TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara soal rencana mahasiswa yang bakal menggelar aksi demontrasi menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Unjuk rasa tersebut akan dilakukan jika dalam dua hari Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak juga dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan.
Menurut Ngabalin, ancaman mahasiswa itu tidak masuk logikanya. Sebab, kata Ngabalin, Jokowi telah menyetujui pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2022. Sehingga menurutnya, hal itu cukup memberikan jawaban bahwa Jokowi tidak berniat menjabat lebih dari dua periode.
"Kalau main ancam-ancam itu bagaimana logikanya? Itu yang saya enggak bisa jelaskan, bagaimana mendudukkan logikanya. Apa dia tidak ikuti perkembangan?" ujar Ngabalin saat dihubungi, Selasa, 5 April 2022.
Selain itu, Ngabalin menyatakan Jokowi telah berulang kali menyatakan bakal patuh pada konstitusi. Ia lantas meminta mahasiswa untuk tidak sembarangan menebar ancaman tersebut.
"Tidak bagus, tidak baik dalam karakter dan prinsip dasar mahasiswa kalau mengancam, Kepala Negara loh ini," kata Ngabalin.
Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu pada Jumat, 1 April 2022. Dalam aksi itu, massa mahasiswa memberi tenggat waktu selama dua hari agar Jokowi memberikan sikap soal wacana tersebut.
Namun, setelah lewat dari tenggat yang ditentukan, Jokowi tak kunjung memberikan pernyataan sikap. Perwakilan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) Bayu Satria Utomo, mengatakan pihaknya bakal menggelar aksi demo yang lebih besar dalam waktu dekat ini.
Namun, Bayu belum bisa memastikan kapan aksi unjuk rasa tersebut akan berlangsung. Bayu mengatakan AMI masih dalam proses pembahasan di tingkat aliansi terkait aksi unjuk rasa tersebut. Selain dua isu itu, AMI juga akan membawa sejumlah isu, salah satunya soal kenaikan harga BBM.
M JULNIS FIRMANSYAH
Baca: Politikus PKS Bilang Partainya Bakal Kawal Aspirasi Tolak Penundaan Pemilu 2024