Pendapat HuMa pada Polemik KepmenLHK 287

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan keputusan terkait Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)

INFO NASIONAL - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menerbitkan keputusan terkait Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang dituangkan dalam SK No. 287/MENLHK/PLA.2/4/2022. Keputusan ini memberi harapan bagi petani yang menggantungkan hidup dan tinggal di sekitar dan di dalam kawasan hutan, khususnya hutan Jawa.

Terobosan KLHK dalam pengelolaan hutan Jawa tersebut tidak berjalan mulus. Ketika Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR pada 13 April lalu, justru menolak keberadaan KepmenLHK No. 287 tersebut, dengan dalih perlindungan lingkungan.

Menurut Anggota Komisi IV DPR, Panggah Susanto, peralihan fungsi hutan bisa menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan pada hutan (Kontan.co.id, 13 April 2022). Sementara itu, anggota Komisi IV lainnya, Darori Wonodiporo, menyoroti aspek pembentukan peraturan perundangan. Kata Darori, pengaturan Perhutani dimuat dalam peraturan pemerintah, sehingga tidak tepat jika dicabut oleh keputusan menteri.

Hingga Desember 2019, Perkumpulan HuMa Indonesia mendokumentasikan 346 konflik sumber daya alam dan agraria. Luas arealnya adalah 2.322.669,325 hektar, melibatkan 1.164.175 jiwa masyarakat adat dan lokal. Perkumpulan HuMa juga mencatat setidaknya 41 konflik terjadi di Jawa, dan erkonflik dengan perhutani. Bukan hanya itu, dari luas wilayah kerja Perhutani yang mencapai 2,4 juta hektar hanya 30 persen yang dikelola secara produktif oleh Perhutani. Bahkan saat ini hampir 14 ribu hektar wilayah kerja perhutani telah jadi pemukiman.

“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguasaan lahan oleh perhutani tidak efektif,” kata Agung Wibowo, Koordinator Eksekutif Perkumpulan HuMa Indonesia. Sudah saatnya pemerintah merasionalisasi luas lahan perhutani, dan memprioritaskan akses masyarakat. Karena itu rekonfigurasi hutan jawa harus dilakukan. Salah satunya dengan Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Deputi Program Perkumpulan HuMa Indonesia, Erwin Dwi Kristianto, mengatakan bahwa pernyataan anggota Komisi IV dengan alasan untuk perlindungan lingkungan tidak sepenuhnya tepat. Jika melihat lahan produktif yang hanya 30 persen, maka dapat dibayangkan betapa luas lahan yang tidak terkelola.

“Justru, dengan membuka ruang akses bagi masyarakat melalui skema perhutanan sosial akan memaksimalkan pengelolaan lahan atau hutan yang selama ini tidak produktif. Untuk 13 ribu pemukiman yang diidentifikasi masuk wilayah perhutani, harus didorong masuk skema tanah objek reforma agraria dan dikeluarkan dari kawasan hutan," ujar Erwin. (*)

 

 

 

 

 

 






BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

15 menit lalu

BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

Kepastian tersebut tertuang dalam nota kesepahaman per 8 November 2022.


BPJS Kesehatan Terapkan Simplifikasi untuk Sembilan Kondisi Ini

19 menit lalu

BPJS Kesehatan Terapkan Simplifikasi untuk Sembilan Kondisi Ini

Pasien untuk sembilan jenis perawatan semakin mudah mengurus rujukan dan memperpanjanga masa rujukan.


Volume Transaksi BRImo Tembus Rp 2 Ribu Triliun

29 menit lalu

Volume Transaksi BRImo Tembus Rp 2 Ribu Triliun

Pertumbuhan volume naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. BRI terus berinovasi mengembangkan fitur dalam BRImo.


MD Pictures bersama Bank Mandiri Hadirkan 'LIVIN di Desa Penari'

1 jam lalu

MD Pictures bersama Bank Mandiri Hadirkan 'LIVIN di Desa Penari'

Pengguna baru aplikasi Livin dapat membeli tiket dengan harga 1 rupiah.


Bidan Maidiana, Belasan Tahun Mengabdi di Pedalaman

1 jam lalu

Bidan Maidiana, Belasan Tahun Mengabdi di Pedalaman

Untuk mencapai Desa Seumirah tempatnya mengabdi harus melintasi hutan, jalan berbatu, dan sungai.


Perjuangan Siti Ramlah, Ibu Tangguh dengan 2 Anak Pengidap Talasemia

1 jam lalu

Perjuangan Siti Ramlah, Ibu Tangguh dengan 2 Anak Pengidap Talasemia

Putra pertama menjalani pengobatan selama 18 tahun hingga berpulang. Ternyata anak bungsunya mengalami gejala serupa.


Tri Tito Karnavian Buka Lomba Senam Kreasi Tingkat Nasional

2 jam lalu

Tri Tito Karnavian Buka Lomba Senam Kreasi Tingkat Nasional

Lomba ini memperebutkan Piala Ibu Negara. Peserta datang dari 30 provinsi.


HNW Harap Kahfi BBC Motivator School Ikut Rekatkan Bangsa

2 jam lalu

HNW Harap Kahfi BBC Motivator School Ikut Rekatkan Bangsa

Selain kepada masyarakat umum, para politisi juga perlu mendapat motivasi.


Dorong Perekonomian Nasional, PLN Bangun Ekosistem Industri Lokal

3 jam lalu

Dorong Perekonomian Nasional, PLN Bangun Ekosistem Industri Lokal

Dari tahun ke tahun, PT PLN (Persero) berhasil meningkatkan penggunaan produk lokal (Tingkat Komponen Dalam Negeri/TKDN) di setiap proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.


Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

3 jam lalu

Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

Restu sempat beberapa kali harus rawat inap dan menjalan operasi di rumah sakit. Semuanya gratis karena program JKN.