Partai Demokrat Sebut Jokowi Harus Turun pada 2024, Ini Alasannya

Reporter

Editor

Febriyan

Presiden Joko Widodo saat berbincang dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Ruang Garuda, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. Pertemuan dilakukan di tengah isu Demokrat menyatakan siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Meskipun, PDIP telah mengutarakan sinyal penolakan ada parpol di luar koalisi Jokowi-Ma'ruf yang gabung usai Pilpres 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat menilai Presiden Jokowi harus benar-benar mengakhiri masa jabatannya pada 2024. Alasannya mereka menilai saat ini pemerintahan mulai mengarah ke sistem otoriter, bukan lagi demokrasi.

Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa tanda-tanda sistem otoriter di Indonesia itu terlihat dalam survei Indikator Politik Indonesia baru-baru ini. Hasil survei itu menunjukkan masyarakat semakin takut menyampaikan pendapatnya.

"Menurut kami, Ini alarm bahaya buat demokrasi kita," kata Herzaky melalui keterangan tertulis, Selasa, 5 April 2022.

Herzaky menekankan, sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia selama ini seharusnya membuat masyarakat berani dan bebas berpendapat. Oleh sebab itu, dia menegaskan, ketakutan masyarakat untuk berpendapat itu hanya ada di pemerintahan yang otoriter.

"Karena ketakutan masyarakat untuk berpendapat itu hanya ada di pemerintahan yang otoriter, bukan di pemerintahan yang demokratis. Pemerintah harus introspeksi diri," ucapnya.

Herzaky juga menganggap, ketakutan masyarakat yang digambarkan hasil survei itu terjadi karena ada upaya-upaya terstruktur dan sistematis yang disengaja oleh Pemerintah. Bisa dengan kebijakan, tindakan, hingga pembiaran yang dilakukan oleh elemen pemerintah.

"Jika tiap warga masyarakat yang berbeda pendapat, lalu didatangi oleh aparat, seperti yang terjadi di Wadas, bagaimana masyarakat bisa berani menyampaikan pendapatnya?" ujar dia.

Herzaky pun menagih janji pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selama ini menjadi tameng untuk memenjarakan masyarakat. Dia mengambil contoh Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Faita Maulidiyanti yang dijadikan tersangka karena mengungkap peran Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Papua.

"Janji Pemerintah ingin merevisi UU ITE, belum juga terwujud. Apa yang terjadi pada Haris Azhar dan Fatia merupakan contoh terbaru yang membuat masyarakat semakin takut untuk berpendapat," katanya.

Oleh sebab itu, Herzaky juga telah menyatakan, Partai Demokrat meminta elit-elit pemerintah harus berhenti menggaungkan isu Presiden Jokowi 3 Periode. Dia menilai suara dukungan terhadap isu tersebut sebagai bentuk manipulasi.

"Tolong hentikan upaya-upaya manipulasi suara rakyat seperti ini. Fokus saja pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Rakyat banyak yang masih kesulitan akibat pandemi," ujar dia.

Pada Ahad, 3 April 2022, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan 62,9 persen responden semakin takut menyampaikan pendapatnya. Mereka disebut cemas diproses hukum karena keberadaan UU ITE.

Survei itu juga menunjukkan 59,5 persen responden setuju UU ITE segera direvisi karena dianggap mengancam kebebasan berekspresi. 33,9 responden yang disurvei pun mengaku tahu dan mengikuti perkembangan isu rencana revisi UU ITE.

Dalam survei sebelumnya, Indikator Politik Indonesia juga menyebutkan bahwa dukungan terhadap wacana Jokowi 3 Periode hanya sebesar 6,7 persen.

Baca: Jokowi Janji Taat Konstitusi, Amien Rais: Jangan Langsung Dipercaya






Jokowi dan Joe Biden Sepakat Kembangkan Kendaraan Listrik, Dananya Rp 308 T

27 menit lalu

Jokowi dan Joe Biden Sepakat Kembangkan Kendaraan Listrik, Dananya Rp 308 T

Presiden Jokowi dilaporkan telah menjalin kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait pengembangkan kendaraan listrik.


Calon Panglima TNI Yudo Margono: Keamanan Indonesia Cukup Stabil, Tapi Masih Ada Isu Menonjol

47 menit lalu

Calon Panglima TNI Yudo Margono: Keamanan Indonesia Cukup Stabil, Tapi Masih Ada Isu Menonjol

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai kemanan indonesia cukup stabil meskipun ada sejumlah isu yang cukup menonjol.


Profil Ferry Mursyidan Baldan, Mantan Menteri Agraria yang Meninggal Dunia Siang Ini

59 menit lalu

Profil Ferry Mursyidan Baldan, Mantan Menteri Agraria yang Meninggal Dunia Siang Ini

Ferry Mursyidan Baldan sempat menjabat sejumlah jabatan politik. Dari Ketua Umum PB HMI hingga Menteri ATR.


Punya Potensi Besar, Jokowi: 60 Persen Produksi EV Battery Akan Ada di Indonesia

1 jam lalu

Punya Potensi Besar, Jokowi: 60 Persen Produksi EV Battery Akan Ada di Indonesia

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meyakini di masa mendatang, produksi 60 persen EV battery atau baterai kendaraan listrik ada di Indonesia.


Akhir Bulan Lalu Jokowi Kunjungi Suku Dayak, Apa Saja Rumpun Suku Ini?

1 jam lalu

Akhir Bulan Lalu Jokowi Kunjungi Suku Dayak, Apa Saja Rumpun Suku Ini?

Ternyata, suku Dayak yang belum lama dikunjungi Jokowi di Kalimantan memiliki banyak rumpun suku. Lantas, apa sajakah rumpun suku Dayak?


Politikus Senior Ferry Mursyidan Baldan Meninggal

1 jam lalu

Politikus Senior Ferry Mursyidan Baldan Meninggal

Politikus Senior Ferry Mursyidan Baldan meninggal dunia. Jenazahnya disemayamkan di rumah duka di kawasan Slipi, Jakarta Barat.


Yudo Margono Berjanji Tak Akan Ada Anggotanya yang Sakiti Hati Rakyat, Jika Terpilih Jadi Panglima TNI

2 jam lalu

Yudo Margono Berjanji Tak Akan Ada Anggotanya yang Sakiti Hati Rakyat, Jika Terpilih Jadi Panglima TNI

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono berjanji tak akan ada lagi oknum prajurit arogan jika dirinya terpilih sebagai Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa. Hal ini Yudo sampaikan saat memaparkan visi misi dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR RI.


Profil Besan Jokowi, Profesor Gudono Ayah Erina yang Telah Berpulang pada 2016

2 jam lalu

Profil Besan Jokowi, Profesor Gudono Ayah Erina yang Telah Berpulang pada 2016

Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono tinggal menunggu waktu. Berikut profil Profesor Gudono, calon besan Jokowi.


Jokowi: Dulu Zaman Kompeni Ada Kerja Paksa, Sekarang Muncul Ekspor Paksa

3 jam lalu

Jokowi: Dulu Zaman Kompeni Ada Kerja Paksa, Sekarang Muncul Ekspor Paksa

Jokowi menekankan bijih nikel yang dilarang ekspor tersebut adalah kekayaan alam Tanah Air.


Pekan Depan Kaesang Pangarep - Erina Gudono Menikah: Menengok Profesi Penghulu

3 jam lalu

Pekan Depan Kaesang Pangarep - Erina Gudono Menikah: Menengok Profesi Penghulu

Menengok penghulu di balik Kaesang Pangarep-Erina menikah. Ada 2 juta pernikahan berlangsung tiap tahun maka jumlah penghulu saat ini masih kurang.