Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP Kerja Sama dengan NORAD Kembangkan Neraca Sumber Daya Laut

image-gnews
KKP Kerja Sama dengan NORAD Kembangkan Neraca Sumber Daya Laut
KKP Kerja Sama dengan NORAD Kembangkan Neraca Sumber Daya Laut
Iklan

INFO NASIONAL - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) bekerja sama dengan Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) dalam Program Laut untuk Pembangunan (Ocean for Development Programme).

Penandatanganan kerja sama dalam bentuk Technical Agreement (TA/Pengaturan Teknis) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Victor Gustaaf Manoppo, dengan Director Department of Climate and Environment, Stig Traavik, yang diwakili Norad, serta Assistant Director Jorun Nossum, disaksikan oleh Todung Mulya Lubis selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia di Oslo, Norwegia pada Kamis, 19 Mei 2022.

Victor Gustaaf Manoppo menuturkan bahwa Indonesia dan Norwegia merupakan anggota High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP-SOE) yang dibentuk atas kesepakatan 14 (empat belas) Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kerja sama ini sekaligus sebagai realisasi dalam pencapaian target yang telah disepakati dalam HLP-SOE yaitu pengembangan ocean accounting (neraca sumber daya laut).

“Kerja sama ini juga menjadi isu utama dan kepentingan bersama dalam pengelolaan isu kelautan dan perikanan kedua negara melalui pengembangan neraca sumber daya laut. Bagi KKP, kerja sama ini akan membantu untuk melakukan ketertelusuran dan pemantauan pelaksanaan kebijakan kelautan dan perikanan serta implementasi blue economy (ekonomi biru),” tutur Victor.

Technical Agreement Ocean for Development, Victor melanjutkan, direncanakan berlangsung selama 5 tahun mulai 2022 hingga 2028 dan difokuskan pada dukungan teknis meliputi penyusunan neraca sumber daya laut, perencanaan ruang laut, pengelolaan kawasan konservasi, dan manajemen pengetahuan.

Kerja sama ini sangat strategis dalam mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tentang penangkapan ikan terukur dengan mempertimbangkan keseimbangan antara faktor ekologi dan ekonomi.

Victor juga mengapresiasi kepada Menteri Perikanan dan Kebijakan Kelautan Norwegia atas penguatan kerja sama kelautan dan perikanan RI-Norwegia. “Norwegia dan Indonesia merupakan negara maritim yang besar dan memiliki kesamaan visi dan pandangan akan pentingnya menjaga kesehatan laut,” ucapnya.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia, Todung Mulya Lubis, menyambut baik dicapainya kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Norwegia mengenai Ocean for Development Programme. Program ini sejalan dengan prioritas kedua negara dalam pengembangan potensi kelautan berkelanjutan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Todung berharap kerja sama yang mencakup bidang ocean account, marine spatial planning, marine protected area, dan knowledge management dapat mendorong dan mengakselerasi pengembangan kerja sama Indonesia-Norwegia di berbagai bidang untuk peningkatan pemulihan ekonomi dua negara pasca pandemi Covid-19.

Director NORAD, Mr. Bård Vegar Solhjell, menyebut kerja sama ini merupakan salah satu wujud komitmen dua negara anggota HLP-SOE dalam mengelola laut secara berkelanjutan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Indonesia dan Norwegia hari ini telah berhasil menandatangani kerja sama Technical Agreement Ocean for Development, berupa kerja sama kelembagaan bilateral jangka panjang yang mempromosikan pengelolaan laut dan zona pesisir terpadu yang berkelanjutan," ujarnya.

Head of Section for Oceans, Ms. Jorun Nossum mengakui Indonesia merupakan mitra strategis dalam mengelola laut secara berkelanjutan. "Kerja sama ini merupakan langkah penting. Harapannya dapat bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam mengembangkan kemitraan di masa mendatang," kata dia.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto, yang ikut menyaksikan momen bersejarah itu menegaskan kerja sama antara Ditjen PRL dengan NORAD merupakan bagian dari komitmen Menteri Trenggono untuk menjaga ruang laut sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Selain itu kebutuhan penyusunan neraca sumber daya laut menjadi semakin mendesak dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menstimulasi geliat investasi.

"Pak Menteri memiliki strategi ekonomi biru untuk memperbaiki dan menjamin kesehatan laut Indonesia. Pertama, memperluas kawasan konservasi perairan laut dengan menerapkan sistem zona restriktif atau pembatasan dari kegiatan manusia maupun lintasan kapal. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan terukur di WPPNRI. Kemudian budidaya perikanan berkelanjutan dan yang terakhir, pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mempertimbangkan daya tampung kawasan,” katanya.

Untuk mendukung implementasi strategi ekonomi biru itu, kata Doni, dibutuhkan neraca sumber daya laut yang akuntabel sebagai instrumen untuk mengukur kondisi sumber daya laut di Indonesia secara berkala dan mengukur dampak investasi terhadap aset laut Indonesia.

“KKP percaya dengan bantuan dari NORAD bisa menghasilkan nantinya sebuah neraca sumber daya laut yang berkualitas untuk menjaga sumber daya, bukan hanya ekonominya, tapi keberlangsungan ekologi di laut sesuai dengan komitmen Pak Menteri menjaga kesehatan laut,” ujar Doni.

Sebagai informasi, penyusunan neraca sumber daya laut di Indonesia telah diawali melalui proyek percontohan di Kawasan Konservasi Laut Taman Wisata Perairan Gili Matra pada tahun 2021 dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta mitra kerja sama di dalam negeri dengan dukungan anggaran yang bersumber dari pemerintah dan pendanaan dari lembaga donor.

Adapun, Ocean for Development Programme merupakan komitmen Pemerintah Norwegia dan sangat berpotensi dalam mendukung pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya alam kelautan di Indonesia sekaligus dapat memberikan kontribusi pada sustainable ocean plan (perencanaan kelautan yang berkelanjutan). Selaras dengan kebijakan Menteri Perikanan dan Kebijakan Kelautan, Pemerintah Norwegia akan mengalokasikan anggaran pendukung sebesar 40 juta Krone atau sekitar Rp60 miliar selama periode pelaksanaan Technical Agreement. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jasa Marga Menyongsong Idul Fitri 1445H dengan Kesiapan Optimal

7 menit lalu

Jasa Marga Menyongsong Idul Fitri 1445H dengan Kesiapan Optimal

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengadakan acara Kick Off Tim Satuan Tugas (Satgas) Jasa Marga Siaga Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024


Bamsoet : Melayani dan Melindungi Pemudik Lebaran 2024

5 jam lalu

Bamsoet : Melayani dan Melindungi Pemudik Lebaran 2024

Pemerintah hendaknya segera memastikan kesiapan seluruh moda angkutan umum, baik darat, laut maupun udara, untuk melayani hampir 200 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik guna merayakan lebaran tahun 2024 ini.


Baznas Gelar Pesantren Kilat di KRI Semarang-594

6 jam lalu

Baznas Gelar Pesantren Kilat di KRI Semarang-594

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama BPKH dan TNI AL kembali menggelar Pesantren Kilat Ramadhan 1445 H untuk siswa-siswi SMA/sederajat


Momentum Kebaikan Buka Puasa Bersama dengan BINUS Senayan

6 jam lalu

Momentum Kebaikan Buka Puasa Bersama dengan BINUS Senayan

Buka Puasa Bersama BINUS sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan.


Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

18 jam lalu

Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Bank Mandiri memberikan bingkisan kepada 57.000 anak yatim dan duafa di seluruh Indonesia.


Bamsoet Dukung Kerjasama PT JIO Distribusi Indonesia dan BAIC Internasional Hadirkan Mobil Jeep BAIC

19 jam lalu

Bamsoet Dukung Kerjasama PT JIO Distribusi Indonesia dan BAIC Internasional Hadirkan Mobil Jeep BAIC

Bambang Soesatyo mendukung masuknya Beijing Automotive Group melalui BAIC Internasional meramaikan pasar otomotif Indonesia.


Strategi Kemenhub Pastikan Mudik Lebaran 2024 Nyaman dan Ceria

19 jam lalu

Strategi Kemenhub Pastikan Mudik Lebaran 2024 Nyaman dan Ceria

Puluhan ribu armada disiapkan di sektor transportasi darat, laut, dan udara. Semua untuk melayani 193,6 juta pemudik.


Rekomendasi Tempat Wisata dan Kuliner untuk Keluarga di Hong Kong

19 jam lalu

Rekomendasi Tempat Wisata dan Kuliner untuk Keluarga di Hong Kong

Hong Kong, sebuah kota yang memikat dengan perpaduan antara budaya tradisional dan kemajuan modern, menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan bagi seluruh anggota keluarga.


Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur

20 jam lalu

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meresmikan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 pada Kamis, 28 Maret 2024, di Jakarta.


Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA

20 jam lalu

Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.