Bamsoet: Perlu Pendekatan Tegas dan Humanis Selesaikan Konflik di Papua

Ketua MPR Bambang Soesatyo, saat menerima kunjungan silahturahmi Danjen Kopassus Brigjen TNI Iwan Setiawan, di Jakarta, Selasa (26/4/22).

INFO NASIONAL - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, bersepakat dengan Danjen Kopassus Mayjen TNI Iwan Setiawan untuk mengedepankan pendekatan tegas dan humanis dalam menyelesaikan berbagai konflik di Papua.

"Melalui forum MPR RI For Papua yang diisi anggota DPR RI dan DPD RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat, MPR RI akan menjadi mitra strategis bagi TNI, termasuk di dalamnya bagi Kopassus, dalam menciptakan suasana kedamaian di tanah Papua," ujar Bamsoet usai menerima kunjungan silahturahmi Danjen Kopassus Brigjen TNI Iwan Setiawan di Jakarta, Selasa, 26 April 2022.

Kesepakatan serupa pernah dicapai oleh Bamsoet bersama Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa pada November tahun lalu. Operasi tempur hanya digunakan untuk menumpas sparatis yang mengganggu keamanan dan berupaya memisahkan diri dari NKRI.

Bamsoet menjelaskan, dibutuhkan keseragaman dan kesamaan pandangan semua stakeholder pemerintah untuk satu langkah menyelesaikan konflik di Papua. Pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan kesejahteraan, bukan semata pendekatan operasi militer. Khususnya terhadap beberapa wilayah yang sering terjadi kontak tembak, antara lain di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak; Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga; Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga; Distrik Gome, Kabupaten Puncak; Distrik Mamberamo, Kabupaten Mamberamo Raya; dan Distrik Omukia, Kabupaten Puncak

 "Pendekatan kesejahteraan tersebut antara lain dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis. Karena sumber konflik adalah akibat adanya ketidakadilan dan kemiskinan. Untuk itu, dana Otsus harus benar-benar dikawal dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Saat ini berbagai perangkat hukum untuk memajukan Papua sudah tersedia. Antara lain melalui UU. No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat; serta Keputusan Presiden (Keppres) No 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. "Tinggal pelaksanaannya yang harus dijalankan secara tepat dan cepat,” ucap Bamsoet.

Bercermin dari implementasi UU Otsus Papua, dari periode tahun 2002 hingga 2021, pemerintah pusat telah menyalurkan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 138,65 triliun untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Sedangkan pada kurun waktu 2005 sampai 2021, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) ke Provinsi Papua dan Papua Barat telah mencapai Rp 702,3 triliun.

“Evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas, akuntabilitas dan output. Sehingga bisa memberikan kejelasan sejauh mana anggaran yang besar tersebut memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat Papua dan Papua Barat," kata dia. (*)






Kehadiran Shopee Center di Pekalongan Beri Harapan untuk UMKM

3 jam lalu

Kehadiran Shopee Center di Pekalongan Beri Harapan untuk UMKM

Shopee Center Pekalongan menyediakan berbagai fasilitas untuk UMKM, antara lain studio foto dan studio live streaming.


Pegadaian-DJKN Perpanjang Kerja Sama Akurasi Data Bea Lelang

3 jam lalu

Pegadaian-DJKN Perpanjang Kerja Sama Akurasi Data Bea Lelang

PKS ini sebagai wujud komitmen bersama antara Pegadaian dan DJKN dalam meningkatkan akurasi data bea lelang.


Rapat Monev Inpres 2/2021 Dorong Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

5 jam lalu

Rapat Monev Inpres 2/2021 Dorong Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Pada prinsipnya setiap warga negara Indonesia berhak atas jaminan sosial.


Kementan Pastikan Penanganan PMK Maksimal

5 jam lalu

Kementan Pastikan Penanganan PMK Maksimal

Kementan terus melakukan penanganan, termasuk pendistribusian vaksin.


Mas Dhito Penuhi Janji Pasang Palang Pintu Kereta Api

5 jam lalu

Mas Dhito Penuhi Janji Pasang Palang Pintu Kereta Api

Pintu perlintasan di Branggahan ditargetkan rampung Agustus.


Pemilik Akun Klarifikasi, BNI Pastikan Beri Pinjaman dengan Agunan

6 jam lalu

Pemilik Akun Klarifikasi, BNI Pastikan Beri Pinjaman dengan Agunan

Penyaluran kredit ke pihak mana pun pasti melewati proses pemenuhan seluruh persyaratan kredit.


Bamsoet Bicara tentang Disrupsi Digital pada Media Cetak

7 jam lalu

Bamsoet Bicara tentang Disrupsi Digital pada Media Cetak

Masyarakat merasa lebih nyaman dan praktis dalam mengakses berita dengan hanya menjentikkan jari ke smartphone.


HNW Tegaskan Pentingnya Reaktualisasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

7 jam lalu

HNW Tegaskan Pentingnya Reaktualisasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Seminar ini dapat menggali hikmah dan sisi-sisi yang relevan dari dekrit itu untuk aktualisasi dan reaktualisasi Pancasila.


Harapan Erick Thohir pada HUT Ke-76 BNI

8 jam lalu

Harapan Erick Thohir pada HUT Ke-76 BNI

BNI harus menjadi bank berkapasitas global yang mampu membantu pelaku UMKM, pekerja migran Indonesia, dan diaspora


Puan Maharani Dorong Kolaborasi Bantu Telur Asin

9 jam lalu

Puan Maharani Dorong Kolaborasi Bantu Telur Asin

Telur asin sudah mendapatkan pengakuan nasional dengan diterbitkannya sertifikat warisan budaya tak benda pada tahun 2020.