TEMPO.CO, Jakarta - Pakar ekonomi dan politikus Indonesia Rizal Ramli menyoroti masalah anggaran Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 yang ditaksir menelan Rp 110,4 triliun. Menurutnya, angka tersebut sangatlah besar dan tidak menjamin lahirnya pemimpin yang berkualitas.
“Biaya Pemilu Pemilu Feb 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan Rp110 triliun. Biaya itu sangat besar, apakah pantas ? Apakah akan menghasilan pemimpin2 hebat, atau hanya pemimpin2 kelas boneka yg hanya bermodalkan pencitraan berbayar via PollsteRp dan MediaRp?,” katanya dalam unggahan Twitter, @RamliRizal, Ahad, 8 Mei 2022. Rizal telah mengizinkan Tempo untuk mengutip cuitannya.
Rizal menyoroti proses pengumpulan data pasca pencoblosan. Menurutnya, dengan keandalan teknologi di masa sekarang, tentu tidak membutuhkan biaya ekstra seperti biaya untuk membayar saksi pada pemungutan dan penghitungan suara.
“Wong data-data Pemilu hanya data numerik, lebih canggih data facial recognation technology! Tidak perlu lagi biaya saksi-saksi karena yang mampu bayar hanya partai-partai dibiayai cukong ! Di TPS cukup saksi wakil-wakil partai & rakyat.,” cuitnya.
Dia mengatakan, dengan teknologi digital hari ini, data Pemilu dari 88 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) seharusnya bisa langsung dikirim dan ditabulasi oleh Komputer Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara daring, aman, dan terpercaya. Menurut dia, proses pemindahan data secara manual seperti yang biasanya dilakukan justru merupakan celah untuk terjadinya kecurangan.
“Tidak perlu lagi kardus2 di kirim ke Kecamatan, Kabupaten, Ibukota Propinsi karena di titik-titik itulah terjadi kecurangan-kecurangan, ganti data,” katanya.
Mantan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahidd itu pun membandingkan proses Pemilu saat ini dengan pemilu di era 1995 dan 1999.
“Jadi klo mau Pemilu yang jujur, adil dan murah seperti 1955 dan 1999, anggota-anggota KPU dan Bawaslu harus wakil-wakil partai, sehingga terjadi internal cross-checking,, bukan dari ormas-ormas yang dipilih dan distir oleh yg saat ini berkuasa !!,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dana Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 membutuhkan Rp 110,4 triliun untuk KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik,” kata Jokowi pada rapat terbatas yang disiarkan virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Ahad sore, 10 April 2022.
Ia mengatakan dari total anggaran Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 sebesar Rp 110,4 triliun, KPU mengajukan Rp 76,6 triliun sementara Bawaslu mengajukan Rp 33,8 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
