TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemuda dan Olahraga, Eriko Sotarduga, mengatakan sampai saat ini belum ada jadwal yang mengatur pertemuan antara Megawati dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk mencabut usulan amendemen UUD 1945. Alasannya dikhawatirkan masuknya usulan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu dalam amendemen
Sebelumnya, Muhaimin mengklaim ada pertemuan dengan Megawati untuk membahas isu tersebut.
"Sampai sekarang belum ada rencana pertemuan itu. Tapi kita tunggu realisasi rencana itu," ujar Eriko di kawasan GBK, Jakarta Pusat, Ahad, 27 Maret 2022.
Sebelumnya, Muhaimin mengatakan dirinya menunggu dipanggil oleh Megawati untuk membahas isu tersebut. Terbaru, Muhaimin mengklaim sudah ada jadwal pertemuan dengan Megawati, tapi waktunya masih dirahasiakan.
Sementara itu sejumlah pakar menilai usul penundaan pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden semakin sulit lolos setelah PDIP mencabut dukungan terhadap rencana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP, Ahmad Basarah mengatakan, amendemen UUD 1945 sebaiknya dilaksanakan jika situasi sudah kondusif, bukan seperti saat ini di tengah ramai wacana penundaan pemilu yang akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden.
"Melihat dinamika politik yang berkembang saat ini, maka sebaiknya rencana amandemen terbatas UUD tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024," ujar Basarah kepada Tempo, Kamis, 17 Maret 2022.
Usul PDIP disambut dukungan oleh Partai NasDem.
"Penundaan usulan ini mencegah agar gagasan amendemen kontitusi terkait PPHN tidak meluas kepada usulan masa jabatan presiden tiga periode maupun usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Oleh karena itu, menunda usulan amendemen konstitusi dan pembahasan PPHN merupakan langkah yang tepat pada saat ini," ujar Ketua Fraksi NasDem MPR RI, Taufik Basari lewat keterangan tertulis, Senin, 21 Maret 2022.
Selain NasDem, sikap PDIP ini didukung oleh dua partai di luar pemerintah, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
M JULNIS FIRMANSYAH
Baca: Top Nasional: PDIP Tak Mikirin Klaim Penundaan Pemilu, Peluang Duet Puan - Anies
