TEMPO.CO, Jakarta - Pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebut langkah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto mengajak BEM Nusantara bertemu kemarin, sebagai langkah menggembosi rencana aksi mahasiswa pada 11 April 2022. Demo yang akan digelar lusa itu beragendakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
"Bisa saja itu bagian dari strategi menggembosi gerakan mahasiswa dan ada skenario gerakan mahasiswa juga dipecah seperti Apdesi," ujar Ujang saat dihubungi Tempo, Sabtu, 9 April 2022.
Baca Juga:
Ujang mengatakan, dalam tubuh gerakan mahasiswa juga terdiri dari mahasiswa yang berjuang untuk kepentingan bangsa dan ada juga yang berjuang untuk kepentingan sendiri dan kekuasaan. Celah tersebut yang diduga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memecah gerakan mahasiswa.
Pendapat serupa juga disampaikan pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Menurut dia, celah itu terbuka karena ada pihak mahasiswa yang sengaja membuka diri untuk didekati oleh penguasa.
"BEM banyak juga pemain politiknya, rata-rata mereka aktivis. Ada yang murni berjuang atas nama idealisme. Tapi hanyak juga BEM yang menggunakan momentum untuk dekat dengan kekuasaan," ujar Adi.
Dalam pertemuan kemarin, Wiranto melakukan dialog dengan BEM Nusantara. Sedangkan, pihak yang berencana menggelar demo adalah BEM Seluruh Indonesia.
Sebelumnya, BEM SI mengajak aliansi mahasiswa serta BEM semua universitas untuk bergabung dalam demo hari Senin, 11 April mendatang. Ajakan tersebut telah diinformasikan melalui instagram @bem_si.
"Aliansi BEM Seluruh Indonesia bersama Aliansi BEM PTMI akan membuat gerakan, sebagaimana jawaban dari H+14 sejak hari yang telah dijanjikan oleh pak Jokowi menjawab 6 tuntutan rakyat terbilang 11 April mendatang," demikian isi ajakan demo di akun instagram @bem_si.
Unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari demo pada 28 Maret lalu. Dalam demo tersebut BEM SI akan membawa enam tuntutan, salah satunya adalah mendesak Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Wiranto juga menjelaskan alasan bertemu dengan BEM Nusantara, bukan dengan BEM Seluruh Indonesia. "Kami tidak memilih-milih, tapi yang hari ini siap adalah BEM Nusantara. Tentu kalau BEM yang lain bersedia, kita terbuka," kata dia.
Presiden Jokowi sendiri telah meminta agar wacana masa jabatan tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 tak lagi dihentikan. Dalam rapat kabinet awal pekan ini, dia menyentil para menterinya yang menggaungkan wacana tersebut.
