TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan agar tidak ada lagi isu politik identitas yang mengedepankan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Sehingga perlu digalakkan pendidikan politik yang masif terhadap masyarakat dan para kontestan politik.
“Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik pada pemilu-pemilu sebelumnya dan kita harap ini (isu politik identitas) tidak terjadi di 2024,” ujar dia di rapat terbatas yang disiarkan virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Ahad sore, 10 April 2022.
Jokowi yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah merasakan hangatnya situasi kondisi menjelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024. “Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat,” katanya.
Presiden menegaskan bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada pada November 2024. Dia meminta agar pejabat kementerian di Kabinet Indonesia Maju menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pemilu benar-benar akan digelar pada 2024.
Dia juga meminta tidak lagi muncul spekulasi-spekulasi yang beredar saat ini, seperti pemerintah berupaya melakukan penundaan Pemilu, atau perpanjangan masa jabatan presiden.
“Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya,” tuturnya.
Selain itu, Jokowi juga menegaskan bahwa proses tahapan Pemilu 2024 akan dimulai nanti di pertengahan Juni. “Sudah dimulai, karena memang ketentuan undang-undangnya memang 20 bulan sebelum pemungutan suara,” ujar Jokowi.
Baca: Pilkada Serentak 2024, Jokowi Minta 101 Penjabat Kepala Daerah Segera Disiapkan
