Politikus PDIP Bicara Keengganan Anggota Dewan Bahas RUU Uang Kartal

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 7 Oktober 2019. Dewi Nurita/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto, buka-bukaan ihwal belum ditetapkannya pembahasan Rancangan-Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal oleh DPR. RUU ini diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kepada Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Bambang mengatakan, RUU ini masih belum ditetapkan pembahasannya karena menyangkut hajat hidup para anggota dewan terhadap para konstituennya. Terutama untuk menggalang suara dukungan dari rakyat dalam pemilu.

"Sekarang anda minta dibatasi transaksi angkanya. Fakta lapangan hari ini yang namanya kompetisi cari suara pakai ini (uang) semuanya. Gue terang-terangan ini di lapangan," kata politikus PDIP itu saat Rapat Dengar Pendapat dengan PPATK, Selasa, 5 April 2022.

Menurut Bambang, saat menggalang suara, tentu para anggota dewan membutuhkan biaya untuk membeli sembako. Hal itu membutuhkan uang tunai atau kartal tersebut. Jika ini harus dibatasi oleh PPATK melalu RUU tersebut, dipastikannya tidak akan pernah dibahas para anggota DPR.

"Ini kenapa macet di sini. DPR keberatan hampir pasti karena ini menyulitkan kehidupan kami. Kami ngomong jujur, Pak. Money politic pakai rekening, buka rekening, kita kirim, mampus ini. Makanya jangan lihat dari sisi mu, tok. Jangan tergesa-gesa," ucapnya.

Apalagi, Bambang mengatakan, pertukaran kekuasaan, sebagaimana yang disampaikan Alvin Toffler, dipengaruhi oleh 3 M, yakni muscle, mind, and money. Namun, menurut dia, saat ini zamannya yang paling kuat memengaruhi pergeseran kekuasaan adalah dengan uang.

"Yang paling penting itu kalau kita punya money, duit. Ini transaksi akan bisa dilaksanakan dan sekarang anda minta dibatasi transaksi angkanya. Fakta lapangan hari ini yang namanya kompetisi cari suara pakai ini," tutur Bambang.

Oleh sebab itu, dia menekankan, akan sulit jika RUU ini tidak diberikan penjelesan lebih rinci dan sejelas-jelasnya oleh Kepala PPATK. Ini juga berlaku untuk RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang juga diusulkan oleh PPATK. Meski sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas), menurutnya tidak akan ditetapkan jika tidak jelas.

"Saya pastikan yang kayak gini nanti DPR susah, sudah masuk prolegnas boleh, tapi masuk prolegnasnya nanti diletakin di bawah terus. Ini makanya harus dijelasin beneran dua RUU sampeyan ini," ungkap Bambang.

Sebelumnya, Ivan mengatakan, RUU ini akan bermanfaat dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mencegah pencucian uang melalui transaksi uang kartal. Dengan begitu akan menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia serta dapat meningkatkan penerimaan negara, khususnya kepercayaan investor kepada Indonesia.

"Maka PPATK berharap agar pimpinan dan anggota Komisi III yang kami muliakan dapat mendukung dan mendorong percepatan RUU tentang pembatasan transaksi uang kartal," kata dia di ruang rapat Komisi III, hari ini.






Terlibat Pencucian Uang Dijerat Hukuman Penjara 20 Tahun dan Denda Rp 10 Miliar

18 jam lalu

Terlibat Pencucian Uang Dijerat Hukuman Penjara 20 Tahun dan Denda Rp 10 Miliar

Tindakan pencucian uang atau money laundering adalah salah satu tindakan melawan hukum, bisa dijerat hukuman penjara 20 tahun dan denda Rp 10 miliar.


Loan Back Salah Satu Modus Money Laundering, Waspada 6 Trik Pencucian Uang Lainnya

20 jam lalu

Loan Back Salah Satu Modus Money Laundering, Waspada 6 Trik Pencucian Uang Lainnya

Modus money laundering atau Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU) beragam cara, antara lain loan back dan over invoices. Begini penjelasannya.


Permintaan Kenaikan Tunjangan Pensiunan TNI, Ketua Komisi 1 DPR Berharap Ada Hasil Baik

3 hari lalu

Permintaan Kenaikan Tunjangan Pensiunan TNI, Ketua Komisi 1 DPR Berharap Ada Hasil Baik

Presiden rencananya akan berbicara dengan Menteri Keuangan untuk membahas perhitungan kemungkinan kenaikan tunjangan purnawirawan TNI.


Jokowi Teken UU Layanan Psikologi dan UU Permasyarakatan

3 hari lalu

Jokowi Teken UU Layanan Psikologi dan UU Permasyarakatan

Tak hanya UU Pendidikan dan Layanan Psikologi, Jokowi juga meneken UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan pada 3 Agustus.


DPR Perkuat Teknologi Informasi Wujudkan Parlemen Modern

3 hari lalu

DPR Perkuat Teknologi Informasi Wujudkan Parlemen Modern

Teknologi informasi menjadi sarana bagi masyarakat untuk dapat mengakses berbagai keputusan yang dihasilkan DPR. #InfoTempo


Pemerintah Diminta Sediakan Layanan Konseling Menyusui

4 hari lalu

Pemerintah Diminta Sediakan Layanan Konseling Menyusui

Setidaknya 52,5 persen atau hanya setengah dari 2,3 juta bayi berusia kurang dari enam bulan yang mendapat ASI eksklusif di Indonesia


DPR: Anggaran Pemilu 2024 Harus Jadi Prioritas dari Segala Prioritas

5 hari lalu

DPR: Anggaran Pemilu 2024 Harus Jadi Prioritas dari Segala Prioritas

Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid mengatakan pemerintah harus beri penjelasan kenapa beberapa mata anggaran Pemilu 2024 belum cair sepenuhnya.


ACT Kelola Rp 1,7 Triliun Dana Masyarakat, PPATK: Lebih dari 50 Persen Mengalir ke Yayasan Pribadi

5 hari lalu

ACT Kelola Rp 1,7 Triliun Dana Masyarakat, PPATK: Lebih dari 50 Persen Mengalir ke Yayasan Pribadi

PPATK menyatakan lebih dari 50 persen dana yang dikelola ACT diselewengkan. Mengalir ke yayasan pribadi milik para petingginya.


PPATK Blokir Rekening Koperasi Syariah 212 karena Diduga Terima Aliran Dana ACT

5 hari lalu

PPATK Blokir Rekening Koperasi Syariah 212 karena Diduga Terima Aliran Dana ACT

Polisi menyebut ada dana Rp10 miliar dari lembaga ACT yang mengalir ke Koperasi Syariah 212. Disalurkan melalui perjanjian kerja sama.


PPATK dan Kemensos Bentuk Satgas Tangani 176 Lembaga Filantropi Bermodus Serupa ACT

5 hari lalu

PPATK dan Kemensos Bentuk Satgas Tangani 176 Lembaga Filantropi Bermodus Serupa ACT

Risma menerangkan, pihaknya memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki lebih dalam temuan PPATK tersebut.