Aliansi Gerakan Buruh Gelar Aksi Demo 21 Mei, Membawa 14 Tuntutan

Reporter

Massa Konferensi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Selasa, 8 Maret 2022, dalam rangka memperinati Hari Perempuan Internasional. Foto: TEMPO/Niken Nurcahyani

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Sabtu, 21 Mei 2022. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Nining Elitos mengatakan, pihaknya bersama sejumlah organisasi serikat pekerja, pelajar, dan mahasiswa akan menyampaikan 14 tuntutan.

“Kami menyerukan kepada seluruh elemen rakyat, mari kita terus bersama-sama berjuang, bersolidaritas dan membangun persatuan gerakan rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang semakin zalim,” katanya saat konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 19 Mei 2022.

Menurut dia aksi tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan harga bahan pokok dan komoditas lainnya yang semakin terkerek. Selain itu, pemerintah dinilai tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, khususnya kepada kalangan pekerja atau buruh yang rentan dieksploitasi.

Dia menilai berbagai persoalan tersebut sejauh ini tidak mendahulukan kepentingan rakyat, namun justru mengedepankan para pemodal atau pengusaha. Seruan peningkatan investasi di rezim Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dia nilai tidak berorientasi kepada rakyat.

“Pada masa pandemi selama dua tahun kemarin kita menggarisbawahi dalam situasi yang sulit, kebijakan pemerintah ternyata berorientasi bukan pada perlindungan kepada pekerja-pekerja rentan. Kebijakan yang di terbitkan oleh pemerintah berorientasikan pada investasi,” katanya.

Aksi akan diikuti oleh aliansi gerakan multisektoral dari berbagai macam organisasi, yaitu KASBI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), dan Konfederasi Serikat Nasional (KSN). Selain itu juga dari Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonsia (YLBHI).

Lalu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Jaringan Komunikasi SP Perbankan (Jarkom SP Perbankan) dan Sekolah Mahasiswa Progresif (Sempro). Kemudian Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Dewan Nasional (LMND-DN), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Federasi Pelajar Jakarta (FIJAR), dan Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI), serta yang lainnya.

Berikut 14 tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Gebrak:

  1. Hentikan pembahasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja inkonstitusional dan hentikan upaya revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  2. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM.
  3. Turunkan harga (BBM, minyak goreng, PDAM, Listrik, Pupuk, PPN, dan TOL).
  4. Tangkap, adili, penjarakan, dan miskinkan seluruh pelaku koruptor.
  5. Redistribusi kekayaan nasional (berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, rumah, fasilitas publik, dan penyediaan pangan gratis untuk masyarakat).
  6. Sahkan UU Pembantu Rumah Tangga dan berikan perlindungan bagi buruh migran.
  7. Wujudkan reforma agrarian sejati dan hentikan perampasan sumber-sumber agraria.
  8. Tolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
  9. Berikan akses partisipasi publik seluas-luasnya dalam rencana Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
  10. Tolak Revisi UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.
  11. Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja pemerintahan non PNS (penyuluh KB, guru honorer, pekerja perikanan dan kelautan), serta pengemudi/driver online, dan lain-lain.
  12. Hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan sistem magang.
  13. Stop upah murah, berlakukan upah layak nasional.
  14. Hapuskan kekerasan berbasis gender di dunia kerja lewat ratifikasi Konvensi ILO 190.

Nining mengatakan aksi buruh dimulai dari Gedung International Labour Organization (ILO) di Jalan M. H. Thamrin. Kemudian massa akan terkonsentrasi di depan Istana Merdeka.

FAIZ ZAKI

Baca Juga: Kantor Sekretariat KASBI Didemo Orang Tak Dikenal






China Semangat Lockdown, Dampaknya dari Demonstrasi sampai 20 Ribu Buruh Mundur

58 menit lalu

China Semangat Lockdown, Dampaknya dari Demonstrasi sampai 20 Ribu Buruh Mundur

Pemerintah China semakin banyak memberlakukan lockdown di kota-kota karena antisipasi penyebaran Covid-19. Protes anti-lockdown terus berlangsung.


Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

12 jam lalu

Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

Presiden Aspek menilai angka 5,6 persen tidak sesuai dengan perumusan penetapan UMP yang terdapat dalam Permenaker.


Buruh Tolak Penetapan UMP: Ada 5 Poin Sorotan dan Ancam Demo Besar

1 hari lalu

Buruh Tolak Penetapan UMP: Ada 5 Poin Sorotan dan Ancam Demo Besar

Sebelumnya, 33 gubernur telah mematok kenaikan UMP 2023 yang berlaku mulai 1 Januari. Banten, misalnya, menetapkan UMP pada 2023 naik 6,4 persen.


Buruh Ancam Demo Besar-besaran Tuntut UMP DKI Naik 10,55 Persen, Heru Budi: Itu Hak Mereka

1 hari lalu

Buruh Ancam Demo Besar-besaran Tuntut UMP DKI Naik 10,55 Persen, Heru Budi: Itu Hak Mereka

Dengan kenaikan UMP DKI 2023 sebesar 5,6 persen, buruh mengatakan upah itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta


10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

1 hari lalu

10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

Sejumlah gubernur mengumumkan UMP 2023. Kenaikan tertinggi ada di Sumatera Barat sebesar 9,15 persen dan terendah di Papua Barat sebesar 2,6 persen.


Naik 7,8 Persen, UMP Aceh 2023 Jadi Rp 3,41 Juta

1 hari lalu

Naik 7,8 Persen, UMP Aceh 2023 Jadi Rp 3,41 Juta

Pemerintah Aceh telah melakukan penyesuaian dan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Aceh untuk 2023 sebesar Rp3,41 juta.


Akui Sudah Kantongi Angka Usulan UMK Solo 2023, Gibran: Kita Ingin Win-Win Solution

1 hari lalu

Akui Sudah Kantongi Angka Usulan UMK Solo 2023, Gibran: Kita Ingin Win-Win Solution

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan angka-angka UMK Solo mengacu pada regulasi yang ada.


Buruh Ancam Demo Besar Mulai Pekan Depan Jika Kenaikan UMP Tak Direvisi

1 hari lalu

Buruh Ancam Demo Besar Mulai Pekan Depan Jika Kenaikan UMP Tak Direvisi

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengancam akan melakukan aksi demo atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 di sejumlah daerah.


Buruh Tolak Kenaikan UMP, Tuntut Sebesar Angka Inflasi Plus Pertumbuhan Ekonomi

1 hari lalu

Buruh Tolak Kenaikan UMP, Tuntut Sebesar Angka Inflasi Plus Pertumbuhan Ekonomi

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menanggapi kenaikan UMP di beberapa provinsi.


16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, Aksi Nasional Digelar di 4 Kota Indonesia

2 hari lalu

16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, Aksi Nasional Digelar di 4 Kota Indonesia

Dalam peringatan 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, organisasi Perempuan Mahardhika angkat isu kekerasan terhadap pekerja perempuan.