Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei Populi Center, Masyarakat Tolak Ide Jokowi 3 Periode dan Penundaan Pemilu

Editor

Febriyan

image-gnews
Presiden Joko Widodo berbincang dengan nelayan di kampung nelayan Bulak Cumpat, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 20 April 2022. Dalam kunjungannya di Surabaya, Jokowi meluncurkan holding industri bidang pertahanan bernama Defend ID yang merupakan gabungan dari lima BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan, yakni PT LEN Industri yang juga merupakan induk dari Defend ID, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Presiden Joko Widodo berbincang dengan nelayan di kampung nelayan Bulak Cumpat, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 20 April 2022. Dalam kunjungannya di Surabaya, Jokowi meluncurkan holding industri bidang pertahanan bernama Defend ID yang merupakan gabungan dari lima BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan, yakni PT LEN Industri yang juga merupakan induk dari Defend ID, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga penelitian kebijakan dan opini publik Populi Center mengungkap sebagian besar masyarakat menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode serta penundaan Pemilu 2024. Hal itu terungkap dalam survei terbaru yang mereka lakukan pada akhir Maret lalu.

“Mayoritas masyarakat tidak setuju dengan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode,” ujar peneliti yang juga Deputi Direktur Eksekutif Populi Center, Rafif Imawan, dalam diskusi virtual pada Ahad, 24 April 2022.

Berdasarkan survei itu, menurut Rafif, 64,4 persen masyarakat menyatakan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi (tidak setuju 55,1 persen, sangat tidak setuju 9,3 persen).

Hanya 27,6 persen masyarakat yang setuju dengan wacana tersebut (setuju 24,3 persen, sangat setuju 3,3 persen). Adapun 8 persen responden menolak menjawab pertanyaan ini.

Survei ini digelar pada 21-29 Maret 2022 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 34 Provinsi di Indonesia. Responden dipilih dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling).

Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara tatap muka. Populi mengklaim margin of error survei ini kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Tujuan dari survei ini adalah untuk melihat dinamika politik jelang pemilu 2024 yang kian dekat, serta isu-isu nasional yang baru-baru ini menghangat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain soal perpanjangan masa jabatan presiden, menurut Rafif, masyarakat juga menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Jumlah masyarakat yang mendukung wacana ini bahkan lebih sedikit dari pendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

"Mengenai isu penundaan Pemilu 2024, mayoritas masyarakat menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan tersebut. Sebesar 74,3 persen (tidak setuju 67,8 persen, sangat tidak setuju 6,5 persen) masyarakat tidak menyetujui usulan penundaan pemilu 2024,” katanya.

Dan hanya ada 15,6 persen yang menjawab setuju (setuju 14,8 persen, sangat setuju 0,8 persen) atas usulan tersebut. Adapun sebesar 10,1 persen masyarakat menolak menjawab.

Meskipun menolak dua wacana terebut, menurut Populi Center, masyarakat tetap puas terhadap pemerintaha Presiden Jokowi. Menurut survei yang sama, sebanyak 62,4 persen masyarakat menyatakan puas (57,4 persen menyatakan sangat puas dan 5 persen menyatakan puas). Sebesar 32,8 persen (tidak puas 29,3 persen, sangat tidak puas 3,5 persen) menyatakan tidak puas. Adapun sebesar 4,8 persen responden menyatakan tidak tahu/ tidak jawab.

Baca: Survei Populi Centre: Masyarakat Puas dengan Presiden Jokowi, Tapi...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

9 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

23 menit lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Kontroversi Pilpres 2024: Kilas Balik Cawapres Gibran Disebut Nepo Baby oleh Media Asing

1 jam lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya terkait jatah menteri untuk Partai Golkar di kabinet Prabowo-Gibran. Foto diambil di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kontroversi Pilpres 2024: Kilas Balik Cawapres Gibran Disebut Nepo Baby oleh Media Asing

Jelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi ramai dibincangkan melakukan praktik nepotisme. Gibran, putra sulungnya, yang maju cawapres pun disebut Nepo Baby


Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

1 jam lalu

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

2 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

4 jam lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

4 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

4 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

4 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.