Hasyim mengatakan, anggaran jumbo tersebut di antaranya dialokasikan untuk pembangunan kantor. Ia menyebut banyak kantor KPU di daerah yang meminjam dari pemda dan menyewa ruko di beberapa daerah.
"Itulah mengapa anggaran yang kami ajukan besar, karena keperluan yang diperlukan untuk Pemilu ini bukan sekadar aspek elektoral, tetapi juga ada aspek infrastruktur seperti kantor dan gudang. Kami ajukan karena biasanya mendapat respon positif kalau di musim Pemilu," ujar Hasyim dalam rapat yang sama.
Jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa membantu pengadaan infrastruktur, ujar Hasyim, maka KPU bisa memangkas salah satu beban mata anggaran tersebut. Anggaran lainnya yang masih bisa diefisiensi, kata Hasyim, mengenai pengadaan logislik di masa pandemi seperti alat pelindung diri (APD).
"Berdasarkan pengalaman Pilkada 2020 kemarin kan dianggarkan oleh APBN, tetapi dalam praktiknya banyak juga teman-teman KPU penyelenggara Pilkada itu difasilitasi oleh pemerintah daerah masing-masing," ujar Hasyim.
Jika infrastruktur KPU bisa dibantu pemerintah pusat dan anggaran logistik bisa dibantu pemerintah daerah, Hasyim menyebut rencana anggaran masih bisa dipangkas. "Jadi review atas anggaran ini ada potensi untuk dilakukan sejumlah efisiensi. Inilah berbagai hal yang akan dibahas dan kami mohon bantuan pemerintah," ujar Hasyim.
DEWI NURITA
BACA: DPR, KPU dan Pemerintah Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu
