Diperiksa KPK, Boyamin Saiman: Ada 11 Pertanyaan

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 18 Mei 2022 08:44 WIB

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. Boyamin diperiksa kapasitasnya sebagai Direktur PT Bumirejo, terkait pengembangan perkara pencucian uang dengan tersangka Bupati Banjarnegara (nonaktif), Budhi Sarwono, dalam korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus dugaan korupsi Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono masih terus diselidiki Komisi Pemberantasan Korupai atau KPK. Kemarin, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut.

"Ada 11 pertanyaan, pertanyaan lima adalah bagaimana kenal BS. Saya jelaskan," kata Boyamin," setelah diperiksa di Gedung KPK di Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022.

KPK memeriksa Boyamin di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Budhi Sarwono. Boyamin diperiksa dalam kapasitas sebagai Direktur PT Bumi Rejo.

Boyamin kemudian menjelaskan susunan pengurus PT Bumi Rejo dan penunjukannya sebagai direktur perusahaan tersebut.

Dia mengaku menjadi direktur diminta untuk mengurus utang.

"Seperti kemarin saya katakan utang di bank berapa miliar di Bank Mandiri, berapa miliar di Bank BPD kemudian digugat pihak ketiga, terus tender Bumi Rejo di Banjarnegara tahu tidak, saya ngomong tidak tahu dan sepengetahuan saya kan memang kan tidak bisa ikut tender sudah kredit macet sudah invalid," kata dia.

Selain itu, kata dia, penyidik juga sempat bertanya soal gaji yang dia terima dari PT Bumi Rejo. Ia mengaku hanya mendapatkan gaji Rp5 juta.

"Terus (pertanyaan, red.) terakhir nomor 8, gaji. Nah itu Rp5 juta memang begitu," ujar Boyamin.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Budhi sebagai tersangka dugaan TPPU. Penetapan TPPU terhadap Budhi merupakan pengembangan dari kasus korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

Dalam kasus itu, diduga ada upaya maupun tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi, di antaranya dengan dibelanjakan dalam bentuk berbagai aset baik bergerak maupun tidak bergerak.

Selain itu, KPK juga telah menyita aset senilai Rp10 miliar yang diduga milik tersangka Budhi dalam kasus pencucian uang tersebut.

Baca juga: Eks Relawan Bupati Banjarnegara Akui Dapat Jatah Dua Proyek

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Kuasa Hukum Sebut Ada Kejanggalan di Penetapan Mardani Maming

6 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Ada Kejanggalan di Penetapan Mardani Maming

Kuasa hukum Mardani Maming mengatakan jarak antara laporan dengan penerbitan surat perintah penyidikan juga sangat cepat.


Kuasa Hukum Sebut Mardani H Maming Telah Terima Surat Penetapan Tersangka dari KPK

1 hari lalu

Kuasa Hukum Sebut Mardani H Maming Telah Terima Surat Penetapan Tersangka dari KPK

Kuasa hukum Mardani H Maming, Ahmad Irawan, mengatakan kliennya telah menerima surat penetapan tersangka dari KPK.


KPK Periksa Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin di Kasus Ade Yasin

1 hari lalu

KPK Periksa Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin di Kasus Ade Yasin

KPK memeriksa mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai saksi di Lapas Kelas I Sukamiskin, pada 23 Juni 2022 untuk tersangka Bogor Ade Yasin


Mardani H Maming Jadi Tersangka, Pakar Pidana Ragu Eks Bupati Tanah Bumbu Itu Terima Gratifikasi

1 hari lalu

Mardani H Maming Jadi Tersangka, Pakar Pidana Ragu Eks Bupati Tanah Bumbu Itu Terima Gratifikasi

Suparji meragukan bahwa Mardani H Maming menerima gratifikasi dalam perkara yang saat ini menjeratnya.


KPK Bantah Ada Mafia Hukum di Balik Kasus Mardani H Maming

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Mafia Hukum di Balik Kasus Mardani H Maming

KPK membantah ada mafia hukum yang membuat lembaga antirasuah itu menetapkan Mardani H Maming sebagai tersangka.


Mardani H Maming Sebut Mafia Hukum di Balik Penetapan Tersangka, KPK: Jangan Menuduh

2 hari lalu

Mardani H Maming Sebut Mafia Hukum di Balik Penetapan Tersangka, KPK: Jangan Menuduh

KPK membantah ada mafia hukum yang membuat lembaga antirasuah itu menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming menjadi tersangka.


KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru di Kasus Suap Dana PEN

2 hari lalu

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru di Kasus Suap Dana PEN

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua tersangka baru di kasus suap dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau dana PEN.


KPK Akui Tengah Sidik Kasus Korupsi di Pertamina

2 hari lalu

KPK Akui Tengah Sidik Kasus Korupsi di Pertamina

KPK saat ini melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas di PT PTMN tahun 2011-2021


KPK Periksa Kepala Dinas Muna di Kasus Dana PEN

2 hari lalu

KPK Periksa Kepala Dinas Muna di Kasus Dana PEN

KPK memanggil satu tersangka di kasus suap pengurusan dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau Dana PEN.


6 ASN Jadi Saksi Kasus Suap Haryadi Suyuti, Pemkot Yogya: Terbuka Saja

2 hari lalu

6 ASN Jadi Saksi Kasus Suap Haryadi Suyuti, Pemkot Yogya: Terbuka Saja

6 ASN Pemkot Yogya diperiksa dalam kasus suap pemberian izin mendirikan apartemen Royal Kedhaton yang melibatkan Haryadi Suyuti