Sowan PP Muhammadiyah, Partai Ummat Soroti Mekanisme Pemilu 2024

Ridho Rahmadi. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengurus Partai Ummat menemui Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Yogyakarta, Jumat, 20 Mei 2022. Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menuturkan, kedatangannya untuk bersilaturahmi sebagai partai baru.

Selain itu, ia juga mengusulkan sejumlah gagasan agar dapat diteruskan PP Muhammadiyah ke forum forum internalnya dan menjadi wacana kritis masyarakat. "Salah satu bahasan yang kami sampaikan tadi ke PP Muhammadiyah soal mekanisme pemilu, untuk semakin menekan kecurangan, pelanggaran, sekaligus menghemat anggaran belanja negara," kata Ridho Rahmadi usai pertemuan yang berlangsung satu jam itu.

Ridho menjelaskan, dengan mempertahankan mekanisme pemilu baik legislatif maupun eksekutif seperti selama ini, akan banyak hal negatif yang akan terus berulang dan tak kunjung selesai. Ia merinci pada Pemilu 2019 tak kurang ada 20.000 pelanggaran dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu. "Dengan mekanisme pemilu yang sekarang, anggaran belanja negara juga pasti akan kembali membengkak," kata dia.

Saat ini, Ridho melanjutkan, untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 dialokasikan anggaran negara sekitar Rp 110 triliun. Jumlah ini membengkak 25 kali lipat dari pemilu 2019. "Makanya dalam pertemuan dengan PP Muhammadiyah tadi kami usulkan soal e-voting berbasis blockchain untuk pelaksanaan pemilu di masa datang," kata Ridho.

Menurutnya, pelaksaan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting sudah sepatutnya mulai dipertimbangkan. Walaupun sistem itu pernah diterapkan di negara maju seperti Jerman -namun akhirnya Jerman kembali ke sistem konvesional karena persoalan transparansi- Ridho menilai sistem itu bisa lebih disempurnakan. Misalnya dengan sistem blockchain yang keamanan datanya terdesentralisasi.

"Dengan sistem pemilu e-voting blockchain seperti itu, untuk persoalan keamanan data lebih aman, sulit dibobol, dan melaksanakan prinsip-prinsip pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia," kata dia.

Ridho menambahkan sistem baru pelaksaan pemilu itu penting demi menghemat anggaran negara. Ia merinci postur anggaran negara untuk KPU sebesar Rp 76 triliun. Dari jumlah itu Rp 46 triliun untuk honor tim adhoc dan Rp 16 triliun untuk material seperti kertas, tinta dan kebutuhan lain pemungutan suara.

Adapun untuk anggaran Bawaslu sebesar Rp 33 triliun. "Kalau dengan e-voting tentu anggaran besar yang dialokasikan di KPU sebesar Rp 46 triliun untuk adhoc dan Rp 16 triliun untuk material bisa lebih ditekan," kata dia. "Juga anggaran di Bawaslu bisa hemat 80 persen karena tak akan banyak pengawasan di lapangan."

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Ummat DI Yogyakarta Dwi Kuswantoro mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu PP Muhammadiyah memberikan sejumlah masukan kepada partai baru besutan Amien Rais itu. "PP Muhammadiyah meminta Partai Ummat bisa seirama dengan suara masyarakat, karena seringkali suara elit berbeda dengan suara masyarakat di bawah," kata Dwi.

PRIBADI WICAKSONO

Baca Juga: Amien Rais: Saya Bubarkan Partai Ummat Jika Partai Masyumi Lebih Besar, Tapi...

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini






Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

7 jam lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

21 jam lalu

Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

Ada 3 kriteria dana hibah ABD DKI 2023 yang diprioritaskan, salah satunya untuk TNI dan Polri.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

1 hari lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


Jokowi di Depan Masyarakat Dayak: Pemilu Setahun Lagi, Jangan Ada yang Mengadu Domba

1 hari lalu

Jokowi di Depan Masyarakat Dayak: Pemilu Setahun Lagi, Jangan Ada yang Mengadu Domba

Jokowi kembali menyerukan soal stabilitas politik menjelang Pemilu Presiden dan Legislatif yang akan tinggal setahun lagi, yaitu pada Februari 2024.


9 Pernyataan Bola Liar Jokowi Soal Capres 2024, Terakhir Soal Rambut Putih dan Kerut Wajah

1 hari lalu

9 Pernyataan Bola Liar Jokowi Soal Capres 2024, Terakhir Soal Rambut Putih dan Kerut Wajah

Menjelang Pilpres 2024 situasi politik mulai memanas. Presiden Jokowi setidaknya melalui 8 pernyataannya dianggap endorse kepada pihak tertentu.


KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI, Mensesneg Ungkap Rotasi Matra Jadi Pertimbangan

2 hari lalu

KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI, Mensesneg Ungkap Rotasi Matra Jadi Pertimbangan

Jokowi mengirimkan surpres ihwal usulan nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yaitu KSAL Laksamana Yudo Margono


Megawati Tunjuk Prananda Prabowo Jadi Kepala Analisa Partai, Pengamat: PDIP Butuh Darah Segar

4 hari lalu

Megawati Tunjuk Prananda Prabowo Jadi Kepala Analisa Partai, Pengamat: PDIP Butuh Darah Segar

Penunjukan Prananda Prabowo sebagai Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP menunjukkan Megawati butuh darah segar menjelang Pemilu 2024.


MIPI Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu 2024

4 hari lalu

MIPI Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu 2024

Webinar digelar agar masyarakat memahami tahapan pemilu dan siap menuju tahun pesta demokrasi 2024.


Golkar Targetkan Menang Pemilu 2024, Airlangga: Kalau Tidak, 2029 Ceritanya Berbeda

7 hari lalu

Golkar Targetkan Menang Pemilu 2024, Airlangga: Kalau Tidak, 2029 Ceritanya Berbeda

Airlangga mendorong kader Partai Golkar untuk bekerja sama dan tidak baku hantam antar kader agar target merebut kursi 20 persen


Kisruh Dana Hibah untuk NU dan MUI, Politikus PSI Minta Pemprov DKI Adil

8 hari lalu

Kisruh Dana Hibah untuk NU dan MUI, Politikus PSI Minta Pemprov DKI Adil

Politikus PSI minta pemerintah tidak berpihak dalam alokasi dana hibah yang dinilai timpang karena MUI DKI diusulkan Rp 15, dan NU hanya Rp 4 miliar