"

Demo 11 April, Setara Institute Minta Jokowi dan DPR Tanggapi Tuntutan Mahasiswa

Reporter

Editor

Febriyan

Mahasiswa membawa poster saat aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 11 April 2022. Aksi unjuk rasa serentak di Indonesia oleh mahasiswa ini menuntut Presiden Joko Widodo tegas untuk menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, serta pengendalian kenaikan harga-harga barang pokok. TEMPO/Prima Mulia
Mahasiswa membawa poster saat aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 11 April 2022. Aksi unjuk rasa serentak di Indonesia oleh mahasiswa ini menuntut Presiden Joko Widodo tegas untuk menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, serta pengendalian kenaikan harga-harga barang pokok. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Setara Institute meminta pemerintah untuk menanggapi tuntutan mahasiswa dalam demo 11 April kemarin. Ketua Setara Institute, Hendardi menilai ada upaya pembusukan terhadap aksi tersebut dengan mengalihkan isu menjadi kekerasan.

Dalam siaran persnya, Hendardi menyatakan pemerintah harus memberikan perhatian terhadap substansi yang disuarakan dalam gerakan mahasiswa itu.

"Ketiadaan atensi pemerintah dan DPR menunjukkan ketidakmampuan dan keengganan pemerintah untuk memahami persoalan dan tuntutan yang disampaikan mahasiswa secara utuh dan mengatasinya secara mendasar," tulis Hendardi.

Dia pun menilai ada upaya pembusukan terhadap gerakan mahasiswa kemarin. Pembusukan itu, menurut Hendardi, berupa penghembusan isu bahwa gerakan tersebut disusupi kepentingan politik tertentu, disusupi kelompok-kelompok yang hendak melakukan tindak kekerasan, atau pun narasi-narasi yang mengarahkan bahwa ini tidak lagi murni gerakan mahasiswa.

"Aksi unjuk rasa mahasiswa memainkan perannya yang signifikan dalam pengawasan secara langsung terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah," kata dia.

Dalam demo Senin kemarin, sejumlah isu seperti yang diungkapkan oleh Hendardi memang sempat muncul. Mulai dari adanya isu bahwa gerakan itu digerakkan oleh mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, hingga isu bahwa demonstrasi tersebut disusupi oleh kelompok Anarko yang hendak melakukan kekerasan.

Meskipun demikian, Hendardi menyatakan mereka tetap mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan dalam demonstrasi. Dia menilai, para pelaku kekerasan harus tetap ditindak secara proporsional.

"Perlakuan proporsional atas setiap aksi demonstrasi haruslah menjadi standar bersama, khususnya oleh pemerintah dan institusi keamanan. Setiap aksi selalu ada potensi pembusukan tetapi gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti dan dimatikan," kata dia.

Hendardi juga ikut mengutuk aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap penggiat media sosial dan dosen Universitas Indonesia, Ade Armando. Menurut dia, polisi harus menindak para pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Aparat kepolisian perlu menindak pelaku-pelaku kekerasan tersebut. Terlebih, seperti diwartakan banyak media pihak kepolisian telah mengidentifikasi kelompok massa yang menyerang AA (Ade Armando) dan memastikan kelompok tersebut bukanlah mahasiswa. Sehingga, terdapat potensi keberadaan kelompok-kelompok yang sengaja dan/atau menyusup dalam massa demonstrasi," tulis dia.

Dalam demo tersebut, mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan. Mereka meminta Presiden Jokowi secara tegas menolak wacana soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatannya.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk segera mengendalikan harga minyak goreng yang saat ini melambung tinggi plus mengkritik kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax. Para mahasiswa juga menyatakan menolak kebijakan pemerintah soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

Ade Armando yang ikut ambil bagian dalam demo 11 April itu menjadi korban kekerasan sejumlah orang. Dia dipukuli hingga babak belur dan pakaiannya sempat dilucuti. Beruntung Ade berhasil diselamatkan oleh aparat polisi yang kemudian membawanya masuk ke dalam Komplek DPR RI.

Baca: Kondisi Terkini Ade Armando, Luka Serius dan Muntah Darah








Yaqut Minta ASN Kemenag Tidak Gelar Buka Puasa Bersama: Anggarannya untuk Fakir Miskin dan Anak Yatim

6 jam lalu

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Quomas mengetuk palu usai memberikan keterangan pers penetapan 1 Ramadhan 1444 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu, 22 Maret 2023. Pemerintah memutuskan 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada Kamis esok ANTARA/Rivan Awal Lingga
Yaqut Minta ASN Kemenag Tidak Gelar Buka Puasa Bersama: Anggarannya untuk Fakir Miskin dan Anak Yatim

Menteri Yaqut mengingatkan segenap para ASN Kementerian Agama untuk tidak menggelar acara buka puasa bersama.


Bakal Jelaskan Transaksi Rp 349 Triliun ke DPR, Mahfud Md: Yang Kemarin Ngomong Agak Keras Datang Juga!

9 jam lalu

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Bakal Jelaskan Transaksi Rp 349 Triliun ke DPR, Mahfud Md: Yang Kemarin Ngomong Agak Keras Datang Juga!

Mahfud Md bakal menjelaskan soal transaksi yang dicurigai sebagai tindak pidana pencucian uang atau TPPU itu pada Rabu pekan depan.


Perjalanan Karier Mayjen Mohamad Hasan: Paspampres Jokowi, Komandan Kopassus, Pangdam Jaya

11 jam lalu

Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus yang baru Brigjen TNI Mohammad Hasan (tengah) dan Pejabat Lama Danjen Kopassus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa (kanan) saat upacara penyerahan satuan Kopassus di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta, Kamis, 10 September 2020. Mohammad Hasan yang sebelumnya menjabat Wakil Danjen Kopassus telah resmi menjadi Danjen Kopassus menggantikan I Nyoman Cantiasa yang telah dilantik menjadi Pangdam XVIII/Kasuari Papua Barat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Karier Mayjen Mohamad Hasan: Paspampres Jokowi, Komandan Kopassus, Pangdam Jaya

Mayor Jenderal Mohamad Hasan resmi menjabat sebagai Pangdam Jaya. Perjalanan kariernya di dunia TNI dari Paspampres Presiden Jokowi hingga Kopassus.


Sambut Pangdam Jaya yang Baru, Heru Budi: Sahabat Saya sejak Jadi Paspampres

12 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran, dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Untung Budiharto melakukan pemeriksaan pasukan dalam pembukaan Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI-Polri, Senin, 12 Desember 20202. Tempo/M. Faiz Zaki
Sambut Pangdam Jaya yang Baru, Heru Budi: Sahabat Saya sejak Jadi Paspampres

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyambut Pangdam Jaya yang baru, Mayjen Mohamad Hasan. Dia menganggap Hasan sebagai sahabat.


Dilarang di Kalangan Pejabat, Berikut Awal Mula Tradisi Buka Puasa Bersama di Indonesia

12 jam lalu

Warga menunggu waktu buka puasa bersama di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah, Kamis 23 Maret 2023. Panitia masjid menyiapkan 6.000 porsi takjil untuk buka puasa bersama di Masjid Raya Sheikh Zayed selama bulan ramadhan. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Dilarang di Kalangan Pejabat, Berikut Awal Mula Tradisi Buka Puasa Bersama di Indonesia

Presiden Jokowi memberikan arahan kepada pejabat dan aparatur sipil negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama.


Eks Paspampres Jokowi Jadi Pangdam Jaya, Pengamat: Supaya Pemilu dan Pilpres 2024 Lancar

13 jam lalu

Pangdam IM Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya (kanan) bersalaman komando dengan Mayjen TNI Mohamad Hasan di Jakarta, Jumat (24/3/2023). ANTARA/HO/Penerangan Kodam IM
Eks Paspampres Jokowi Jadi Pangdam Jaya, Pengamat: Supaya Pemilu dan Pilpres 2024 Lancar

Eks Paspampres Jokowi Mayjen Mohamad Hasan resmi menjabat Pangdam Jaya. Penunjukan itu dinilai berkorelasi dengan pengamanan Pemilu 2024.


DPR Didorong Bentuk Pansus soal Temuan PPATK Rp 349 Triliun di Kemenkeu

13 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menkopolhukam Mahfud MD dalam konferensi pers terkait transaksi mencurigakan Rp 300 T di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta pada Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
DPR Didorong Bentuk Pansus soal Temuan PPATK Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut aliran dana mencurigakan tersebut diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang.


Jadi Komisaris LRT Jakarta, Azas Tigor Dukung Proyek LRT 1B yang Ditetapkan Jokowi

14 jam lalu

Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan ditunjuk Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono sebagai Komisaris PT LRT Jakarta pada 21 Maret 2023./Dok. Probadi
Jadi Komisaris LRT Jakarta, Azas Tigor Dukung Proyek LRT 1B yang Ditetapkan Jokowi

Komisaris LRT Jakarta Azas Tigor Nainggolan mendukung proyek LRT Fase 1B yang telah ditetapkan Jokowi.


Jokowi Tambah Cuti Bersama Lebaran, Ini Tanggapan Apindo

14 jam lalu

(Dari kiri ke kanan) Ketua Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial APINDO Anton J. Supit, Ketua Umum APINDO Hariyadi B Sukamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial APINDO Anton J. Supit usai konferensi pers di Kantor APINDO, Jakarta, Selasa, 3 Januari 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari
Jokowi Tambah Cuti Bersama Lebaran, Ini Tanggapan Apindo

Asosiasi Penguasaha Indonesia atau Apindo merespons soal kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memajukan waktu cuti bersama Idul Fitri.


Politikus PDIP Anggap Meme Puan Maharani Unggahan BEM UI Langgar Etika Akademik

15 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus PDIP Anggap Meme Puan Maharani Unggahan BEM UI Langgar Etika Akademik

BEM UI mengkritik Ketua DPP PDIP itu dengan membuat meme Puan Maharani berbadan tikus.