TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR menyepakati pembentukan pokok-pokok haluan negara (PPHN) akan dihadirkan tanpa melalui amandemen UUD 1945. Rapat pleno digelar di Hotel Aryaduta Karawaci, Tangerang, Rabu, 13 April 2022.
"Tadi sudah rapat pleno dan telah disepakati di BP MPR bahwa keberadaan PPHN dengan tanpa ada amandemen UUD 1945. Semua fraksi dan kelompok DPD hadir, dengan prinsip musyawarah dan semuanya mufakat, tidak perlu ada amandemen UUD 1945," ujar Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat kepada Tempo, Rabu malam, 13 April 2022.
Anggota Tim Perumus Badan Pengkajian MPR, Syaifullah Tamliha yang hadir dalam rapat pleno tersebut membenarkan bahwa semua fraksi di MPR termasuk kelompok DPD satu suara tidak ingin melakukan amandemen konstitusi untuk menghidupkan PPHN.
Menurut Tamliha, rapat yang digelar selama kurang lebih 2,5 jam itu berlangsung tanpa perdebatan. "Semua satu suara, enggak ada tuh yang marah-marah," tuturnya sambil tertawa.
Ia menjelaskan, sebelumnya ada tiga pilihan yang diajukan Badan Pengkajian untuk PPHN, yakni amendemen konstitusi UUD 1945, Ketetapan MPR yang juga mengharuskan amendemen terbatas, dan lewat undang-undang. Tim perumus merekomendasikan opsi ketiga.
Menurut Syaifullah, tim perumus sependapat bahwa menghidupkan PPHN lewat amandemen terlalu berisiko karena berpotensi membuka kotak pandora. Agenda amandemen dikhawatirkan bisa menjadi pintu masuk untuk mewujudkan ide perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode.
