Komnas HAM Pertanyakan Rencana Jaksa Agung Larang Terdakwa Pakai Atribut Agama

Reporter

Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mohammad Choirul Anam memberikan keterangan pers tentang peristiwa penyiksaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta di Jakarta, Senin, 8 November 2021. Komnas HAM bersama dengan Kanwil Kemenkumham DIY menyatakan akan mengusut tuntas kasus yang diduga dilakukan oleh lima orang petugas lapas tersebut. TEMPO/Dika

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mempertanyakan alasan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melarang terdakwa mendadak menggunakan atribut keagamaan. Menurut dia, ekspresi keagamaan seseorang tak boleh dilarang.

“Jaksa Agung tidak boleh berprasangka dalam membuat aturan,” kata dia di Bekasi, Kamis, 19 April 2022.

Dia mengatakan seorang terdakwa bisa saja merasakan penyesalan mendalam ketika tersandung kasus hukum. Mereka lalu mengekspresikan pertobatannya dengan menggunakan atribut agama. “Ekspresi pertobatannya bisa jadi dengan simbol keagamaan,” kata dia.

Menurut Anam, Jaksa Agung hanya boleh membuat larangan tersebut dengan alasan yang jelas. Alasan itu adalah bahwa penggunaan atribut agama terbukti mempengaruhi hakim maupun jaksa dalam mengambil keputusan.

“Problem utama yang harus dibuktikan adalah mekanisme peradilan itu terpengaruh atau tidak dengan adanya simbol agama,” ujar dia.

Anam meminta Jaksa Agung dapat menjelaskan alasan di balik rencana penerbitan larangan tersebut. Dia mengatakan semua aturan dalam ruang sidang harusnya hanya mengatur agar sistem peradilan itu berjalan secara independen.

Sebelumnya, Jaksa Agung berencana membuat surat edaran yang melarang terdakwa menggunakan atribut keagamaan yang sebelumnya tak pernah dipakai di persidangan. Larangan dibuat agar tidak ada pemikiran di tengah masyarakat bahwa atribut keagamaan digunakan pelaku pada saat tertentu saja.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan memakai atribut keagamaan hanya pada sidang tak bisa dibenarkan. Kejaksaan, kata dia, akan mengatur ketentutan berpakaian para terdakwa.

"Seolah-olah alim pada saat disidangkan, kami nanti samakan semua. Yang penting berpakaian sopan di depan persidangan," ujar dia.






Komnas HAM Minta Pemerintah Ambil Langkah Kasus WNI yang Ditahan di Sabah Malaysia

7 hari lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Ambil Langkah Kasus WNI yang Ditahan di Sabah Malaysia

Komnas HAM menyoroti perlindungan hak hidup warga Negara Indonesia yang bermasalah secara hukum di negara orang.


Emirsyah Satar dalam Dua Kasus Korupsi di Kejaksaan Agung dan KPK

9 hari lalu

Emirsyah Satar dalam Dua Kasus Korupsi di Kejaksaan Agung dan KPK

Emirsyah Satar dijadikan tersangka kasus korupsi Garuda Indonesia oleh Kejaksaan Agung. Sebelumnya dia terjerat kasus korupsi yang ditangani KPK.


Jaksa Agung Sebut Kasus Garuda Emirsyah Satar yang Ditangani Kejaksaan Beda dengan KPK

9 hari lalu

Jaksa Agung Sebut Kasus Garuda Emirsyah Satar yang Ditangani Kejaksaan Beda dengan KPK

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut kasus korupsi Garuda Indonesia dengan tersangka Emirsyah Satar di Kejaksaan beda dengan KPK.


Hari Ini, 28 Tahun Lalu W.S. Rendra Ditangkap Polisi Saat Protes Pembredelan Majalah Tempo

9 hari lalu

Hari Ini, 28 Tahun Lalu W.S. Rendra Ditangkap Polisi Saat Protes Pembredelan Majalah Tempo

Catatan 28 tahun lalu W.S. Rendra dan sejumlah aktivis ditangkap saat aksi protes pemberedelan Majalah Tempo, Tabloid DeTik, dan Editor.


Sidang Kasus Mafia Tanah Ditunda, Nirina Zubir Curhat Seperti Ditolak Pacar

14 hari lalu

Sidang Kasus Mafia Tanah Ditunda, Nirina Zubir Curhat Seperti Ditolak Pacar

Nirina Zubir mencurahkan isi hatinya yang campur aduk karena sidang kasus mafia tanah mendadak ditunda.


Top 3 Metro: Eks Babinsa TNI Dukung Anies, Pejabat DKI Tersangka Mafia Tanah

16 hari lalu

Top 3 Metro: Eks Babinsa TNI Dukung Anies, Pejabat DKI Tersangka Mafia Tanah

Eks Babinsa TNI adalah relawan Anies yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Barisan Nasional Koalisi Anies Bersatu (BNKAB).


Komnas HAM Surati Anies Baswedan Minta Penggusuran oleh PT JIEP Ditunda

16 hari lalu

Komnas HAM Surati Anies Baswedan Minta Penggusuran oleh PT JIEP Ditunda

Komnas HAM meminta kepada Gubernur DKI Anies Baswedan agar penggusuran di kawasan industri Pulogadung ditunda.


Kronologi Penggusuran Warga di Kawasan Industri Pulogadung oleh PT JIEP

17 hari lalu

Kronologi Penggusuran Warga di Kawasan Industri Pulogadung oleh PT JIEP

Rencana penggusuran warga bermula dari kebakaran yang terjadi pada Februari lalu. Warga yang membangun kembali rumahnya dibongkar PT JIEP.


Komnas HAM Buka Peluang PBB dan Uni Eropa Terlibat Dialog Damai Papua

17 hari lalu

Komnas HAM Buka Peluang PBB dan Uni Eropa Terlibat Dialog Damai Papua

Komnas HAM dalam beberapa hari terakhir bertemu dengan Utusan Khusus Uni Eropa Bidang HAM dan Komisioner Tinggi HAM PBB di Eropa.


Kejagung dan Kemendes PDTT Membentuk Tim Pengawasan Penggunaan Dana Desa

21 hari lalu

Kejagung dan Kemendes PDTT Membentuk Tim Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa membentuk tim asistensi gabungan untuk mengawasi penggunaan dana desa.