Aliansi Gerakan Buruh Gelar Aksi Demo 21 Mei, Membawa 14 Tuntutan

Reporter

Massa Konferensi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Selasa, 8 Maret 2022, dalam rangka memperinati Hari Perempuan Internasional. Foto: TEMPO/Niken Nurcahyani

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Sabtu, 21 Mei 2022. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Nining Elitos mengatakan, pihaknya bersama sejumlah organisasi serikat pekerja, pelajar, dan mahasiswa akan menyampaikan 14 tuntutan.

“Kami menyerukan kepada seluruh elemen rakyat, mari kita terus bersama-sama berjuang, bersolidaritas dan membangun persatuan gerakan rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang semakin zalim,” katanya saat konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 19 Mei 2022.

Menurut dia aksi tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan harga bahan pokok dan komoditas lainnya yang semakin terkerek. Selain itu, pemerintah dinilai tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, khususnya kepada kalangan pekerja atau buruh yang rentan dieksploitasi.

Dia menilai berbagai persoalan tersebut sejauh ini tidak mendahulukan kepentingan rakyat, namun justru mengedepankan para pemodal atau pengusaha. Seruan peningkatan investasi di rezim Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dia nilai tidak berorientasi kepada rakyat.

“Pada masa pandemi selama dua tahun kemarin kita menggarisbawahi dalam situasi yang sulit, kebijakan pemerintah ternyata berorientasi bukan pada perlindungan kepada pekerja-pekerja rentan. Kebijakan yang di terbitkan oleh pemerintah berorientasikan pada investasi,” katanya.

Aksi akan diikuti oleh aliansi gerakan multisektoral dari berbagai macam organisasi, yaitu KASBI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), dan Konfederasi Serikat Nasional (KSN). Selain itu juga dari Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonsia (YLBHI).

Lalu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Jaringan Komunikasi SP Perbankan (Jarkom SP Perbankan) dan Sekolah Mahasiswa Progresif (Sempro). Kemudian Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Dewan Nasional (LMND-DN), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Federasi Pelajar Jakarta (FIJAR), dan Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI), serta yang lainnya.

Berikut 14 tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Gebrak:

  1. Hentikan pembahasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja inkonstitusional dan hentikan upaya revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  2. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM.
  3. Turunkan harga (BBM, minyak goreng, PDAM, Listrik, Pupuk, PPN, dan TOL).
  4. Tangkap, adili, penjarakan, dan miskinkan seluruh pelaku koruptor.
  5. Redistribusi kekayaan nasional (berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, rumah, fasilitas publik, dan penyediaan pangan gratis untuk masyarakat).
  6. Sahkan UU Pembantu Rumah Tangga dan berikan perlindungan bagi buruh migran.
  7. Wujudkan reforma agrarian sejati dan hentikan perampasan sumber-sumber agraria.
  8. Tolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
  9. Berikan akses partisipasi publik seluas-luasnya dalam rencana Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
  10. Tolak Revisi UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.
  11. Berikan perlindungan dan jaminan kepastian kerja bagi pekerja pemerintahan non PNS (penyuluh KB, guru honorer, pekerja perikanan dan kelautan), serta pengemudi/driver online, dan lain-lain.
  12. Hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan sistem magang.
  13. Stop upah murah, berlakukan upah layak nasional.
  14. Hapuskan kekerasan berbasis gender di dunia kerja lewat ratifikasi Konvensi ILO 190.

Nining mengatakan aksi buruh dimulai dari Gedung International Labour Organization (ILO) di Jalan M. H. Thamrin. Kemudian massa akan terkonsentrasi di depan Istana Merdeka.

FAIZ ZAKI

Baca Juga: Kantor Sekretariat KASBI Didemo Orang Tak Dikenal






Per 2 Juli 2022, BKPM Keluarkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha

20 jam lalu

Per 2 Juli 2022, BKPM Keluarkan 1,5 Juta Nomor Induk Berusaha

BKPM mencatat sebanyak 1,5 juta nomor induk berusaha (NIB) telah diterbitkan per 2 Juli 2022.


Cerita Hesti, Anak Buruh Jahit Purworejo Lulus dari UNY dengan Cumlaude

7 hari lalu

Cerita Hesti, Anak Buruh Jahit Purworejo Lulus dari UNY dengan Cumlaude

Hesti menjadi lulusan UNY yang cumlaude dengan meraih IPK 3,87.


Asosiasi Pekerja akan Gugat Revisi UU PPP ke MK

8 hari lalu

Asosiasi Pekerja akan Gugat Revisi UU PPP ke MK

ASPEK Indonesia menolak disahkannya Revisi UU PPP.


Boris Johnson Belum Mau Penuhi Tuntutan Kenaikan Upah Buruh

10 hari lalu

Boris Johnson Belum Mau Penuhi Tuntutan Kenaikan Upah Buruh

Boris Johnson menilai upah minimum tidak dapat dinaikkan secara tajam, seperti yang dituntutkan oleh serikat pekerja karena bisa memicu inlfasi.


BEM KM Unand Dipanggil Polda, Amnesty International: Negara Seakan Lupakan Reformasi

12 hari lalu

BEM KM Unand Dipanggil Polda, Amnesty International: Negara Seakan Lupakan Reformasi

Pemanggilan BEM KM Unand oleh Polda Sumbar dianggap membahayakan kebebasan berbicara dan berekspresi.


Transportasi Kereta Inggris Lumpuh, Puluhan Ribu Buruh Kompak Mogok Kerja

14 hari lalu

Transportasi Kereta Inggris Lumpuh, Puluhan Ribu Buruh Kompak Mogok Kerja

Sebanyak 40 ribu buruh kereta api di Inggris mogok kerja karena menuntut kenaikan gaji. Aksi mereka akan berlangsung hingga Sabtu.


Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

14 hari lalu

Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

Partai Buruh akan mendaftarkan judicial review UU PPP ke MK. Pembahasan aturan yang baru disahkan ini masih dinilai tidak terbuka dengan publik.


Unggah Poster Jokowi di Instagram, BEM KM Unand Dipanggil Polda Sumbar

14 hari lalu

Unggah Poster Jokowi di Instagram, BEM KM Unand Dipanggil Polda Sumbar

Unggahan BEM KM Unand dianggap menghina Presiden Jokowi.


Revisi UU PPP, Bivitri Susanti: Melegalkan Legislasi yang Ugal-ugalan

15 hari lalu

Revisi UU PPP, Bivitri Susanti: Melegalkan Legislasi yang Ugal-ugalan

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) justru melegalkan legislasi yang ugal-ugalan. Dia mengatakan proses legislasi yang sangat buruk telah terjadi setidaknya sejak 2019, yaitu ketika revisi UU KPK, revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, revisi UU MK, dan UU Ibu Kota Negara.


Harapan Buruh pada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor

20 hari lalu

Harapan Buruh pada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar menuturkan harapan-harapannya atas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.