Minta DPR Tak Tergesa Bahas RUU DOB Papua, MRP: Agar Tak Ada Dampak Sosial

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Katua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Papua Timotius Murib. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib mendesak DPR agar tak tergesa membahas tiga RUU Pembentukan DOB di provinsi itu. Pembahasan yang tergesa-gesa memiliki dampak sosial di akar rumput dan memburuknya kepercayaan masyarakat pada pemerintah baik di tingkat pusat maupun di Papua.

Murib menyatakan hal ini seiring terbitnya Surat Presiden Joko Widodo tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua. DPR dikabarkan segera membahas RUU DOB Papua setelah menerima surat presiden.

Sebelumnya diberitakan bahwa DPR RI telah menerima Surpres RUU Tiga DOB Papua dari Pemerintah pada Selasa, 17 Mei 2022.

"MRP mendesak pimpinan DPR RI agar tidak tergesa dalam membahas tiga RUU Pembentukan DOB di Provinsi Papua," kata Murib dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 18 Mei 2022.

Murib mengatakan dalam pertemuannya dengan pimpinan DPRD kabupaten Yahukimo Deiyai dan Dogiyai, mereka membawa aspirasi masyarakat tentang penolakan daerah otonomi baru tersebut. Mereka juga mendesak pencabutan otonomi khusus jilid 2 dan menolak pembangunan Koramil di Kabupaten Dogiyai.

Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo Yosias Mirin mengatakan, warga di wilayahnya menolak pembentukan DOB dan Otsus Jilid 2.

"Aspirasi yang kami sampaikan murni dari tuntutan masyarakat Yahukimo yang disampaikan melalui aksi demonstrasi dan kami punya tanggung jawab untuk meneruskan kepada DPR Papua dan MRP untuk ditindaklanjuti," kata Mirin.

Ketua DPRD Kabupaten Deiyai Petrus Badokapa pun menyuarakan hal senada. Mereka meminta aspirasi masyarakat Deiyai didengar pemerintah pusat.

"Kami sudah janji kepada masyarakat Deiyai bahwa kami akan bawa dan sampaikan ke DPR Papua dan MRP. Jadi kami mohon dibahas dan diteruskan ke lembaga yang lebih tinggi dan pengambil kebijakan," kata Badokapa pada Rabu siang.

Dia juga menepis jika DPRD Deiyai disebut memprovokasi rakyat wilayah itu soal daerah otonomi baru. Ia mengatakan DPRD Deiyai tidak pernah menambah dan mengurangi aspirasi masyarakat Deiyai.

"Tolong bahas dan lanjutkan ke Jakarta sesuai permintaan rakyat Deiyai," ujar dia.

Ketua MRP Matius Murib berjanji akan meneruskan aspirasi itu ke Presiden dan DPR RI.

"Masyarakat di tanah Papua itulah yang tahu dan merasakan manfaat dari seluruh kebijakan pemerintah. Jika masyarakat tidak menerima DOB dan Otsus berarti selama ini masyarakat di akar rumput sama sekali tidak pernah merasakan manfaat dari itu," kata dia.

Baca juga: MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

RAHMA SAFITRI/JULI






YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

1 jam lalu

YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur minta pemerintah dan DPR melakukan pembahasan terbuka terhadap RKUHP.


Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

4 jam lalu

Tahapan Pemilu 2024 Sudah Dimulai: Revisi UU Belum Jelas, Anggaran Masih Kurang

Pemekaran wilayah di Papua memberi konsekuensi pada jumlah daerah pemilihan di Pemilu 2024. Anggota DPR mengusulkan Presiden mengeluarkan perpu.


Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Disahkan, Bakal Diketok Besok

5 jam lalu

Seluruh Fraksi DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Disahkan, Bakal Diketok Besok

RUU Pemasyarakatan sebelumnya batal disahkan pada 2019, karena masifnya penolakan dari masyarakat.


Draf Final RKUHP: Menghina Presiden Diancam Penjara 3,5 Tahun

6 jam lalu

Draf Final RKUHP: Menghina Presiden Diancam Penjara 3,5 Tahun

Perubahan delik penghinaan presiden menjadi delik aduan pada RKUHP dianggap tak menghilangkan masalah utama pada pasal anti-demokrasi itu.


Draf RKUHP Final: Kumpul Kebo Diancam Pidana 6 Bulan, Zina Dipenjara 1 Tahun

6 jam lalu

Draf RKUHP Final: Kumpul Kebo Diancam Pidana 6 Bulan, Zina Dipenjara 1 Tahun

Dalam draf final RKUHP yang dikirim pemerintah ke DPR memuat pasal soal kumpul kebo dan perzinahan. Kumpul kebo dihukum 6 bulan.


Direktur AIPD: Jaringan Perdagangan Senjata Api Ilegal di Papua Sangat Kuat, Berlapis-lapis

7 jam lalu

Direktur AIPD: Jaringan Perdagangan Senjata Api Ilegal di Papua Sangat Kuat, Berlapis-lapis

Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) merilis laporan perdagangan senjata api dan amunisi ilegal di papua, selain jaringannya kuat juga berlapis-lapis.


RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

8 jam lalu

RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

RKUHP dipastikan tidak akan disahkan DPR hingga masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.


Pemerintah dan DPR Buka Peluang Bahas Ulang RKUHP Terbatas soal 14 Isu Krusial

8 jam lalu

Pemerintah dan DPR Buka Peluang Bahas Ulang RKUHP Terbatas soal 14 Isu Krusial

Pemerintah dan DPR membuka peluang membahas ulang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbatas menyangkut 14 isu krusial.


Cantiknya Noken, Kerajinan Tangan Tas yang Dibuat dari Alam Papua

9 jam lalu

Cantiknya Noken, Kerajinan Tangan Tas yang Dibuat dari Alam Papua

Untuk noken berukuran kecil biasanya membutuhkan waktu satu hingga dua dua hari dalam pembuatannya.


Kasus Prajurit TNI Tikam Kepala RS Merauke, Denpom Periksa 2 Saksi

9 jam lalu

Kasus Prajurit TNI Tikam Kepala RS Merauke, Denpom Periksa 2 Saksi

Seorang Prajurit TNI menikam Kepala RS LB Moerdani Merauke. Akibat peristiwa tersebut, korban meninggal.