Survei Populi Center, Masyarakat Tolak Ide Jokowi 3 Periode dan Penundaan Pemilu

Editor

Febriyan

Presiden Joko Widodo berbincang dengan nelayan di kampung nelayan Bulak Cumpat, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 20 April 2022. Dalam kunjungannya di Surabaya, Jokowi meluncurkan holding industri bidang pertahanan bernama Defend ID yang merupakan gabungan dari lima BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan, yakni PT LEN Industri yang juga merupakan induk dari Defend ID, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana. ANTARA FOTO/Didik Suhartono

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga penelitian kebijakan dan opini publik Populi Center mengungkap sebagian besar masyarakat menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode serta penundaan Pemilu 2024. Hal itu terungkap dalam survei terbaru yang mereka lakukan pada akhir Maret lalu.

“Mayoritas masyarakat tidak setuju dengan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode,” ujar peneliti yang juga Deputi Direktur Eksekutif Populi Center, Rafif Imawan, dalam diskusi virtual pada Ahad, 24 April 2022.

Berdasarkan survei itu, menurut Rafif, 64,4 persen masyarakat menyatakan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi (tidak setuju 55,1 persen, sangat tidak setuju 9,3 persen).

Hanya 27,6 persen masyarakat yang setuju dengan wacana tersebut (setuju 24,3 persen, sangat setuju 3,3 persen). Adapun 8 persen responden menolak menjawab pertanyaan ini.

Survei ini digelar pada 21-29 Maret 2022 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 34 Provinsi di Indonesia. Responden dipilih dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling).

Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara tatap muka. Populi mengklaim margin of error survei ini kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Tujuan dari survei ini adalah untuk melihat dinamika politik jelang pemilu 2024 yang kian dekat, serta isu-isu nasional yang baru-baru ini menghangat.

Selain soal perpanjangan masa jabatan presiden, menurut Rafif, masyarakat juga menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Jumlah masyarakat yang mendukung wacana ini bahkan lebih sedikit dari pendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

"Mengenai isu penundaan Pemilu 2024, mayoritas masyarakat menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan tersebut. Sebesar 74,3 persen (tidak setuju 67,8 persen, sangat tidak setuju 6,5 persen) masyarakat tidak menyetujui usulan penundaan pemilu 2024,” katanya.

Dan hanya ada 15,6 persen yang menjawab setuju (setuju 14,8 persen, sangat setuju 0,8 persen) atas usulan tersebut. Adapun sebesar 10,1 persen masyarakat menolak menjawab.

Meskipun menolak dua wacana terebut, menurut Populi Center, masyarakat tetap puas terhadap pemerintaha Presiden Jokowi. Menurut survei yang sama, sebanyak 62,4 persen masyarakat menyatakan puas (57,4 persen menyatakan sangat puas dan 5 persen menyatakan puas). Sebesar 32,8 persen (tidak puas 29,3 persen, sangat tidak puas 3,5 persen) menyatakan tidak puas. Adapun sebesar 4,8 persen responden menyatakan tidak tahu/ tidak jawab.

Baca: Survei Populi Centre: Masyarakat Puas dengan Presiden Jokowi, Tapi...






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

5 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

7 jam lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

8 jam lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.


Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

10 jam lalu

Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

Jokowi resmi mengesahkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) alias Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional.


Jokowi Cerita Rukunnya Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo Kelola Ekonomi Indonesia

11 jam lalu

Jokowi Cerita Rukunnya Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo Kelola Ekonomi Indonesia

Jokowi mengatakan pemerintah tetap waspada di tengah lonjakan inflasi yang menjadi momok banyak negara.


Jokowi Pimpin HUT TNI 5 Oktober: Kendaraan Tempur Tampil di Bundaran HI

11 jam lalu

Jokowi Pimpin HUT TNI 5 Oktober: Kendaraan Tempur Tampil di Bundaran HI

Presiden Jokowi akan memimpin upacara HUT ke-77 TNI pada 5 Oktober 2022 di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ada fly pass pesawat tempur TNI AU.


Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

12 jam lalu

Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

Jokowi juga memberikan sejumlah arahan soal peran KAHMI ke depan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan nasional.


Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

12 jam lalu

Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

Jokowi menugaskan Basuki untuk merampungkan 21 proyek.


Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

12 jam lalu

Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

Kemarin, Istana juga resmi mengkonfirmasi telah menerima berkas pemecatan Ferdy Sambo dari Polri.


Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

13 jam lalu

Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

Jokowi memerintahkan Basuki mengebut 21 proyek berdasarkan hasil rapat dan kunjungan lapangan.