Jokowi Umumkan Jadwal Pemilu 2024, Kobar Tetap Kampanye 3 Periode

Suasana kampanye Jokowi 3 periode di Desa Mekar Jaya, Tangerang, Banten, pada Kamis, 24 Maret 2022, yang dibagikan salah satu relawan pendukung, Koalisi Bersama Rakyat Indonesia (Kobar). Sumber: Kobar

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Bersama Rakyat (Kobar) akan terus menggelar deklarasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode. Dukungan tetap diberikan meskipun Jokowi sudah mengumumkan pemilu tetap dilangsungkan pada 14 Februari 2024.

"Karena sejak awal kami fokus isu 3 periode, bukan penundaan pemilu," kata deklarator nasional Kobar, Sahat Sinurat, saat dihubungi, Senin, 11 April 2022.

Ahad malam, Jokowi memimpin rapat soal persiapan Pemilu 2024. Saat rapat, Jokowi pun berharap tak ada lagi spekulasi soal penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, maupun isu 3 periode.

Di sisi lain, Kobar adalah kelompok pendukung Jokowi 3 periode yang sudah menggelar deklarasi di beberapa daerah. Dari Sumatera Utara, Pekanbaru, Banten, dan yang terbaru di Bandung.

Kobar mendukung sikap Jokowi soal pemilu. Sebab, pemilu 2024 memang harus disiapkan, seperti dengan pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sudah terpilih.

Kobar pun tak ingin Jokowi maju 3 periode saat ini juga, karena terbentur konstitusi. Oleh sebab itu, Kobar memilih fokus menyuarakan amandemen UUD 1945 agar masa jabatan Jokowi bisa diperpanjang 1 periode lagi.

"Jadi bolanya hanya antara rakyat dan MPR, tak ada kaitan dengan eksekutif," kata Sahat.

Deklarasi Jokowi 3 periode tetap jalan, kata dia, karena menilai merupakan hak demokrasi. Jaminan ini menyampaikan wacana ini juga sebelumnya disampaikan Jokowi maupun Mneteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

Sahat pun balik mengkritik kelompok yang ingin membungkam para pendukung Jokowi 3 periode ini. Ia berharap tak ada pihak yang melarang kelompok lain menyampaikan wacana, hanya karena tidak sesuai dengan keinginannya. "Tapi kalau sesuai keinginannya, (wacana) justru boleh," ujar Sahat.

Kobar pun juga menyatakan siap menerima apapun keputusan MPR nantinya, apakah tetap melakukan amandemen atau tidak. "Kami terima itu, itu demokrasi yang sudah kita sepakati," kata dia.

Sabtu kemarin, Mafhud Md, memastikan pemerintah tidak akan menghambat wacana politik yang muncul di tengah masyarakat dengan segala pro dan kontra yang terjadi. Pernyataan ini disampaikan Mahfud di tengah sejumlah isu yang muncul seperti Jokowi 3 periode sampai penundaan Pemilu 2024.

"Kebebasan seperti itulah yang dulu kita perjuangan," kata dia.

Kebebasan yang dimaksud yaitu dengan membuka saluran aspirasi politik masyarakat. Sehingga, lembaga poltiik bisa mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi yang timbul di masyarakat.

Sementara, Tim Perumus Badan Kajian MPR sepakat bahwa pembentukan pokok-pokok haluan negara (PPHN) akan dihadirkan tanpa melalui amandemen UUD 1945. Alasannya, amandemen dinilai terlalu berisiko karena berpotensi membuka kotak pandora.

Agenda ini dikhawatirkan bisa menjadi pintu masuk untuk mewujudkan ide Jokowi 3 periode. "Kami tidak akan melakukan amendemen dengan menghadirkan PPHN, jadi bentuk hukumnya cukup dengan undang-undang," kata Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat, Ahad lalu.

Baca: Kata Pendukung Jokowi 3 Periode soal Cap Teroris Konstitusi






Gandum Diganti Sorgum untuk Mi Instan, Indef: Masalah Lidah Perlu Diperhatikan

4 jam lalu

Gandum Diganti Sorgum untuk Mi Instan, Indef: Masalah Lidah Perlu Diperhatikan

Salah satu yang perlu diperhatikan jika ingin mengganti gandum dengan sorgum adalah soal rasa dan cocok tidaknya dengan lidah orang Indonesia.


Cerita Jokowi Mulai Proyek 1 Juta Kelapa Genjah dan Petani Belum Pernah Lihat Pohonnya

17 jam lalu

Cerita Jokowi Mulai Proyek 1 Juta Kelapa Genjah dan Petani Belum Pernah Lihat Pohonnya

Jokowi memulai proyek penanaman 1 juta pohon kelapa genjah, dengan target awal 200 ribu di Solo Raya yaitu Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali, di Jawa Tengah.


Setelah Sorgum, Kini Jokowi Mulai Proyek 1 Juta Kelapa Genjah

18 jam lalu

Setelah Sorgum, Kini Jokowi Mulai Proyek 1 Juta Kelapa Genjah

Presiden Jokowi memulai proyek penanaman 1 juta pohon kelapa genjah, yang diawali di Desa Giriroto, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.


Partai Buruh Yakin Lolos Verifikasi Pendaftaran Pemilu 2024 di KPU

18 jam lalu

Partai Buruh Yakin Lolos Verifikasi Pendaftaran Pemilu 2024 di KPU

Partai Buruh telah mempersiapkan diri dalam pemberkasan yang akan diberikan kepada KPU besok. Ada karnaval menuju KPU.


Jokowi Tolak Usul Luhut Soal Penempatan Militer Aktif di Kementerian

20 jam lalu

Jokowi Tolak Usul Luhut Soal Penempatan Militer Aktif di Kementerian

Presiden Jokowi menolak usul Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan soal penempatan TNI di kementerian dan lembaga negara. Belum mendesak.


Partai Buruh Akan Bawa 10 Ribu Pekerja Saat Daftar ke KPU Besok

21 jam lalu

Partai Buruh Akan Bawa 10 Ribu Pekerja Saat Daftar ke KPU Besok

Partai Buruh akan menggelar Karnaval Kelas Pekerja saat mendaftar menjadi calon peserta Pemilu 2024 di KPU besok.


Ratusan Pekerja Kafe Blokade Jalan Tolak Penggusuran, Bawa Spanduk Minta Perlindungan Jokowi

22 jam lalu

Ratusan Pekerja Kafe Blokade Jalan Tolak Penggusuran, Bawa Spanduk Minta Perlindungan Jokowi

Ratusan orang pemilik hingga pekerja kafe di Jalan Raya Cakung Cilincing Timur blokade jalan tolak penggusuran sembari bawa poster.


Waspada NIK Dicatut Parpol untuk Daftar Pemilu 2024, Begini Cara Lapornya

22 jam lalu

Waspada NIK Dicatut Parpol untuk Daftar Pemilu 2024, Begini Cara Lapornya

Masyarakat patut waspada NIK digunakan partai politik untuk pendaftaran Pemilu 2024. Bisa lapor lewat situs KPU.


Jelang Rapimnas, Gerindra Sebut Seluruh Kader Bulat Dukung Prabowo Maju Capres 2024

23 jam lalu

Jelang Rapimnas, Gerindra Sebut Seluruh Kader Bulat Dukung Prabowo Maju Capres 2024

Wakil Ketua Umum Gerindra Irfan Yusuf Hasyim juga memastikan pengurus pusat dan pengurus daerah ingin Prabowo nyapres lagi.


ASN Depok Ditahan karena Potong Upah Honorer, setelah Viral Poster Minta Tolong Jokowi

23 jam lalu

ASN Depok Ditahan karena Potong Upah Honorer, setelah Viral Poster Minta Tolong Jokowi

ASN Depok ditahan karena memotong upah tenaga honorer dengan dalih buat bayar BPJS. Terungkap setelah viral poster minta tolong Jokowi.