PB IDI Tak Akan Beri Sanksi Anggotanya yang Gabung PDSI, Ini Alasannya

Reporter

Ketua Umum PB IDI, Adib Khumaidi, mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 April 2022. Rapat tersebut membahas pemecetan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI dan membahas penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi kedokteran di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Semarang - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adib Khumaidi mengaku tak memberikan sanksi kepada anggotanya yang bergabung Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia atau PDSI. Dia menganggap PDSI sebagai organisasi masyarakat.

Adib juga mengatakan tak meminta anggota IDI yang bergabung PDSI untuk mengundurkan diri. "Selama dia tidak secara tertulis mengundurkan diri sebagai anggota IDI maka tetap menjadi anggota IDI," kata dia di Semarang pada Kamis, 19 Mei 2022.
 
Menurut dia, hingga kini belum ada anggota IDI yang mengajukan pengunduran diri untuk bergabung PDSI. "Sampai sekarang tak ada yang mengundurkan diri," ujar Adib.
 
Namun, dia mengatakan tidak bisa menghalangi apabila ada anggota IDI yang ingin mengundurkan diri. "Kalau kemudian mereka mengundurkan diri, kami tak bisa memaksa, kami tak bisa menghalangi. Tapi sampai sekarang tidak ada," tuturnya.
 
Dia menjelaskan, keberadaan IDI sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Kemudian dikuatkan juga oleh keputusan Mahkamah Konstitusi.
 
Secara internasional, kata Adib, World Medical Association hanya mengakui satu organisasi profesi dokter setiap negara. "Bahwa yang namanya nasional medical association adalah tunggal," kata dia.
 
Hal tersebut untuk menjalankan fungsi kontrol standar kompetensi dan pelayanan akses kesehatan untuk masyarakat. "Tidak ada dualisme yang memicu dobel standar," ujar Adib.
 
JAMAL A. NASHR





Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

1 jam lalu

Daftar Gugatan ke MK, PKS Ingin Presidential Threshold 7-9 Persen

PKS ingin presidential threshold di rentang 7-9 persen. Angka tersebut dianggap sebagai titik tengah agar dikabulkan Mahkamah Konstitusi.


Besok, MK Putuskan 3 Gugatan UU Pemilu: Salah Satunya soal Presidential Threshold

6 jam lalu

Besok, MK Putuskan 3 Gugatan UU Pemilu: Salah Satunya soal Presidential Threshold

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis besok, 7 Juli 2022, akan menggelar sidang pengucapan putusan atas tiga gugatan UU Pemilu.


PKB Pesimistis Gugatan Presidential Threshold PKS Bakal Dikabulkan MK

6 jam lalu

PKB Pesimistis Gugatan Presidential Threshold PKS Bakal Dikabulkan MK

PKB pesimistis gugatan Presidential Threshold PKS bisa dikabulkan MK. Saat ini PKB belum berpikiran ikut karena tahapan Pemilu sudah dimulai.


Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

6 jam lalu

Kata PKB soal Upaya PKS Mengajukan Uji Materi Presidential Threshold ke MK

PKB pesimis gugatan Presidential Threshold PKS bisa dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Saat ini PKB belum berpikiran ikut karena tahapan Pemilu sudah dimulai.


PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

7 jam lalu

PKS Daftarkan Gugatan soal Presidential Threshold ke MK Siang Ini

PKS bakal maju sendiri mendaftar gugatan presidential threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi. Substansi hukum dinilai lebih penting daripada banyaknya jumlah penggugat.


Masyarakat Diimbau Segera Vaksinasi Booster, Ketua IDI: Pandemi Belum Usai

1 hari lalu

Masyarakat Diimbau Segera Vaksinasi Booster, Ketua IDI: Pandemi Belum Usai

Adib Khumaidi mengatakan pihaknya akan terus menghimbau masyarakat segera melakukan vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga.


IDI: Penggunaan Ganja Medis Masih Perlu Kajian Mendalam

1 hari lalu

IDI: Penggunaan Ganja Medis Masih Perlu Kajian Mendalam

IDI siap berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk berkolaborasi membuat satu kajian ilmiah mengenai ganja medis.


Koalisi Warga Jakarta Ungkap Penunjukan Pj Kepala Daerah Langgar Hak Konstitusional

2 hari lalu

Koalisi Warga Jakarta Ungkap Penunjukan Pj Kepala Daerah Langgar Hak Konstitusional

Pilkada serentak 2024 berimplikasi pada kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023.


Apa yang Terjadi jika Seseorang Tidak Bisa Kentut?

3 hari lalu

Apa yang Terjadi jika Seseorang Tidak Bisa Kentut?

Kentut adalah proses biologis yang wajar pada tubuh manusia. Namun, apa yang terjadi jika tidak bisa kentut?


Kisah Heroik Abdulrachman Saleh, Pak Karbol Pahlawan Multitalenta

4 hari lalu

Kisah Heroik Abdulrachman Saleh, Pak Karbol Pahlawan Multitalenta

Kisah heroik Marsekal Muda Abdulrachman Saleh patut dikenang. Berikut perjalanan hidup dokter, penyiar, teknisi, penerbang yang dipanggil Karbol.