INFO NASIONAL - Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) telah menjadi salah satu faktor utama bagi negara-negara maju dalam mempercepat program pembangunan nasional di berbagai sektor, terlebih pada sektor pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.
Namun, menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kebijakan iptekin di negara-negara berkembang seperti Indonesia justru masih belum menjadi diskursus publik utama baik di kalangan pembuat kebijakan di level pusat dan daerah, industri, akademisi, maupun di tengah masyarakat.
Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) telah menjadi salah satu faktor utama bagi negara-negara maju dalam mempercepat program pembangunan nasional di berbagai sektor, terlebih pada sektor pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.
Saat ini, intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong aktivitas-aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia supaya akselerasi pembangunan dapat terjalin secara optimal.
Iptekin telah terbukti dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan dan berpeluang menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
Oleh karenanya, iptekin perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai kalangan seperti akademisi, pemerintah, industri, maupun masyarakat. Tujuannya tak lain agar kebijakan iptekin dapat menjadi salah satu prioritas utama oleh para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan nasional di Indonesia.
Membahas seputar hal ini, Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi (PKRTI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkolaborasi dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) menyelenggarakan The Indonesian Science-Technology-Innovation (STI) Policy Lecture Series I – 2021 sebagai media bagi akademisi, pemerintah, industri, maupun masyarakat di Indonesia dalam memahami konsep dan praktik kebijakan iptekin baik di Indonesia dan contoh dari negara-negara lain.
Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) telah menjadi salah satu faktor utama bagi negara-negara maju dalam mempercepat program pembangunan nasional di berbagai sektor, terlebih pada sektor pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.
Adapun topik Seri VI dari #STIPolicyLectureSeries kali ini adalah bagaimana inovasi konsep dan penerapan kebijakan iptekin di Inggris, Australia, serta Indonesia yang dikemas dalam tajuk “The Indonesian Science Technology Innovation (STI) Policy Lecture Series 2021: “Membumikan Kebijakan Iptekin di Indonesia”.
Webinar yang ditayangkan secara langsung di YouTube BRIN Indonesia pada 23 Februari lalu ini turut dihadiri oleh beberapa narasumber, seperti Dr. Surya Mahdi dari Loughborough University, Prof. Dr. Vedi Hadiz dari The University of Melbourne, dan Yanuar Nugroho, Ph.D selaku Penasihat Senior CIPG.
Pembicara pertama, Dr. Surya Mahdi memberi pemaparan konsep dan praktik sistem inovasi di Inggris. Salah satu pelajaran yang bisa diambil menciptakan sistem inovasi nasional yang efektif dan efisien untuk mendukung kinerja hasil inovasi yang berkualitas.
“Rata-rata sistem di Inggris itu dibuat berdasarkan kebutuhan, bukan didesain di awalnya, walaupun ada beberapa yang memang didesain,” kata Surya.
Ia juga menjelaskan bagaimana kepemimpinan bisa berdampak langsung terhadap inovasi dari suatu wilayah. Seperti halnya suatu daerah menjadi inovatif ketika dipimpin oleh pemimpin yang inovatif pula.
“Bila pemimpin itu sudah bisa membuat tata kelola yang baik, biasanya hal ini akan kinerja daripada sistem inovasi itu akan sangat besar,” lanjut Surya.
Pembicara kedua, Prof. Vedi Hadiz dari, menyampaikan materi tentang pendanaan ekosistem riset dan inovasi di Australia, terutama pendanaan riset di institusi pendidikan tinggi.
“Karena basic research Australia itu cukup baik, makanya bisa Australia mempunyai lembaga penelitian di tingkat yang lebih bawah yang menghadapi pandemi, banjir, permasalahan ekonomi, dan macam-macam, yang semuanya merupakan prioritas dari pemerintah,” jelas Vedi.(*)
Pembicara terakhir, Yanuar Nugroho Ph.D, selanjutnya memberikan pemaparan mengenai bagaimana konsep ekosistem pengetahuan dan inovasi, serta implementasinya di Indonesia.
“Kapasitas sebuah negara sangat penting untuk menentukan maju atau tidaknya suatu negara. Untuk memperkuat kapasitas negara, dibutuhkan relasi antara warga dan pemerintah yang meliputi kebijakan, dibutuhkan kemampuan, otoritas, motivasi, dan kepercayaan,” kata Yanuar.
