Survei Indikator Sebut Pemberantasan Korupsi dan Penegakkan Hukum Turun

Ilustrasi Hukum. DAMIEN MEYER/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Indikator Politik Indonesia menyebut angka pemberantasan korupsi hingga penegakkan hukum di Indonesia merosot sejak Februari hingga April 2022.

Dalam data survei tersebut, kondisi penegakan hukum di Indonesia mendapat penilaian buruk sebesar 29,8 dan 34,6 persen penilaian baik. Meskipun penilaian baik masih lebih besar, Indikator Politik menyebut angka ini merosot dibandingkan survei bulan Februari yang berada di angka 43,8 persen. 

"Tren di sini jelas mengatakan, walaupun evaluasi penegakan hukum masih baik di mata masyarakat, tapi trennya menurun dibanding Februari. Jadi April itu situasi kurang positif dibanding Februari," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei lembaganya dalam webinar, Selasa, 26 April 2022. 

Kondisi yang sama juga terjadi pada survei tentang pemberantasan korupsi. Menurut data Indikator, pada bulan April 2022 kinerja aparat dalam memberantas korupsi mendapat penilaian buruk sebesar 37,8 persen. Sementara penilaian baik hanya mendapatkan nilai 28,1 persen saja. 

Burhanuddin menjelaskan, padahal penilaian pemberantasan korupsi sudah mengalami tren kenaikan sejak Desember 2021 hingga Februari 2022. Namun nilainya kembali anjlok pada April 2022 karena beberapa isu. 

"Penyebabnya karena wacana jabatan presiden tiga periode atau kelangkaan minyak goreng," katanya. 

Adapun metode dalam survei kali ini, Indikator Politik Indonesia mewawancarai 1.220 orang acak dari seluruh Indonesia. Mereka berusia di atas 17 tahun, telah memiliki hak pilih, dan diwawancarai secara langsung. Muhtadi mengklaim survei kali ini memiliki margin of error sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. 






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

5 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

7 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

8 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

10 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

10 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

12 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

15 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Mabes Polri Ungkap 612 Kasus Judi Online Sepanjang 2022

18 jam lalu

Mabes Polri Ungkap 612 Kasus Judi Online Sepanjang 2022

Tidak hanya pidana judinya, pelaku serta bandar judi online juga dijerat pasal pencucian uang.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

19 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Mabes Polri Menyebut Tidak Ada Anggota Terlibat Peretasan Awak Narasi TV

1 hari lalu

Mabes Polri Menyebut Tidak Ada Anggota Terlibat Peretasan Awak Narasi TV

Kadiv Humas Polri Dedi Prasetyo megatakan tidak ada anggota kepolisian yang terlibat peretasan akun digital milik sejumlah awak redaksi Narasi TV