Sowan PP Muhammadiyah, Partai Ummat Soroti Mekanisme Pemilu 2024

Ridho Rahmadi. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengurus Partai Ummat menemui Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir di Yogyakarta, Jumat, 20 Mei 2022. Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menuturkan, kedatangannya untuk bersilaturahmi sebagai partai baru.

Selain itu, ia juga mengusulkan sejumlah gagasan agar dapat diteruskan PP Muhammadiyah ke forum forum internalnya dan menjadi wacana kritis masyarakat. "Salah satu bahasan yang kami sampaikan tadi ke PP Muhammadiyah soal mekanisme pemilu, untuk semakin menekan kecurangan, pelanggaran, sekaligus menghemat anggaran belanja negara," kata Ridho Rahmadi usai pertemuan yang berlangsung satu jam itu.

Ridho menjelaskan, dengan mempertahankan mekanisme pemilu baik legislatif maupun eksekutif seperti selama ini, akan banyak hal negatif yang akan terus berulang dan tak kunjung selesai. Ia merinci pada Pemilu 2019 tak kurang ada 20.000 pelanggaran dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu. "Dengan mekanisme pemilu yang sekarang, anggaran belanja negara juga pasti akan kembali membengkak," kata dia.

Saat ini, Ridho melanjutkan, untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024 dialokasikan anggaran negara sekitar Rp 110 triliun. Jumlah ini membengkak 25 kali lipat dari pemilu 2019. "Makanya dalam pertemuan dengan PP Muhammadiyah tadi kami usulkan soal e-voting berbasis blockchain untuk pelaksanaan pemilu di masa datang," kata Ridho.

Menurutnya, pelaksaan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting sudah sepatutnya mulai dipertimbangkan. Walaupun sistem itu pernah diterapkan di negara maju seperti Jerman -namun akhirnya Jerman kembali ke sistem konvesional karena persoalan transparansi- Ridho menilai sistem itu bisa lebih disempurnakan. Misalnya dengan sistem blockchain yang keamanan datanya terdesentralisasi.

"Dengan sistem pemilu e-voting blockchain seperti itu, untuk persoalan keamanan data lebih aman, sulit dibobol, dan melaksanakan prinsip-prinsip pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia," kata dia.

Ridho menambahkan sistem baru pelaksaan pemilu itu penting demi menghemat anggaran negara. Ia merinci postur anggaran negara untuk KPU sebesar Rp 76 triliun. Dari jumlah itu Rp 46 triliun untuk honor tim adhoc dan Rp 16 triliun untuk material seperti kertas, tinta dan kebutuhan lain pemungutan suara.

Adapun untuk anggaran Bawaslu sebesar Rp 33 triliun. "Kalau dengan e-voting tentu anggaran besar yang dialokasikan di KPU sebesar Rp 46 triliun untuk adhoc dan Rp 16 triliun untuk material bisa lebih ditekan," kata dia. "Juga anggaran di Bawaslu bisa hemat 80 persen karena tak akan banyak pengawasan di lapangan."

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Ummat DI Yogyakarta Dwi Kuswantoro mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu PP Muhammadiyah memberikan sejumlah masukan kepada partai baru besutan Amien Rais itu. "PP Muhammadiyah meminta Partai Ummat bisa seirama dengan suara masyarakat, karena seringkali suara elit berbeda dengan suara masyarakat di bawah," kata Dwi.

PRIBADI WICAKSONO

Baca Juga: Amien Rais: Saya Bubarkan Partai Ummat Jika Partai Masyumi Lebih Besar, Tapi...

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini






Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

4 jam lalu

Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

Pemekaran wilayah di Papua memberi konsekuensi pada jumlah daerah pemilihan di Pemilu 2024. Anggota DPR mengusulkan Presiden mengeluarkan perpu.


KPU Minta Bantuan Kominfo agar Pengiriman Hasil Pemilu 2024 Semakin Cepat

6 jam lalu

KPU Minta Bantuan Kominfo agar Pengiriman Hasil Pemilu 2024 Semakin Cepat

KPU meminta bantuan penguatan jaringan internet ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar pengiriman hasil rekapitulasi suara di TPS lebih cepat


Peluang Berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, PKS: Masih Panjang Ceritanya

7 jam lalu

Peluang Berkoalisi dengan PKB dan Gerindra, PKS: Masih Panjang Ceritanya

PKS masih berkomunikasi dengan PKB dan Partai Gerindra yang bakal resmi berkoalisi. Komunikasi diklaim masih terus berjalan karena iklim politik masih dinamis.


Tiket Pilpres 2024, LSI Sebut Baru PDIP dan KIB yang Punya

8 jam lalu

Tiket Pilpres 2024, LSI Sebut Baru PDIP dan KIB yang Punya

LSI menyatakan sampai saat ini hanya dua poros utama yang telah memiliki 'tiket pilpres' atau mengusung pasangan capres - cawapres di Pemilu 2024


Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

14 jam lalu

Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

PKB pesimis gugatan Presidential Threshold PKS bisa dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Saat ini PKB belum berpikiran ikut karena tahapan Pemilu sudah dimulai.


PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

14 jam lalu

PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

PKS bakal maju sendiri mendaftar gugatan presidential threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi. Substansi hukum dinilai lebih penting daripada banyaknya jumlah penggugat.


Kota Bogor Ajak Fasilitasi Warga Muhammadiyah Salat Idul Adha Sabtu

18 jam lalu

Kota Bogor Ajak Fasilitasi Warga Muhammadiyah Salat Idul Adha Sabtu

Pemerintah Kota Bogor mengajak masyarakat menghormati perbedaan penetapan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah antara organisasi Muhammadiyah.


Presiden Jokowi Minta Polri Kawal Pembangunan IKN, Pemilu 2024, Hingga G20

1 hari lalu

Presiden Jokowi Minta Polri Kawal Pembangunan IKN, Pemilu 2024, Hingga G20

Presiden Jokowi mengingatkan Polri untuk mengawal pembangunan IKN, Pemilu 2024 hingga G20 pada pidatonya dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-76.


Airlangga Instruksikan Pengurus Golkar Jalin Kerja Sama KIB hingga Akar Rumput

1 hari lalu

Airlangga Instruksikan Pengurus Golkar Jalin Kerja Sama KIB hingga Akar Rumput

Airlangga menginstruksikan pengurus partainya untuk menjalin kerja sama politik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan PPP dan PAN hingga akar rumput


Soal Keputusan Koalisi, Demokrat Ingin Serap Aspirasi Kader dan Respons Publik

1 hari lalu

Soal Keputusan Koalisi, Demokrat Ingin Serap Aspirasi Kader dan Respons Publik

Demokrat sudah memiliki skema koalisi untuk Pemilu 2024. Ada agenda pertemuan terbuka lanjutan, namun jadwal masih dirahasiakan.