TEMPO.CO, Jakarta - Kota Depok menjadi kota paling intoleran di Indonesia versi SETARA Institute. Kota di Jawa Barat itu berada di urutan ke-93 dari 93 kota di Indonesia dalam penilaian Indeks Kota Toleran (IKT) 2021.
"Problem utama di Depok dua hal ya, itu sebenarnya bobotnya tinggi. Pertama adalah adanya produk-produk hukum yang diskriminatif, existing, dan efektif dijalankan pemerintah," ujar Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Maret 2022.
Problem kedua, Ismail mengatakan Wali Kota Depok pernah menginstruksikan penutupan Masjid Al Hidayah, yang disebut sebagai tempat ibadah Ahmadiyah, pada Oktober 2021. Selain itu, Ismail mengatakan warna religius di Kota Depok sangat didominasi oleh Islam.
Hal itu, kata Ismail, terlihat dari banyaknya ruang publik hingga sektor properti perumahan Islami. Menurut Ismail, hal tersebut sebagai bagian dari proses segregasi yang dipicu oleh kepemimpinan politik di tingkat lokal
"Kita bisa melihat bagaimana tidak terbukanya kepala daerah Depok terhadap kemajemukan," kata Ismail.
Adapun penilaian Indeks Kota Toleran, kata Ismail, terdiri dari delapan indikator. Penilaian tersebut antara lain Rencana Pembangunan, Kebijakan Diskriminatif, Peristiwa Intoleransi, Dinamika Masyarakat Sipil, Pernyataan Publik Pemerintah Kota, Tindakan Nyata Pemerintah Kota, Heterogenitas agama, dan Inklusi Sosial Keagamaan.
Selain itu, Ismail mengatakan pihaknya juga menyebar quesioner kepada masyarakat untuk meminta yang pendapat soal toleransi di 93 kota. SETARA Institute juga melakukan penilaian dengan melihat pemberitaan di media soal kasus dan penerapan produk peraturan daerah.
Dari hasil assesment tersebut, terdapat 10 besar kota paling toleran di Indonesia, yakni Kediri dengan 5,733 poin, Surakarta 5,783 poin, Bekasi 5,830 poin, Ambon 5,900, Magelang 6,020 poin, Tomohon 6,133, Kupang 6,337, Salatiga 6,367, Manado 6,400, dan nomor satu Singkawang dengan 6,483 poin.
Ismail mengatakan hasil penilaian dari SETARA Institute biasanya bakal digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki RPJDM hingga alokasi anggaran agar bisa menjadi kota toleransi.
M JULNIS FIRMANSYAH
Baca: Setara Institute Nobatkan Singkawang Kota Paling Toleran di Indonesia