TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini dinobatkan sebagai menteri terbaik versi survei Indikator Politik Indonesia (IPI). Dalam survei yang digelar pada 14 - 19 April 2022 itu, Risma mendapatkan penilaian 8,5 persen atau paling tinggi di antara jajaran Kabinet Indonesia Maju.
"Jadi kami tanya, di antara para menteri, siapa paling baik kinerjanya? Jadi pertanyaan spontan atau top of mind, dan itu disebutkan Tri Risma Harini," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam webinar IPI, Selasa, 26 April 2022.
Sementara di urutan kedua, muncul nama Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan skor 7,8 persen. Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ada di peringkat ketiga dengan raihan nilai 7,2 persen.
Tepat di bawahnya ada Menteri BUMN Erick Thohir dengan nilai 6,5 persen, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 6,3 persen, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 4,6 persen.
"Ada menteri yang tidak disebutkan sama sekali oleh masyarakat," kata Burhanuddin.
Sementara untuk menteri yang kerap tampil untuk mengambil keputusan penting selama pandemi Covid-19, justru mendapatkan peringkat cukup rendah. Berdasarkan survei itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendapat 3,8 persen, Mendagri Tito Karnavian 0,3 persen, dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan hanya 0,2 persen.
Meskipun demikian, hasil survei juga menunjukkan 43 persen masyarakat tidak mengetahui sosok menteri hingga kinerja mereka. Sehingga, hanya sekitar 57 persen saja masyarakat yang memberikan jawaban atas survei tentang pertanyaan ini.
Survei IPI ini dilakukan pada 14-19 April 2022 dengan mewawancarai secara langsung 1.220 orang yang terpilih dengan metode acak sederhana dari seluruh Indonesia. Responden adalah mereka yang berusia di atas 17 tahun dan telah memiliki hak pilih. Muhtadi mengklaim survei kali ini memiliki margin of error sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Tri Rismaharini sendiri baru menjabat sebagai Menteri Sosial pada Desember 2020. Dia menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Mantan Wali Kota Surabaya yang merupakan politikus PDIP itu kemudian mengubah skema bantuan sosial dari yang sebelumnya berupa sembilan bahan pokok menjadi uang tunai atau Bantuan Langsung Tunai.
Baca: Jarak Kepuasan Publik antara Jokowi dengan Ma'ruf Amin Terus Melebar
