KPK Ingatkan Istri dan Anak Nurhadi Untuk Kooperatif

Reporter

Editor

Febriyan

Istri tersangka mantan Sekretaris MA Nurhadi, Tin Zuraida (kanan), seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Juni 2020. Suap tersebut diduga terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung Tahun 2011-2016. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan istri dan anak dari mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida dan Rizqi Aulia Rahmi, agar kooperatif memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi. Keduanya mangkir tanpa alasan pada Senin kemamrin, 25 April 2022.

"KPK mengingatkan keduanya agar kooperatif hadir memenuhi panggilan berikutnya," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta.

Tin Zuraida yang tercatat sebagai staf ahli Kemenpan RB dan anaknya rencananya menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pengurusan perkara di MA.

Ali menyatakan keduanya tak hadir tanpa alasan yang jelas. Penyidik, menurut Ali, akan segera menjadwalkan ulang pemanggilan keduanya.

Kasus dugaan pencucian uang itu merupakan pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016 yang menjerat Nurhadi bersama menantuhnya, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Nurhadi dan Rezky tterbukti menerima suap sejumlah Rp 35,726 miliar serta gratifikasi dari sejumlah pihak sebesar Rp 13,787 miiar. Dalam putusannya, majels menghukum keduanya pidana selama 6 tahun penjara. Selain itu, keduanya juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara.

Putusan itu sangat jauh dari permintaan jaksa, yaitu penjara 12 dan 11 tahun penjara plus denda masing-masing Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Jaksa juga sempat memint keduanya membayar uang pengganti kerugian korupsi sebesar Rp 83 miliar subsider 2 tahun penjara.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan tersebut. Terakhir, Mahkamah Agung juga mengamini putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Nurhadi dan menantunya kini telah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung sejak Januari lalu. KPK pun siap memberikan hukuman tambahan kepada dia dalam perkara pencucian uang






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

5 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

8 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

9 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

10 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

11 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

12 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

16 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Mabes Polri Bilang Bareskrim Tak Temukan Adanya Konsorsium 303

18 jam lalu

Mabes Polri Bilang Bareskrim Tak Temukan Adanya Konsorsium 303

Konsorsium 303 disebut-sebut sebagai jaringan judi online yang diduga melibatkan Ferdy Sambo serta pejabat tinggi Polri.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

19 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.