Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Politik Sebut PPP Perlu Kerja Keras untuk Tetap Eksis

image-gnews
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. ANTARA/HO-Universitas Al-Azhar Jakarta/am.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. ANTARA/HO-Universitas Al-Azhar Jakarta/am.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai pilihan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk fokus pada Pemilihan Umum Legislatif alias Pileg 2024 sebagai pilihan yang sangat rasional. Sebab, Pileg 2024 dinilai menjadi pemilu yang rawan bagi PPP lantaran suara partai ini terendah di 9 fraksi di DPR yaitu sekitar 4 persen.

"Ini tentu warning membahayakan jika PPP tidak melakukan kerja keras yang diperlukan, tidak melakukan lompatan yang bisa bersaing dengan partai lain," kata doktor ilmu politik lulusan Universitas Indonesia ini, saat dihubungi, Sabtu, 16 April 2022.

Kemarin, PPP menggelar rapat pimpinan nasional atau rapimnas. Rapat memutuskan untuk memberikan prioritas dan fokus pada pemantapan konsolidasi organisasi. "Serta kerja elektoral untuk sukses agenda Pemilu Legislatif," kata dia Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi saat dihubungi, di hari yang sama.

Sementara untuk Pilpres 2024, rapimnas telah menugaskan Dewan Pimpinan Pusat untuk melakukan komunikasi dengan partai politik. Hasilnya akan dibahas lebih lanjut dan diputuskan dalam pertemuan lanjutan. "Dalam rapimnas berikutnya, nanti diinfo (jadwal pelaksanaan), kata Arwani.

Ujang lalu menyebut pilihan fokus ke Pileg 2024 menjadi rasional agar PPP tidak bernasib seperti partai lain yang gagal masuk Senayan (DPR) saat Pileg 2019. Ujang mencontohkan partai seperti Hanura. "Inti tentu jadi pelajaran berharga," ujarnya.

PPP, kata Ujang, harus siap-siap bersaing dengan partai lama dan partai baru di Pileg 2024 nanti. Selain itu, Ujang menilai fokus kader bisa terbelah kalau PPP juga harus memprioritaskan Pilpres dan Pileg. Sebab, PPP saat ini tak punya kader yang dijagokan untuk maju di Pilpres. "Jadi fokus PPP di Pileg, bertarung di sana, itu strategis yang rasional, bagus, dan positif, dan jadi jalan bagi PPP untuk bisa, katakanlah eksis," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut kekuatan elektoral partai ditentukan oleh tiga faktor yaitu ideologi, infrastruktur, dan sosok. PPP, kata dia, saat ini memiliki faktor ideologi dengan image alias citra yang sangat kuat.

"Akan tetapi tidak diimbangi oleh penguatan faktor infrastruktur politik dan sosok yang bisa menjadi magnet elektoral," kata Yunarto saat dihubungi.

Yunarto menyebut dua hal urgen yang harus dilakukan PPP saat ini. Pertama adalah penguatan infrastruktur melalui evaluasi kinerja anggota DPR dan DPRD dari PPP. Lalu, melakukan proses head hunting di daerah pemlihan terpilih untuk mencari tokoh-tokoh daerah untuk diajak masuk menjadi calon legislatif.

Kedua, PPP harus memiliki satu sosok kuat yang bisa menjadi magnet elektoral dalam Pemilu 2024 yang bakal digelar serentak, Pilpres dan Pileg. Caranya bisa dengan mulai mengumumkan nama Calon Presiden yang mereka usung jauh-jauh hari, seperti yang dilakukan oleh Partai Nasdem pada Juni nanti. "Dua-duanya harus jalan berbarengan," kata Yunarto.

Baca: PPP Pilih Fokus Pileg 2024, Begini Elektabilitas di 6 Provinsi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rencana Jokowi Bertemu Megawati, Ditanggapi Gibran Dikomentari Hasto

14 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Rencana Jokowi Bertemu Megawati, Ditanggapi Gibran Dikomentari Hasto

Gibran Rakabuming Raka berharap ada peluang untuk pertemuan antara Jokowi dan Megawati


Jubir Sebut Prabowo Sangat Terbuka Jalin Kerja Sama Politik dengan Megawati

1 jam lalu

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di sela rapim tahunan Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Jubir Sebut Prabowo Sangat Terbuka Jalin Kerja Sama Politik dengan Megawati

Prabowo Subianto tak menutup peluang untuk menjalin kerja sama politik dengan Ketua Umum PDIP Megawati terlepas dari persaingan dalam pemilu,


MK Akan Bacakan Putusan Sengketa Pileg pada 10 Juni

2 jam lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 19 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
MK Akan Bacakan Putusan Sengketa Pileg pada 10 Juni

MK langsung menangani sengketa hasil Pileg, begitu selesai merampungkan sengketa hasil Pilpres pada Senin besok.


Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Jubir: Segera

3 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Dalam pertemuan ini Megawati dan Prabowo akan membahas sejumlah hal. TEMPO/Muhammad Hidayat
Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Jubir: Segera

Sejumlah petinggi Partai Gerindra menyebut pertemuan Prabowo dan Megawati dapat terlaksana usai putusan sengketa Pilpres 2024


Prabowo Ingin jadi Jembatan bagi Jokowi, Megawati, dan SBY

3 jam lalu

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Tempo/Egi Adyatama
Prabowo Ingin jadi Jembatan bagi Jokowi, Megawati, dan SBY

Juru Bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa watak Prabowo itu politik rekonsiliatif dan mempersatukan


Kata TPN Ganjar-Mahfud jika Gugatan Sengketa Pilpres Ditolak MK

5 jam lalu

Chico Hakim. Instagram
Kata TPN Ganjar-Mahfud jika Gugatan Sengketa Pilpres Ditolak MK

TPN Ganjar-Mahfud merespons jika permohonan sengketa Pilpres ditolak MK.


MK Terima 47 Amicus Curiae soal Sengketa Pilpres

7 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
MK Terima 47 Amicus Curiae soal Sengketa Pilpres

MK menyatakan telah menerima 47 amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk sengketa Pilpres per kemarin.


Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

8 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (dua kanan) berbincang-bincang dengan eks perdana menteri Inggris Tony Blair (tengah) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat 19 April 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tony Blair dan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju


Pakar Pemilu Ragu Mahkamah Konstitusi Bakal Berani Diskualifikasi Gibran

8 jam lalu

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini saat ditemui di Pusdik MK, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 6 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pakar Pemilu Ragu Mahkamah Konstitusi Bakal Berani Diskualifikasi Gibran

Titi Anggraini, mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan berani mengabulkan permohonan kubu Anies dan Ganjar yang meminta diskualifikasi Gibran


Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

8 jam lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

Masinton Pasaribu mengatakan Megawati Soekarnoputri tidak perlu bertemu Presiden Joko Widodo karena telah menodai konstitusi dan demokrasi.