Hari Buruh, Koalisi Terima Laporan Masih Ada Pekerja Sawit yang Belum Terima THR

Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto : humasprovkaltara

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Buruh Sawit menerima informasi dan pengaduan buruh perkebunan sawit di sejumlah provinsi terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR yang tak sesuai ketentuan. Menurut koalisi, pemerintah tidak cukup hanya membuat posko pengaduan saja berkaitan dengan THR ini.

"Tapi memantau langsung ke perkebunan sawit untuk memastikan buruh memperoleh THR," kata koordinator Koalisi Buruh Sawit, Zidane, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30 April 2022.

Pengaduan yang masuk beragam. Di perkebunan sawit di Aceh dan Sulawesi Tengah, koalisi menerima laporan sejumlah buruh belum menerima THR. Di Kalimantan Tengah perusahaan perkebunan sawit memberikan bingkisan seadanya kepada buruh harian lepas sebagai pengganti THR.

Di Bengkulu, sejumlah BHL tidak menerima THR dengan alasan mereka bekerja di kebun plasma. Maka atas pengaduan ini, koalisi pun meminta pemerintah mengevaluasi dan memberi sanksi kepada perusahaan yang dilaporkan ini.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengumumkan THR wajib dibayarkan ke buruh paling lambar 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Sedangkan, hari raya sudah akan jatuh pada 2 atu 3 Mei ini.

Selain THR, koalisi juga menyoroti sejumlah isu lain di hari buruh ini berkaitan dengan pekerja sawit. Contohnya seperti
kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga minyak goreng.

Koalisi memandang kebijakan larangan ekspor CPO berpotensi memberi dampak buruk bagi buruh perkebunan sawit. Perusahaan perkebunan sawit berpotensi menjadikan larangan ekspor CPO sebagai penyebab kondisi keuangan perusahaan menurun atau operasional perusahaan terganggu.

"Karena itu berpotensi mengurangi jaminan pemenuhan hak-hak buruh terkait upah, hari kerja dan perlindungan kesehatan," kata Zidane yang juga spesialis buruh di organisasi Sawit Watch ini.

Koalisi meminta pemerintah tidak menafikan keberadaan buruh sawit sebagai ujung tombak dari industri sawit di Indonesia, khususnya buruh perempuan. Koalisi meminta regulasi khusus perlindungan buruh perkebunan kelapa sawit yang menjamin kepastian kerja.

Lalu, regulasi yang juga memberikan kepastian upah, sistem pengupahan layak, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, mekanisme perlindungan K3, sampai perlindungan terhadap kebebasan berserikat.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi sudah melaporkan pihaknya menerima 5.148 laporan soal THR per 29 April kemarin. Laporan yang masuk beragam dari THR yang tak dibayarkan, THR tak sesuai ketentuan, dan THR yang terlambat bayar.

Tempo mengkonfirmasi lagi soal laporan yang diterima Koalisi Buruh Sawit ini kepada Anwar. Tapi hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan yang diberikan.

 
Baca: Hari Buruh, Jokowi: Roda Perekonomian Bergulir karena Peran Pekerja






Harga Referensi CPO Turun, Kemendag: Dipicu Kenaikan Kasus Covid-19

43 menit lalu

Harga Referensi CPO Turun, Kemendag: Dipicu Kenaikan Kasus Covid-19

Harga CPO turun US$ 2,26 atau 0,27 persen dari periode 16 hingga 30 November 2022, yaitu US$ 826,58 per metrik ton (MT).


RSPO Dorong Industri Sawit Ikut Jadi Kontributor Energi Bersih

1 hari lalu

RSPO Dorong Industri Sawit Ikut Jadi Kontributor Energi Bersih

RSPO akan mendemonstrasikan bagaimana produksi dan penggunaan minyak kelapa sawit bisa menjadi kontributor penting untuk komitmen energi bersih.


Pastikan Kebijakan Rasio Hak Ekspor CPO Tidak Berubah, Kemendag: Informasi Lain Hoaks

2 hari lalu

Pastikan Kebijakan Rasio Hak Ekspor CPO Tidak Berubah, Kemendag: Informasi Lain Hoaks

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan kebijakan ihwal ekspor produk minyak sawit atau crude palm oil (CPO) tak akan berubah.


Emiten TBS Energi Catat Laba Bersih USD 54,75 Juta, Naik 60 Persen

4 hari lalu

Emiten TBS Energi Catat Laba Bersih USD 54,75 Juta, Naik 60 Persen

Emiten tambang batu bara PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) mencetak peningkatan kinerja hingga September 2022


Harga CPO di Jambi Kembali Turun, Kini Jadi 12.075 per Kilogram

12 hari lalu

Harga CPO di Jambi Kembali Turun, Kini Jadi 12.075 per Kilogram

Turunnya harga TBS sawit dan CPO tersebut diputuskan dalam rapat penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit.


Memasifkan Lokalisasi Biodisel dari Perkebunan Sawit Rakyat

14 hari lalu

Memasifkan Lokalisasi Biodisel dari Perkebunan Sawit Rakyat

Sawit rakyat merupakan permasalahan mendasar yang masih jauh dari kata selesai


Airlangga Bertemu Bos Unilever di Bali, Bahas Investasi dan Kampanye Positif Sawit

16 hari lalu

Airlangga Bertemu Bos Unilever di Bali, Bahas Investasi dan Kampanye Positif Sawit

Menteri Airlangga bertemu dengan Bos Unilever Alan Jope di Nusa Dua, Bali. Mereka membahas tentang kampanye positif kelapa sawit.


Cina Komitmen Beli 2,5 Juta Ton CPO dari RI Senilai USD 2,6 Miliar

20 hari lalu

Cina Komitmen Beli 2,5 Juta Ton CPO dari RI Senilai USD 2,6 Miliar

Meski komitmen pembelian CPO oleh Cina mencapai jutaan ton, Mendag memastikan stok untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri tak akan terganggu.


Teken MoU, RI Akan Jual CPO 1 Juta Ton ke Cina

20 hari lalu

Teken MoU, RI Akan Jual CPO 1 Juta Ton ke Cina

Ekspor ke Cina akan berjalan pada kuartal keempat tahun ini dengan harga refrensi CPO US$ 826,58 per ton.


Pengusaha Anggap Kebijakan DMO Tak Cocok untuk Minyak Goreng, Beda dengan Batu Bara

20 hari lalu

Pengusaha Anggap Kebijakan DMO Tak Cocok untuk Minyak Goreng, Beda dengan Batu Bara

Sahat juga menilai kebijakan DMO produk sawit diskriminatif. Sebab, hanya pengusaha besar yang bisa menikmati manfaatnya.