Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Diminta Sigap Lindungi Tenaga Kerja di Era Digitalisasi

image-gnews
Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin meminta pemerintah secara sigap melindungi tenaga kerja di tengah digitalisasi industri
Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin meminta pemerintah secara sigap melindungi tenaga kerja di tengah digitalisasi industri
Iklan

INFO NASIONAL – Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin meminta pemerintah sigap melindungi tenaga kerja di tengah digitalisasi industri. Menurutnya makin banyak penggunaan mesin-mesin berteknologi yang berpotensi menggeser posisi tenaga kerja tertentu di bidang industri.

"Kemenaker harus sigap dalam merespon dunia kerja yang terus berubah, dengan hadirnya digitalisasi, Industri 4.0 yang rata-rata para pekerja tersaingi dengan teknologi, yang juga menjadikan pekerja kita harus ter PHK atau tersisihkan," ujar Alifudin pada peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) Mandiri Yayasan Bina Citra Insan Mulia Ketapang.

Terkait pendirian BLK, anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini berharap, pendirian balai latihan kerja dapat menjadi salah satu ikhtiar dalam melindungi para calon pekerja sekaligus meningkatkan kualitas SDM. BLK Mandiri Yayasan Bina Citra Insan Mulia merupakan balai latihan kerja yang bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

"Kami di Komisi IX bermitra dengan Kemenaker, dan Alhamdulillah Kemenaker bisa bekerja sama dengan Yayasan Bina Citra Insan Mulia Kabupaten Ketapang untuk membangun BLK Mandiri Jurusan Teknologi Informasi," kata legislator dapil Kalimantan Barat I ini.

Ketua Yayasan Bina Citra Insan Mulia Kabupaten Ketapang Puspo Sasmito mengatakan, pada Tahun 2021, Kemenaker RI sudah memberikan amanah swakelola pembangunan BLK Komunitas di Yayasan Bina Citra Insan Mulia Kabupaten Ketapang. Puspo juga mengungkapkan berdirinya balai latihan kerja tersebut tak lepas dari kolaborasi dan perjuangan masyarakat dengan wakil rakyat.

"Tentu saja amanah ini dapat diterima karena Bapak Alifudin memperjuangkannya, maka dari itu terima kasih kepada Bapak Haji Alifudin atas bantuan dan perjuangannya pada pembangunan BLK Komunitas ini," ucap Puspo Sasmito.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Ketapang Sukirno, juga mengapresiasi pembangunan BLK ini. Menurutnya pembangunan balai latihan kerja telah seiring dengan tujuan Bupati Ketapang dalam membangun Kabupaten Ketapang. "Sangat berterima kasih kepada Bapak Alifudin, karena dari terbangunnya BLK ini sesuai dengan tujuan Bupati Ketapang yang ingin membangun Kabupaten Ketapang.” (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet : Melayani dan Melindungi Pemudik Lebaran 2024

1 jam lalu

Bamsoet : Melayani dan Melindungi Pemudik Lebaran 2024

Pemerintah hendaknya segera memastikan kesiapan seluruh moda angkutan umum, baik darat, laut maupun udara, untuk melayani hampir 200 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik guna merayakan lebaran tahun 2024 ini.


Baznas Gelar Pesantren Kilat di KRI Semarang-594

2 jam lalu

Baznas Gelar Pesantren Kilat di KRI Semarang-594

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama BPKH dan TNI AL kembali menggelar Pesantren Kilat Ramadhan 1445 H untuk siswa-siswi SMA/sederajat


Momentum Kebaikan Buka Puasa Bersama dengan BINUS Senayan

2 jam lalu

Momentum Kebaikan Buka Puasa Bersama dengan BINUS Senayan

Buka Puasa Bersama BINUS sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan.


Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

2 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

PKS mengungkapkan sejumlah alasan menolak pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang.


Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

14 jam lalu

Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Bank Mandiri memberikan bingkisan kepada 57.000 anak yatim dan duafa di seluruh Indonesia.


Bamsoet Dukung Kerjasama PT JIO Distribusi Indonesia dan BAIC Internasional Hadirkan Mobil Jeep BAIC

15 jam lalu

Bamsoet Dukung Kerjasama PT JIO Distribusi Indonesia dan BAIC Internasional Hadirkan Mobil Jeep BAIC

Bambang Soesatyo mendukung masuknya Beijing Automotive Group melalui BAIC Internasional meramaikan pasar otomotif Indonesia.


Strategi Kemenhub Pastikan Mudik Lebaran 2024 Nyaman dan Ceria

15 jam lalu

Strategi Kemenhub Pastikan Mudik Lebaran 2024 Nyaman dan Ceria

Puluhan ribu armada disiapkan di sektor transportasi darat, laut, dan udara. Semua untuk melayani 193,6 juta pemudik.


Rekomendasi Tempat Wisata dan Kuliner untuk Keluarga di Hong Kong

15 jam lalu

Rekomendasi Tempat Wisata dan Kuliner untuk Keluarga di Hong Kong

Hong Kong, sebuah kota yang memikat dengan perpaduan antara budaya tradisional dan kemajuan modern, menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan bagi seluruh anggota keluarga.


Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur

16 jam lalu

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meresmikan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 pada Kamis, 28 Maret 2024, di Jakarta.


Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA

16 jam lalu

Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.