Jokowi Danai IKN Pakai 13 Pajak Khusus, Rokok hingga Sarang Walet

Pekerja menyelesaikan pekerjaan persiapan jelang seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad, 13 Maret 2022. Presiden Joko Widodo akan menggelar seremoni ritual Kendi Nusantara dengan mengumpulkan 34 tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur se-Indonesia di titik nol IKN Nusantara. ANTARA/Hafidz Mubarak

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan 13 jenis pajak khusus Ibu Kota Negara (IKN) yang dapat dipungut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, termasuk di dalamnya seperti pajak sarang burung walet. Pajak khusus adalah pajak yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara untuk membiayai kegiatan Otorita.

Nantinya, dasar pelaksanaan pajak khusus IKN, termasuk juga pungutan khusus IKN, akan diatur dalam Peraturan Otorita. Sebelum diberlakukan, Otorita pun harus meminta persertujuan sampai ke legislator di pusat.

"Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," demikian bunyi Pasal 42 ayat 4 pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022.

PP ini mengatur soal pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk pembangunan IKN sampai kegiatan Otorita. Beleid diteken Jokowi pada 18 April 2022.

Adapun 13 jenis pajak khusus IKN tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraam Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraam Bermotor
3. Pajak Alat Berat
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5. Pajak Air Permukaan
6. Pajak Rokok
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:

- Makanan dan/atau Minuman;
- Tenaga Listrik;
- Jasa Perhotelan;
- Jasa Parkir; dan
- Jasa Kesenian dan Hiburan.

10. Pajak Reklame
11. Pajak Air Tanah
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
13. Pajak Sarang Burung Walet

Diatur di UU IKN

Pajak khusus ini sudah diatur dalam UU Ibu Kota Negara. Regulasi ini menyebutkan kalau  pajak daerah dan retribusi daerah berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak khusus, maupun pungutan khusus.

Selain 13 jenis pajak tersebut, kegiatan Otoritas juga berasal dari pungutan khusus. Ini adalah pungutan yang juga berlaku khusus di wilayah Ibu Kota Nusantara, termasuk pungutan atas layanan yang diberikan Otorita.

Lalu, PP ini diterbitkan sebagai aturan turunan dari UU IKN. Rincian atas 13 jenis pajak khusus ini pun dijabarkan dalam PP ini, contohnya pajak sarang burung walet yang diatur di Pasal 56 yang berbuny:i

Pajak Sarang Burung Walet sebageimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf m mengacu pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pajak daerah, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. Objek, yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

b. Subjek, yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau sarang burung walet

c. Wajib pajak, yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet

d. Tarif, yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen).

Aturan Pengecualian

Sejumlah aturan tambahan dan pengecualian juga diberikan untuk pajak khusus ini. Pertama, Kepala Otorita IKN harus menyampaikan rancangan peraturan terkait pengenaan pajak khusus ini dan dikaji oleh Menteri Dalam Negeri.

Jenis pajak khusus pun tidak dapat dipungut dalam dua kondisi. Pertama, potensinya kurang memadai. Kedua, Otorita menetapkan kebijakan untuk tidak memungut pajak khusus tertentu. Demikian jenis-jenis pajak untuk membangun IKN.

Baca Juga: Sidang Gugatan UU IKN, Pemohon Sebut Warga Lokal Tak Pernah Diajak Bicara






Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

5 jam lalu

Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

Sri Mulyani Indrawati menyebut terdapat aset negara senilai Rp1.464 triliun di Jakarta yang perlu dikelola saat pemerintah pusat pindah ke IKN.


Perusahaan Donald Trump Terbukti Gelapkan Pajak, Didenda Rp24 M

1 hari lalu

Perusahaan Donald Trump Terbukti Gelapkan Pajak, Didenda Rp24 M

Perusahaan real estat milik Donald Trump divonis bersalah karena melakukan skema kriminal selama 15 tahun untuk menipu otoritas pajak.


Relawan Jokowi Bakal Berkemah di IKN, Bentuk Dukungan Pemindahan Ibu Kota

2 hari lalu

Relawan Jokowi Bakal Berkemah di IKN, Bentuk Dukungan Pemindahan Ibu Kota

Relawan Jokowi berencana berkemah di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal ini merupakan acara lanjutan dari Nusantara Bersatu


Investor IKN Berhak Pakai Lahan sampai 180 Tahun, Otorita: Masih Sesuai Rencana

3 hari lalu

Investor IKN Berhak Pakai Lahan sampai 180 Tahun, Otorita: Masih Sesuai Rencana

Belakangan, pemerintah juga mengusulkan Revisi Undang-Undang IKN sejalan dengan kelonggaran untuk investor itu.


Terkini Bisnis: 172 Obat Sirup Dijual Lagi di Apotek, Pengusaha Mulai Survei di IKN

5 hari lalu

Terkini Bisnis: 172 Obat Sirup Dijual Lagi di Apotek, Pengusaha Mulai Survei di IKN

Berita pertama diawali dengan obat sirup yang kembali dijual di apotek hingga toko farmasi.


Pengusaha Real Estate Mulai Cari Lahan yang Cocok untuk Investasi di IKN

5 hari lalu

Pengusaha Real Estate Mulai Cari Lahan yang Cocok untuk Investasi di IKN

Pemerintah menyiapkan tanah seluas 9.000 hektare di Kawasan Industri Buluminung, kompleks IKN, untuk investasi.


21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN Mulai dari Italia, Polandia, Belgia, ..

5 hari lalu

21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN Mulai dari Italia, Polandia, Belgia, ..

Ketertarikan tersebut terlihat dari hasil pertemuan Otorita IKN dengan perwakilan dari 21 negara Uni Eropa sebelumnya.


DPRD Yakin Status Kekhususan Jakarta Tetap Berlaku Pasca IKN Pindah

5 hari lalu

DPRD Yakin Status Kekhususan Jakarta Tetap Berlaku Pasca IKN Pindah

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meyakini status kekhususan Jakarta tetap berlaku pasca IKN pindah ke Kalimantan Timur.


Terpopuler Bisnis: Daftar 172 Obat Sirup yang Kembali Diedarkan, Ratusan Triliun Diklaim Guyur IKN

5 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Daftar 172 Obat Sirup yang Kembali Diedarkan, Ratusan Triliun Diklaim Guyur IKN

Berita terpopuler ekonomi dimulai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyatakan 172 produk kembali diedarkan.


Bahas Kepemilikan Lahan di IKN, Bahlil: Harus Ada Tawaran Menarik bagi Investor

5 hari lalu

Bahas Kepemilikan Lahan di IKN, Bahlil: Harus Ada Tawaran Menarik bagi Investor

Bahlil Lahadalia menampik soal persepi mengemis investor dalam revisi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) ihwal kepemilkan lahan dari 90 tahun menjadi 180 tahun.