TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto meyakini isu penundaan Pemilu 2024 atau Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode akan berhenti dan sekedar menjadi wacana saja. Ia punya empat alasan, dari sulitnya mengubah UUD 1945 di MPR sampai Jokowi yang sudah beberapa kali menyampaikan penolakan.
"Mengapa kita masih meributkan soal itu? Meributkan mempermasalahkan, mendebatkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, ini kan sia-sia. Kita hanya menghamburkan tenaga yang tidak perlu, padahal ada perkejaan lain yang harus kita selesaikan," kata dia, Jumat, 8 April 2022.
Pernyataan ini disampaikan Wiranto usai bertemu mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat. Pertemuan digelar menjelang rencana demo mahasiswa tolak Jokowi 3 periode pada 11 April mendatang.
Dalam pertemuan, Wiranto memberikan pemahaman ke mahasiswa bahwa wacana ini sangat sulit untuk diwujudkan. "Bahwa ini perlu kita klarifikasi, tapi intinya secara singkat kami jelaskan, dialog cukup panjang, maka saya sampaikan bahwa mengapa kita meributkan itu tatkala itu berbentuk wacana," kata dia.
Wiranto pun memberikan empat argumen kenapa wacana ini sulit direalisasikan. Pertama, perpanjangan jabatan masa presiden lewat amandemen UUD 1945 membutuhkan suara mayoritas di MPR. "Sekarang kita berpikir rasional. Kita gunakan rasio kita untuk mencoba apakah itu mungkin? Ternyata memang jawabannya tidak mungkin," kata dia.
Sebab, MPR terdiri dari DPR dan DPD. Saat ini, hanya 3 dari 9 partai politik yang setuju amandemen UUD 1945. DPD pun juga disebut tidak setuju. "Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?," ujar Wiranto.
Kedua, sejauh ini tidak ada kegiatan apa pun di DPR, lembaga pemerintah, lembaga pemilu, yang mengisyaratkan persiapan-persiapan penundaan pemilu. Ketiga, pemerintah saat ini sedang sibuk dengan urusan melakukan penyehatan ekonomi nasional dalam situasi global yang tidak menguntungkan.
Pemerintah juga masih harus menyelesaikan mitigasi pandemi Covid-19. "Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan 3 periode," kata dia.
Terakhir, Jokowi sudah berkali kali presiden menjawab isu ini. Dari mengatakan menampar muka sampai menyatakan taat pada konstitusi. Terakhir, kata Wiranto, Jokowi juga meminta menteri untuk tidak bicara lagi soal penundaan pemilu dan jabatan 3 periode.
Wiranto menyebut para mahasiswa memahami argumen ini. Ia pun berharap pertemuan hari ini bisa menghasilkan kesepahaman antara pemimpin dan yang dipimpin. "Antara masyarakat paling tidak kita tidak lagi terjebak pada wacana wacana yang sebenarnya tidak mungkin dilaksanakan," kata Wiranto.
