TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Rapat Konsinyering antara Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan penyelenggara pemilu memberi sinyal para anggota dewan kemungkinan menyetujui usulan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 triliun. Sinyal itu sampaikan oleh sejumlah anggota Komisi II DPR RI setelah ikut Rapat Konsinyering di Jakarta sejak Jumat 13 Mei sampai Sabtu dini hari 14 Mei 2022.
“Dari Rp86 triliun (turun) jadi Rp76 triliun itu berarti sudah ada sikap dan langkah-langkah KPU (yang memperhatikan) masukan dan saran kami,” kata Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan hasil konsinyering dikutip dari Antara, Sabtu 14 Mei 2022.
Ia menyampaikan KPU dapat melakukan sejumlah penghematan sehingga anggaran yang diusulkan tidak sebesar usulan awal yaitu Rp86 triliun. Penghematan itu di antaranya soal mengubah pagu anggaran untuk honor panitia ad hoc pemilu.
“Di situ (usulan rancangan anggaran awal) 70 persen dana hanya untuk biaya honor, sekarang sudah dikurangi,” kata Guspardi.
Penghematan lainnya juga dapat dilakukan oleh KPU jika lembaga itu dapat melakukan pendekatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta fasilitas pinjaman gudang.
“Kami harap (KPU) melakukan pendekatan ke Kemendagri sebagai pembina kepala daerah, kabupaten, kota, dan gubernur, bagaimana bisa mendapatkan fasilitas pinjaman untuk gudang,” kata Guspardi.
Kemudian, ia menyampaikan anggaran untuk rapat juga bisa ditekan.
“Intinya bagaimana pertemuan-pertemuan itu tidak harus ke Jakarta karena kalau mengundang ke Jakarta ada biaya pesawat, hotel, uang saku untuk orang yang diundang. Hikmah pandemi ini kita mengenal yang namanya Zoom (pertemuan virtual),” ujar dia.
Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi II DPR RI Rifqi Karsayuda menyampaikan para peserta Rapat Konsinyering telah memiliki pemahaman yang sama mengenai anggaran Pemilu 2024.
“Konsinyering Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri menyepahami beberapa hal, pertama soal anggaran Pemilu 2024 yang insya Allah bisa disetujui sebesar Rp76 triliun yang akan dialokasikan mulai APBN (tahun anggaran) 2022, 2023, dan 2024,” kata Rifqi, Sabtu 14 Mei 2022.
Walaupun demikian, hasil pembahasan dalam konsinyering bukan merupakan kesepakatan atau keputusan resmi.
Hasil pertemuan itu merupakan bentuk kesepahaman antarlembaga mengenai sejumlah isu yang kerap menuai perdebatan, di antaranya mengenai anggaran, penyelesaian sengketa, masa kampanye, dan pengadaan logistik pemilu.
Komisi II DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu akan kembali membahas isu-isu tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI.
“Kata kuncinya konsinyering adalah bagian dari agenda untuk menyamakan persepsi, dan konsinyering bukan agenda resmi yang keputusannya jadi keputusan resmi. Keputusan resmi (ada di) RDP,” kata Rifqi.
Ia menambahkan konsinyering sengaja digelar demi mengatasi kebuntuan yang dialami oleh para pihak saat membahas berbagai masalah pemilu pada forum-forum rapat yang formal.
