TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bakal mengeluarkan surat edaran untuk meminta pemerintah daerah membantu pembangunan infrastruktur Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah masing-masing.
Hal ini disampaikan Tito merespons usul Ketua KPU Hasyim Asy'ari agar pemerintah pusat dan daerah membantu memfasilitasi infrastruktur kantor dan gudang KPU demi efisiensi anggaran Pemilu 2024.
"Kami akan sampaikan kepada Pemda, mungkin akan saya edarkan surat edaran nantinya membantu persiapan renovasi atau mempersiapkan kantor KPU dan Bawaslu," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu, 13 April 2022.
Namun, Tito tidak bisa menjamin semua daerah bisa membantu memfasilitasi perbaikan kantor KPUD dan Bawaslu setempat. "Kami juga sering, kadang-kadang, memberikan edaran kepada daerah, karena alasan otonomi daerah, ada juga yang melaksanakan, ada juga yang enggak," kata Tito.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari berharap Tito bisa memastikan data daerah yang bisa membantu pengadaan infrastruktur untuk kantor dan gudang KPU, sehingga lembaganya bisa segera menghitung ulang anggaran untuk Pemilu 2024.
Sebelumnya KPU mengajukan rencana anggaran penyelengaraan Pemilu 2024 sebesar Rp76,7 triliun. Usulan ini naik tiga kali lipat dibanding dana Pemilu 2019. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan juga DPR meminta anggaran tersebut ditinjau ulang karena dianggap terlalu besar.
