Rizal Ramli Kritik Biaya Fantastis Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024

Reporter

Editor

Febriyan

Ketua KPU Ilham Saputra angkat bicara soal biaya Pemilu 2024 yang nilainya mencapai Rp 86 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar ekonomi dan politikus Indonesia Rizal Ramli menyoroti masalah anggaran Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 yang ditaksir menelan Rp 110,4 triliun. Menurutnya, angka tersebut sangatlah besar dan tidak menjamin lahirnya pemimpin yang berkualitas.

Biaya Pemilu Pemilu Feb 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan Rp110 triliun. Biaya itu sangat besar, apakah pantas ? Apakah akan menghasilan pemimpin2 hebat, atau hanya pemimpin2 kelas boneka yg hanya bermodalkan pencitraan berbayar via PollsteRp dan MediaRp?,” katanya dalam unggahan Twitter, @RamliRizal, Ahad, 8 Mei 2022. Rizal telah mengizinkan Tempo untuk mengutip cuitannya. 

Rizal menyoroti proses pengumpulan data pasca pencoblosan. Menurutnya, dengan keandalan teknologi di masa sekarang, tentu tidak membutuhkan biaya ekstra seperti biaya untuk membayar saksi pada pemungutan dan penghitungan suara.

Wong data-data Pemilu hanya data numerik, lebih canggih data facial recognation technology! Tidak perlu lagi biaya saksi-saksi karena yang mampu bayar hanya partai-partai dibiayai cukong ! Di TPS cukup saksi wakil-wakil partai & rakyat.,” cuitnya.

Dia mengatakan, dengan teknologi digital hari ini, data Pemilu dari 88 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) seharusnya bisa langsung dikirim dan ditabulasi oleh Komputer Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara daring, aman, dan terpercaya. Menurut dia, proses pemindahan data secara manual seperti yang biasanya dilakukan justru merupakan celah untuk terjadinya kecurangan.

Tidak perlu lagi kardus2 di kirim ke Kecamatan, Kabupaten, Ibukota Propinsi karena di titik-titik itulah terjadi kecurangan-kecurangan, ganti data,” katanya.

Mantan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahidd itu pun membandingkan proses Pemilu saat ini dengan pemilu di era 1995 dan 1999.

Jadi klo mau Pemilu yang jujur, adil dan murah seperti 1955 dan 1999, anggota-anggota KPU dan Bawaslu harus wakil-wakil partai, sehingga terjadi internal cross-checking,, bukan dari ormas-ormas yang dipilih dan distir oleh yg saat ini berkuasa !!,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dana Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 membutuhkan Rp 110,4 triliun untuk KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik,” kata Jokowi pada rapat terbatas yang disiarkan virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Ahad sore, 10 April 2022.

Ia mengatakan dari total anggaran Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 sebesar Rp 110,4 triliun, KPU mengajukan Rp 76,6 triliun sementara Bawaslu mengajukan Rp 33,8 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).






Isu Reshuffle Rabu Pon, Mahfud: Tidak Ada Agenda di Istana Hari Ini

29 menit lalu

Isu Reshuffle Rabu Pon, Mahfud: Tidak Ada Agenda di Istana Hari Ini

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan waktu reshuffle kabinet presiden Jokowi yang tahu


Isu Reshuffle Kabinet Besok, Jokowi Ungkap Pertimbangannya

4 jam lalu

Isu Reshuffle Kabinet Besok, Jokowi Ungkap Pertimbangannya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut ada dua pertimbangan dirinya me-reshuffle menterinya di Kabinet Indonesia Maju.


Tak Mau Ikut Campur di Pencapresan Anies, Jokowi: Jangan Dikit-Dikit Istana

4 jam lalu

Tak Mau Ikut Campur di Pencapresan Anies, Jokowi: Jangan Dikit-Dikit Istana

Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Diduga pertemuan itu membahas pencapresan Anies Baswedan


Dicecar Soal Rencana Reshuffle, Jokowi: Ya Ditunggu Aja Besok

4 jam lalu

Dicecar Soal Rencana Reshuffle, Jokowi: Ya Ditunggu Aja Besok

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut Presiden Jokowi biasa melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pon


Jokowi Minta PSI Ikuti Langkahnya dengan Ahok Saat Pilkada DKI

5 jam lalu

Jokowi Minta PSI Ikuti Langkahnya dengan Ahok Saat Pilkada DKI

Presiden Jokowi meminta PSI mengikuti langkahnya saat maju di Pilkada DKI 2014 bersama Ahok. Ia mengatakan ciptakan tren kemeja kotak-kotak.


Menantu Gus Dur Jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI, Giring: Tanda Menang di 2024

6 jam lalu

Menantu Gus Dur Jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI, Giring: Tanda Menang di 2024

Pengumuman mantu Gus Dur jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI dilakukan di depan Presiden Jokowi.


Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

7 jam lalu

Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

Besok Rabu Pon, 1 Februari 2023 disebut-sebut akan jadi momen Jokowi umumkan reshuffle. Istana mengatakan agenda Jokowi besok ke Bali.


Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

9 jam lalu

Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri. Tempo merangkum hal-hal seputar calon Sekda DKI tersebut


Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

9 jam lalu

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.


Buwas Menghadap Jokowi di Istana Saat Santer Isu Reshuffle, Sinyal Akan Gantikan Menteri Pertanian?

10 jam lalu

Buwas Menghadap Jokowi di Istana Saat Santer Isu Reshuffle, Sinyal Akan Gantikan Menteri Pertanian?

Pertemuan Dirut Bulog Budi Waseso atau Buwas dengan Presiden Jokowi dilakukan di tengah santer isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ada apa gerangan?