Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Substansi RUU TPKS

Reporter

Editor

Amirullah

Sejumlah kelompok aktivis perempuan memperingati Hari Perempuan Internasional di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 7 Maret 2022. Dalam aksinya aktivis perempuan menuntut disahkannya RUU TPKS dan wujudkan sistem perlindungan sosial yang tidak diskriminatif, inklusif dan menjamin setiap orang untuk bebas dari kemiskinan. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - DPR dan Pemerintah mulai membahas substansi dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada Senin, 28 Maret 2022. Badan Legislasi telah ditetapkan sebagai alat kelengkapan dewan yang ditugaskan membahas RUU tersebut bersama pemerintah.

Hari ini, Baleg DPR dan Pemerintah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS dari pemerintah. DIM Pemerintah berjumlah 588 yang terdiri dari 167 pasal tetap, 68 redaksional, 31 reposisi, 202 substansi, dan 120 substansi baru. Sebanyak 322 substansi dan substansi baru mulai dibahas hari ini. Keseluruhan DIM ini terangkum di dalam 12 Bab dan 81 Pasal.

Penambahan pasal baru di antaranya ihwal jenis tindak pidana kekerasan seksual. Draf DPR hanya memuat lima jenis tindakan pidana, yakni pelecehan seksual fisik, pelajaran seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, dan penyiksaan seksual. Pemerintah menambahkan pasal perbudakan seksual dan perkawinan paksa.

"Tujuh jenis kekerasan tersebut belum ada diatur dalam undang-undang yang lain," ujar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, dalam Rapat Panja bersama Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 28 Maret 2022.

Edward mengatakan, titik berat pembahasan DIM RUU TPKS adalah soal hukum acara penanganan kasus kekerasan seksual. "Hukum acara ini harus diatur amat sangat detail. Mengapa? Data Komnas HAM dan KPAI dll, menunjukkan, ada 6.000 kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan, tapi yang sampai pengadilan kurang 300 kasus atau kurang dari 5 persen. Berarti ada sesuatu yang salah dengan hukum acara kita. Makanya kami memberikan penekanan mengenai hukum acara," kata Edward.

Ada sebanyak 70-an poin DIM yang dibahas hari ini. Di hari pertama pembahasan substansi, selain soal jenis tindak pidana, rapat Panja lebih banyak membahas kembali detail mengenai definisi korban, saksi, keluarga, pelayanan terpadu, pemulihan korban, penyedia layanan berbasis masyarakat pusat, daerah, dan kementerian sampai soal restitusi.

Pembahasan substansi akan dilakukan berutut-turut hingga 31 Maret. DPR dan Pemerintah menargetkan pembahasan RUU TPKS selesai sebelum penutupan pada masa sidang ini. Pembahasannya diharapkan bisa selesai pada 5 April untuk selanjutnya bisa diambil keputusan untuk disahkan.

"RUU TPKS ini karena memang sudah mendesak dibutuhkan, pembahasannya akan dilaksanakan maraton. Pagi-siang-malam akan kami lakukan pembahasan," kata  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kamis lalu.

DEWI NURITA 






DPR Sepakati Laksamana Yudo Margono Menjadi Panglima TNI

29 menit lalu

DPR Sepakati Laksamana Yudo Margono Menjadi Panglima TNI

Laksamana Yudo Margono menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI.


Verifikasi Faktual Calon Panglima TNI, DPR Cek Keharmonisan Rumah Tangga Yudo Margono

17 jam lalu

Verifikasi Faktual Calon Panglima TNI, DPR Cek Keharmonisan Rumah Tangga Yudo Margono

DPR mendatangi rumah dinas KSAL Laksamana Yudo Margono yang menjadi calon Panglima TNI


Ganjar Pranowo Kenang Momen Bersama Ferry Mursyidan Baldan di Komisi II DPR

18 jam lalu

Ganjar Pranowo Kenang Momen Bersama Ferry Mursyidan Baldan di Komisi II DPR

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut melayat ke rumah duka politikus senior Ferry Mursyidan Baldan hari ini Jumat, 2 Desember 2022.


Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

21 jam lalu

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

Laksamana Yudo Margono memastikan pendekatan humanis dalam menangani masalah Papua.


Selain Setujui Yudo Margono Sebagai Panglima TNI, DPR Juga Sepakat Berhentikan Andika Perkasa

22 jam lalu

Selain Setujui Yudo Margono Sebagai Panglima TNI, DPR Juga Sepakat Berhentikan Andika Perkasa

DPR memberhentikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dengan hormat setelah menyetujui pencalonan Laksamana Yudo Margono.


Yudo Margono Dapat Lampu Hijau jadi Panglima TNI dari DPR

23 jam lalu

Yudo Margono Dapat Lampu Hijau jadi Panglima TNI dari DPR

Komisi I DPR menyetujui Yudo Margono sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Andika Perkasa.


Calon Panglima TNI Yudo Margono: Keamanan Indonesia Cukup Stabil, Tapi Masih Ada Isu Menonjol

1 hari lalu

Calon Panglima TNI Yudo Margono: Keamanan Indonesia Cukup Stabil, Tapi Masih Ada Isu Menonjol

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai kemanan indonesia cukup stabil meskipun ada sejumlah isu yang cukup menonjol.


Antar Yudo Margono Jalani Uji Kelayakan Panglima TNI di DPR, Kapolri: Bukti Solid

1 hari lalu

Antar Yudo Margono Jalani Uji Kelayakan Panglima TNI di DPR, Kapolri: Bukti Solid

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan mengantarkan Laksamana TNI Yudo Margono ke uji kepatutan dan kelayakan sebagai Panglima TNI di DPR


Jamin TNI-Polri Solid Jika Terpilih Jadi Panglima, Yudo Margono: Istri Saya Saja Polri

1 hari lalu

Jamin TNI-Polri Solid Jika Terpilih Jadi Panglima, Yudo Margono: Istri Saya Saja Polri

Laksamana Yudo Margono menjamin hubungan TNI-Polri bakal tetap solid jika dirinya terpilih menjadi Panglima TNI.


Uji Kelayakan Panglima TNI, Gelak Tawa Pecah saat Yudo Margono Tunjukkan Foto Istri

1 hari lalu

Uji Kelayakan Panglima TNI, Gelak Tawa Pecah saat Yudo Margono Tunjukkan Foto Istri

Gelak tawa sempat memenuhi ruang rapat Komisi Pertahanan DPR kala menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI, Yudo Margono