Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementan - FAO Canangkan Program Pertanian Keluarga Pekarangan, ini Alasannya

Reporter

image-gnews
Kegiatan Pertanian Keluarga di Pesantren At-Thariq, Garut Jawa Barat. Dok.FAO Indonesia
Kegiatan Pertanian Keluarga di Pesantren At-Thariq, Garut Jawa Barat. Dok.FAO Indonesia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian telah mengambil inisiatif untuk mengimplementasikan Pertanian Keluarga Pekarangan untuk Pangan Berkelanjutan sebagai salah satu program inisiatif unggulan. Program tersebut disampaikan dalam lokakarya “Diskusi Multipihak Rencana Aksi Nasional dan Rencana Strategis Nasional Pertanian Keluarga” bersama perwakilan penggiat keluarga dari organisasi petani serta Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) di Jakarta pada Selasa, 17 Mei 2012.

Pertemuan yang diadakan secara hibrid untuk membahas pertanian keluarga sebagai salah satu prioritas nasional di Indonesia itu turut dihadiri instansi pemerintah. Antara lain, pejabat dari beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappennas, Bapangnas, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pertemuan tersebut membahas bagaimana melangkah maju untuk menyelesaikan rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pertanian Keluarga dan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis. “Kebijakan yang efektif akan memperkuat pertanian keluarga untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan saat ini”, kata Perwakilan FAO Rajendra Aryal di Indonesia dan Timor Leste, seperti dikutip dari siaran Pers FAO, Selasa, 17 Mei 2022.

Menurut Aryal, sangat penting untuk membangun dan memperkuat kebijakan, investasi, dan kerangka kelembagaan yang mendukung untuk pertanian keluarga di tingkat nasional dan sub-nasional. Pertanian Keluarga harus dilaksanakan secara terpadu dengan tata kelola yang inklusif dan efektif. Berdasarkan data yang relevan secara geografis dan tepat waktu.

Lokakarya ini dimaksudkan untuk menggerakkan konsensus nasional lintas pihak. Tujuannya, menjadikan pertanian keluarga sebagai sebuah prioritas nasional yang didukung oleh berbagai kementerian dan organisasi Petani. Hasil diskusi akan menjadi bagian penting dari finalisasi RAN Pertanian Keluarga dan Rencana Aksi Strategisnya.

Sementara itu, menurut siaran pers FAO, pertanian sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Pertanian menyumbang 14 persen dari Pendapatan Domestik Bruto atau PDB. Sekitar 93 persen petani Indonesia merupakan pertanian keluarga skala kecil. Mereka bercocok tanam di lahan sederhana dengan luas rata-rata 0,6 hektare. FAO menyebut, Petani di Indonesia merupakan bagian penting dari petani Asia Pasifik yang 70 persennya adalah pertanian keluarga. Pertanian keluarga menghasilkan 80 persen pangan di kawasan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Majelis Umum PBB mencanangkan Dekade Pertanian Keluarga PBB 2019-2028 (UNDFF) sejak 2017. Program ini sebagai kerangka kerja bagi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan publik dan investasi untuk mendukung pertanian keluarga. Dekade Pertanian Keluarga merupakan kesempatan yang sangat baik untuk berkontribusi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan cara yang inklusif, kolaboratif, dan koheren, menurut FAO.

HENDRIK KHOIRUL MUHID 

Baca: Kementan dan FAO Lakukan Vaksinasi Sapi Serentak di Riau untuk Cegah LSD

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

6 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

12 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

19 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

1 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

2 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

Ombudsman RI meminta pemerintah memperpanjang bantuan pangan hingga Desember 2024.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

2 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


8 Hal yang Perlu Diperhatikan sebelum Membeli Kulkas

2 hari lalu

Ilustrasi isi kulkas. shutterstock.com
8 Hal yang Perlu Diperhatikan sebelum Membeli Kulkas

Berikut deretan hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli kulkas.


Harga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi

2 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
Harga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi

Harga bahan pokok terkini, sebagian besar mengalami kenaikan, seperti beras dan cabai.


Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

4 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

Mengapa Firli Bahuri tak kunjung ditahan meski telah berstatus tersangka? Koordinator MAKI sebut, ini terkendala pangkat Firli yang lebih tinggi.


Terkini: Titik Rawan Macet di Jalan Tol dan Pantura saat Mudik Lebaran 2024, Sri Mulyani Dicecar Anggota DPR soal Program Makan Siang Gratis

8 hari lalu

Ilustrasi arus mudik dan balik Lebaran. TEMPO/Hilman Fathurrahman
Terkini: Titik Rawan Macet di Jalan Tol dan Pantura saat Mudik Lebaran 2024, Sri Mulyani Dicecar Anggota DPR soal Program Makan Siang Gratis

Menhub Budi Karya Sumadi memperkirakan titik kemacetan pada arus mudik Lebaran 2024 akan terjadi di ruas Jalan Tol Cipali.