TEMPO.CO, Jakarta - CEO Narasi Institute yang juga ahli kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan 3 dampak berbahaya jika isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode terus digulirkan.
"Bila propaganda 3 periode tersebut terus dilanjutkan maka akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, politik Indonesia. Indonesia akan memasuki krisis baru yaitu krisis politik dan kepemimpinan," kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 5 April 2022.
Achmad mengatakan, dampak pertama, pemerintah akan kehilangan fokus kerja mengatasi pemulihan ekonomi dan kesehatan akibat Covid-19. Ini akibat beberapa menteri atau elit di pemerintahan malah sibuk menciptakan propaganda perpanjangan masa jabatan Jokowi.
Menurutnya, ini tergambar dari acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022. Saat itu, acara yang terus menyuarakan Jokowi 3 periode, kata Achmad malah dihadiri Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
"Salah satu contoh bagaimana penyimpangan Kepala Pemerintahan dan menterinya mengubah tugas pemerintahan menjadi alat propoganda antikonstitusi meminta perpanjangan 3 periode," ungkap Achmad.
Dampak hilangnya fokus pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, kata dia, terbukti telah menyebabkan naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok, BBM yang langka dan naik, minyak goreng mahal, harga daging, hingga gula pasir juga naik.
"Semua itu merupakan tugas pokok pemerintahan yang kini dilalaikan oleh pemerintah. Kenaikan harga disikapi dengan tidak kompeten, pemerintah pun belum serius menciptakan pekerjaan kepada rakyatnya," tuturnya.
Dampak kedua, Achmad melanjutkan, Pemerintah akan menciptakan sosial unrest terbaru dari kalangan sipil pro demokrasi yang menentang cita-cita otoritarian tersebut. Protes sosial mulai dari gerakan mahasiswa hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) menurutnya akan bermunculan di berbagai daerah melawan propaganda itu.
Dampak ketiga, menurutnya, Pemerintah hanya akan mengundang kontroversi politik di kalangan pimpinan partai politik koalisinya dan para menteri dari kalangan profesional dengan propaganda isu Jokowi 3 Periode. Ini dinilainya akan membuat pemerintahan koalisi tidak solid dan rawan pecah kongsi.
"Ketiganya berujung kepada instabilitas yang akan menyusahkan rakyat sendiri. Bila Presiden seorang negarawan harusnya presiden berhenti melakukan gerakan bawah tanah tiga periode dan fokus menuntaskan pemerintahan sampai 2024," papar Achmad.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui adanya pihak yang berupaya mengegolkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi 3 periode. Namun, Pramono menampik bahwa upaya-upaya itu mendapat dukungan istana.
"Bahwa masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba. Tetapi kan kita tahu, untuk mengubah amandemen tidak akan mudah dan membuka kotak pandora kemana-mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran, karena saya termasuk menjadi bagian di tahun 1999 ketika amandemen itu dilakukan," ujar Pramono saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin, 4 April 2022
Pramono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyatakan komitmen taat pada konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden selama dua periode. Untuk mewujudkan Jokowi 3 Periode, pihak pengusung memang harus melakukan Amandemen UUD 1945.
"Presiden telah empat kali menyampaikan kepada publik (taat konstitusi), yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Jadi saya yakin, apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," tutur Pramono.
Baca: Soal Jokowi 3 Periode, Pramono Anung: Amandemen UUD 1945 Tidak Mudah
