bakal maju sendiri mendaftar gugatan presidential threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi. Substansi hukum dinilai lebih penting daripada banyaknya jumlah penggugat.


Besok, PKS Daftarkan Judicial Review Aturan Presidential Threshold 20 Persen ke MK

18 jam lalu

Besok, PKS Daftarkan Judicial Review Aturan Presidential Threshold 20 Persen ke MK

PKS akan menggugat aturan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional yang diatur dalam UU Pemilu.


Inilah Sejarah Pemisahan Polri dari ABRI

5 hari lalu

Inilah Sejarah Pemisahan Polri dari ABRI

Polri dan TNI dulunya sempat tergabung dalam ABRI. Kapan dan bagaimana sejarah pemisahan dua instistusi tersebut?


KPU Jelaskan Dampak Kehadiran DOB Papua dan IKN untuk Pemilu Mendatang

6 hari lalu

KPU Jelaskan Dampak Kehadiran DOB Papua dan IKN untuk Pemilu Mendatang

KPU sebut ada pengaruh perubahan aspek elektoral saat DOB Papua dan IKN Hadir. Perubahan lebih banyak ke keterwakilan DPR RI dan DPRD sebagai daerah otonomi.