Menteri Tito Moratorium Penggantian Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia

Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meneken surat moratorium (penundaan) penggantian/mutasi Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan moratorium ini berlaku mulai 7 April 2022 hingga 31 Desember 2022.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, kebijakan moratorium ini bertujuan untuk menyukseskan program strategis nasional. Serta tidak mengganggu pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

“Dukcapil Kemendagri saat ini sedang berkonsentrasi melaksanakan agenda nasional bidang Adminduk melalui program-program strategis,” ujar Zudan lewat keterangan tertulis, Jumat, 22 April 2022.

Kata Zudan, apabila dilakukan penggantian kepala dinas baru, maka memerlukan waktu lagi untuk kepala dinas tersebut melakukan penyesuaian dalam melaksanakan tugas.

Ia menjelaskan, tujuh program strategis Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini, yakni; perubahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terdistribusi menjadi SIAK terpusat; pengembangan layanan Adminduk digital dalam genggaman.

Kemudian, penyiapan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dan daftar agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2024; penyiapan DP4 untuk Pilkada Serentak 2024; pendataan Adminduk penyandang disabilitas; pendataan kemiskinan ekstrem; dan penerapan buku pokok pemakaman.

Menurut Zudan, bersamaan dengan acara Rakernas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Jumat kemarin, mereka telah menyampaikan surat moratorium kepada seluruh kepala dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten dan kota.

Kemendagri meminta agar para kepala dinas segera menyampaikan kepada kepala daerah dan kepala badan kepegawaian daerah (BKD) setempat. "Kepada seluruh Kadis Dukcapil provinsi dan kab/kota untuk segera menyampaikan kepada Kepala Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat," tuturnya.

Moratorium penggantian Kepala Dinas Dukcapil ini dikecualikan dalam kasus jabatan kepala dinas yang kosong karena meninggal, mengundurkan diri, pensiun atau terkena operasi tangkap tangan (OTT).






4 Cara Cek Kartu Keluarga Online yang Mudah dan Cepat

7 menit lalu

4 Cara Cek Kartu Keluarga Online yang Mudah dan Cepat

Berikut cara cek Kartu Keluarga online lewat website Dukcapil, Whatsapp hingga email yang mudah dan akurat


APBD Mengendap di 7 Provinsi, Mendagri: 2024 Mau Pilih Kepala Daerah Seperti Itu?

16 jam lalu

APBD Mengendap di 7 Provinsi, Mendagri: 2024 Mau Pilih Kepala Daerah Seperti Itu?

Tito menuturkan, dengan sisa waktu kurang lebih 30 hari lagi, daerah-daerah tersebut akan sulit untuk merealisasikan serapan APBD di atas 70 persen.


Tri Tito Karnavian Buka Lomba Senam Kreasi Tingkat Nasional

1 hari lalu

Tri Tito Karnavian Buka Lomba Senam Kreasi Tingkat Nasional

Lomba ini memperebutkan Piala Ibu Negara. Peserta datang dari 30 provinsi.


Blangko E-KTP Kosong, Dinas Dukcapil DKI Terbitkan Identitas Kependudukan Digital

1 hari lalu

Blangko E-KTP Kosong, Dinas Dukcapil DKI Terbitkan Identitas Kependudukan Digital

Saat ini terjadi kekosongan blangko E-KTP yang merata di semua wilayah Indonesia. Dinas Dukcapil DKI terbitkan identitas kependudukan digital.


BPIP dan Kemendagri Dorong Institusionalisasi Pancasila di Pemerintah Daerah

2 hari lalu

BPIP dan Kemendagri Dorong Institusionalisasi Pancasila di Pemerintah Daerah

Mencari solusi untuk menyikapi perda di daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.


Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

3 hari lalu

Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

Tidak mungkin (pengendalian inflasi) diatasi sendiri oleh pemerintah daerah.


Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

5 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


MIPI Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu 2024

5 hari lalu

MIPI Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu 2024

Webinar digelar agar masyarakat memahami tahapan pemilu dan siap menuju tahun pesta demokrasi 2024.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

5 hari lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


Mendagri Harap Komite TPPU Jalankan Penguatan dan Optimalisasi Rezim Anti Pencucian Uang

8 hari lalu

Mendagri Harap Komite TPPU Jalankan Penguatan dan Optimalisasi Rezim Anti Pencucian Uang

Mendagri mendorong penanganan pencegahan TPPU dengan kolaborasi.