Penundaan Pemilu 2024, Dianggap Wacana Tak Produktif hingga Tunda Amendemen UUD

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana penundaan pemilihan umum atau Pemilu 2024 terus bergulir. Usulan yang pertama kali diucapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu sampai sekarang masih menuai polemik.

Belakangan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta semua pihak menghentikan pembahasan wacana penundaan Pemilu 2024. Isu penundaan pemilu, kata dia, tak perlu dibahas lagi, karena dianggap sudah selesai. Itu karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyepakati Pemilu 2024, pada 14 Februari.

"Jadi tidak akan menjilat ludah sendiri itu yang harus ditujukan sebagai etika politik yang baik," kata Hasto, Senin, 28 Maret 2022.

Polemik wacana penundaan Pemilu 2024?

1. Wacana penundaan Pemilu 2024 dianggap tidak produktif

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta semua pihak menghentikan pembahasan wacana penundaan Pemilu 2024 karena dinilai tidak produktif. "Ada hal yang lebih penting untuk dibahas dan diselesaikan, seperti membantu persoalan masyarakat," kata Hasto, Senin, 28 Maret 2022.

Hasto mengatakan komunikasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berlangsung intens menentukan sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Megawati juga menjalin komunikasi politik dengan Ketua DPR Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Terkait dengan penundaan pemilu, sikap PDIP, sebagaimana yang disampaikan Ibu Ketua Umum (Megawati) dan arahannya kepada seluruh jajaran partai, sangat tegas dan jelas," katanya.

2. Survei menunjukkan 77 persen menolak wacana penundaan Pemilu 2024

Laporan survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan sebesar 77 persen masyarakat menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah memerinci sebanyak 46 persen tidak setuju dan 31 persen sangat tidak setuju. Adapun yang setuju dan sangat setuju hanya 24 persen.

Survei IPO menunjukkan persentase kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun tajam dalam kurun waktu satu bulan. Sebanyak 51 persen responden menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas. Penurunan ekstrem itu, kata Dedi, karena kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng pada awal Maret. Penurunan yang ekstrem itu juga kemungkinan akibat isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Padahal pada Februari lalu, tingkat kepuasan akan kinerja presiden 69 persen,” kata Dedi, Senin, 28 Maret 2022.

3. Muhaimin Iskandar menunggu dipanggil Megawati

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tak menjawab lugas soal kemungkinan dirinya menarik usul penundaan pemilu. Pihaknya menunggu panggilan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “Saya menunggu dipanggil Bu Mega dulu,” ujar Muhaimin soal kemungkinan menarik usulan, di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 24 Maret 2022.

Anggota DPR RI Komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga mengatakan, belum ada jadwal pertemuan antara Megawati dengan Muhaimin Iskandar. “Sampai sekarang belum ada rencana pertemuan itu. Tapi kita tunggu realisasi rencana itu,” kata Eriko pada Ahad, 27 Maret 2022.

4. Pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 tetap sesuai jadwal seperti hasil kesepakatan pemerintah dan DPR. “Kami melihat kemarin, hasil rapat di Komisi II, kan sudah ditetapkan tanggalnya,” katanya, Jumat, 18 Maret 2022.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah tetap berfokus mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024. “Jadi, pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres RI, serta legislatif, dan pilkada serentak” kata Mahfud, pada Ahad, 20 Maret 2022.

5. Menunda amendemen UUD 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengkaji amendemen agenda utama terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, sejumlah partai meminta amendemen ditunda. Alasannya, terkait kekhawatiran amandemen akan disisipi aturan soal penundaan Pemilu. “Sebaiknya rencana amandemen terbatas UUD tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini,” kata Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, Kamis, 17 Maret 2022

Permintaan PDI Perjuangan didukung dua partai lainnya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem. “PKS mendukung pernyataan PDIP. Kami berharap usulan amendemen ini segera dihentikan, supaya lebih tenang,” kata Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid.

HENDRIK KHOIRUL MUHID 

Baca: 6 Alasan Ini Menunjukkan Penolakan Penundaan Pemilu 2024

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu