TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkiritik kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkaitan dengan legislasi. Dia menyinggung proses kinerja wakil rakyat dalam pembahasan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), RUU Tindak Pidana Kekesaran Seksual (RUU TPKS) dan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Menurut Lucius, DPR seperti pilih-pilih dalam membuat aturan, karena legislasi yang dibutuhkan publik tidak didahulukan.
“Kalau kita lihat, DPR kita ini ironi, karena lebih menunjukkan diri mereka sebagai wakil partai politik bukan wakil rakyat,” ujar dia dalam diskusi virtual Forum Legislasi Publik, Kamis, 24 Maret 2022.
Lucius menjelaskan dalam dua tahun terakhir, RUU yang didahulukan justru lebih mengupayakan prioritas pemerintah. Bahkan, kata dia, seolah-olah DPR ingin melayani pemerintah, RUU seberat apapun bisa dikerjakan dengan cepat, seperti Cipta Kerja dan Ibu Kota Negara (IKN).
“Cipta Kerja hanya sekitar delapan bulanan, dan IKN tidak lebih dari satu masa sidang, hanya sebulan bisa disahkan. Termasuk juga RUU lainnya, seperti Minerba dan Pajak,” katanya. “Saya kira kita belum melihat DPR menjadi wakil rakyat.”
Sementara, untuk tiga aturan seperti revisi UU ITE, RUU TPKS, dan RUU PDP, hanya dijanjikan saja untuk segera dibahas.
“Ketua DPR, Puan Maharani selalu menargetkan ketiga aturan itu, tapi sampai sekarang tidak selesai. Ini ironi bagi DPR,” tutur dia.
Menanggapi hal itu Wakil Ketua Bada Legislasi DPR, Willy Aditya, mengatakan bahwa DPR merupakan medan dan ruang pertarungan politik. Karena menurut dia ideologi dan politik itu sejarahnya keberpihakan.
“Itu yang harus kita lihat,” ujar dia yang juga hadir dalam diskusi itu.
Dia mencontohkan RUU TPKS yang diusulkan oleh fraksi partai yang menaunginya, NasDem. Ada sekitar 59 anggota fraksi yang mengusulkan, tapi ada juga yang menolak.
“Itulah medan pertarungan politik, tapi kita tidak bisa pukul rata itu karena itu sesat pikir. Kalau tidak diluruskan, rakyat tidak pernah terdidik, tidak pernah melihat mana yang memperjuangkan dan mana yang menolak,” kata dia.
Baca: DPR dan Pemerintah Targetkan RUU TPKS Selesai Dibahas 5 April
