TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyusun strategi investasi dana haji, serta melakukan kajian berbagai opsi investasi yang aman, berkelanjutan, dan dapat memberi manfaat bagi jemaah.
"Mandat yang diemban BPKH layaknya manajer investasi atas dana haji yang dititipkan untuk dikelola. Maka, BPKH harus menyusun strategi investasi dana haji untuk menunaikan amanah tersebut," kata Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada acara Gala Dinner Global Islamic Investment Forum (GIIF) 2022 BPKH, yang disaksikan secara virtual di Jakarta, Jumat, 25 Maret 2022.
Wapres memandang perlu penyusunan strategi investasi dana haji agar dana tersebut dapat memberikan kemaslahatan berkelanjutan, baik bagi jemaah haji maupun masyarakat luas.
Ia menyebutkan ada dua hal yang perlu menjadi perhatian BPKH, yakni pertama, BPKH perlu mengkaji secara mendalam dan memilih berbagai opsi instrumen investasi haji yang betul-betul memberikan dampak pada peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Wapres, investasi pada sektor-sektor yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji, seperti akomodasi, transportasi, serta ready meal and services, harus mengedepankan tujuan utamanya, yakni peningkatan layanan kepada jemaah haji Indonesia.
Selain itu, Ma'ruf memandang perlu menelaah penyesuaian-penyesuaian dalam penyelenggaraan ibadah haji pascapandemi Covid-19. Misalnya, terkait dengan layanan kesehatan, termasuk bila ada peluang investasi haji pada instrumen investasi di bidang tersebut.
Kedua, Wapres meminta BPKH melakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai alternatif investasi yang berkelanjutan, aman, mengedepankan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola, serta mendorong pengembangan keuangan sosial syariah.
Ma'ruf Amin mengemukakan bahwa konvergensi antara prinsip lingkungan, sosial, tata kelola, dan keuangan Islam akan memungkinkan BPKH berinvestasi pada instrumen yang berbasis kepatuhan syariah dan memiliki manfaat berkelanjutan sekaligus mendorong inisiatif amal.
Oleh karena itu, kata Ma'ruf Amin, instrumen investasi hijau maupun investasi biru, seperti green atau blue sukuk, perlu menjadi pilihan prioritas investasi BPKH ke depan.
"Saya menilai isu ini perlu menjadi agenda pembahasan lebih lanjut bersama Islamic Development Bank yang telah menerapkannya dalam kerangka Sustainable Finance Framework," jelasnya.
