Dirjen Bina Keuangan: ASN Harus Berpola Pikir Layani Publik dan Jaga Integritas

Reporter

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Agus Fatoni

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri  Agus Fatoni mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN), agar bekerja dengan pola pikir melayani publik. Dia mengatakan perlu juga untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam bertugas.

“Agar kita terus memperbaiki diri, (lebih) termotiviasi dan kemudian memperbaiki kinerja, memperbaiki pelayanan kita (agar) lebih cepat lebih dan berkualiatas,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu, 15 Mei 2022.

Dalam acara halal bihalal di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah secara hybrid pada Jumat, 13 Mei 2022 kali ini, dia mengatakan kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan setiap minggu. Kegiatan ini, kata Fatoni, bisa diikuti oleh rekan-rekan ASN di daerah dan masyarakat melalui YouTube dan media sosial Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Fatoni mengingatkan juga, bahwa ASN harus memiliki budaya kerja yang bisa melayani publik. Sebab itu bisa mengubah sistem kerja yang semakin terbuka dan transparan, sehingga bisa lebih dipercaya publik.

Dia menuturkan, siraman rohani penting untuk menguatkan integritas yang menjadi pondasi utama. “Ada sentuhan pribadi masing-masing (dalam siraman rohani) untuk menjaga akuntabilitas, integritas dan meningkatkan kinerjanya masing-masing,” tuturnya.

Tradisi halal bihalal ini diharapkan bukan sekedar seremonial, namun juga menjadi momentum berbenah, perbaikan, dan mengintrospeksi diri bagi para pegawai. Khususnya pekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Menurut Fatoni, integritas perlu ditegakkan sebagai salah satu wujud syukur telah diberi nikmat, rezeki, serta kesehatan. Dia menyampaikan bahwa integritas juga akan mendatangkan keberkahan, kedamaian, dan ketengangan.

“Akuntabilitas dalam bekerja perlu dijaga, karena seluruh pekerjaan kita, harus kita pertanggungjawabkan, baik secara administratif, kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada bangsa dan negara,” ujarnya soal akuntabiltas dan integritas ASN

FAIZ ZAKI

Baca Juga: Kemendagri Pangkas Tunjangan Kinerja Daerah






Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

15 jam lalu

Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

Gaji ASN di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Jika dirasa masih kurang itu karena ada cicilan utang alias kreditan.


Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

1 hari lalu

Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyederhanakan 3.414 nomenklatur jabatan pelaksana menjadi 3 klasifikasi jabatan.


UU PPSK, OJK: Amanah yang Luar Biasa Tantangannya

2 hari lalu

UU PPSK, OJK: Amanah yang Luar Biasa Tantangannya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.


Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

2 hari lalu

Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

Hutama Karya membeberkan bagaimana perusahaan itu membidik sejumlah proyek di IKN seperti pembangunan Istana Wakil Presiden dan rumah susun bagi ASN.


Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

2 hari lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

3 hari lalu

OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga nomor satu yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI.


OJK Rampungkan 20 Perkara Kasus Jasa Keuangan pada Tahun Lalu

3 hari lalu

OJK Rampungkan 20 Perkara Kasus Jasa Keuangan pada Tahun Lalu

OJK yang memiliki kewenangan penyidikan pada 2022 berhasil menyelesaikan 20 perkara kasus di sektor jasa keuangan.


Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

3 hari lalu

Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Neheri Tito Karnavian, menjadi keynote speaker dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hotel Denpasar, Bali, Jumat, 20 Januari 2023.


Turut Dugaan Korupsi di UIN Suska, Benny Sukma Negara Pernah Diobservasi di Rumah Sakit Jiwa

7 hari lalu

Turut Dugaan Korupsi di UIN Suska, Benny Sukma Negara Pernah Diobservasi di Rumah Sakit Jiwa

Selain Mantan Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin, dugaan korupsi pengadaan jaringan internet di kampust itu menyeret nama Benny Sukma Negara.


ASN Pindah ke IKN Tahun 2024, Ini Kementerian dan Lembaga Prioritas

11 hari lalu

ASN Pindah ke IKN Tahun 2024, Ini Kementerian dan Lembaga Prioritas

Pemerintah akan memindah ASN ke IKN Nusantara mulai 2024. Berikut sejumlah kementerian dan lembaga yang menjadi prioritas.