Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengadu ke Komisi III DPR, Korban Binary Option Minta Dalang Penipuan Diungkap

Reporter

image-gnews
Kuasa hukum korban trading ilegal Finsensius Mendro bersama perwakilan korban trading binary option menjawab pertanyaan awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, 3 Februari 2022. Mereka datang untuk membuat pelaporan atas dugaan tindak pidana trading ilegal. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kuasa hukum korban trading ilegal Finsensius Mendro bersama perwakilan korban trading binary option menjawab pertanyaan awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, 3 Februari 2022. Mereka datang untuk membuat pelaporan atas dugaan tindak pidana trading ilegal. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa korban binary option didampingi kuasa hukumnya mengadu ke Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Maret 2022.

Tim kuasa hukum korban Binary Option Finsensius Mendrofa berharap, Komisi III dapat menjadi mediator agar Polri serius mengungkap pemilik aplikasi binary option, khususnya Binomo dan Quatex.

"Yang kami laporkan ada dua, yang pertama platformnya yang kedua afiliatornya. Sampai sekarang platformnya ini belum diungkap siapa di balik Binomo, siapa dibalik Quatex ini. Kita belum tahu sampai sekarang ini," kata Finsensius dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Kamis, 24 Maret 2022.

Finsensius mengungkapkan, apabila dalang binary option tak kunjung terungkap, korban akan terus berjatuhan.

"Kami percaya Bareskrim kerja keras untuk menelusuri ini tetapi atas kewenangan dimiliki pimpinan komisi III, kami berharap penuh bahwa yang ditangkap jangan hanya afiliatornya," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh berjanji komisinya akan mengawal kasus binary option yang sedang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri hingga tuntas. Politisi PAN itu mengatakan, Komisi III akan menyampaikan aspirasi para korban saat menggelar rapat bersama Bareskrim Polri pada Senin, 28 Maret 2022.

"Kami kawal terus. Insyaallah nantinya kami akan sampaikan pada saat rapat dengan Bareskrim," ujarnya.

Bareskrim Polri masih terus mengejar dalang di balik binary option. Kasus penipuan berkedok investasi trading ini melibatkan sejumlah pesohor yang kerap disebut crazy rich. Penetapan status tersangka Indra Kesuma alias Indra Kenz sebagai afiliator Binomo dan Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan sebagai afiliator Quotex disebut hanyalah langkah awal.

Kepala Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Gatot Repli Handoko mengatakan potensi pengembangan kasus sangat besar. “Kami tidak sebatas menangani tersangka yang sekarang ditangkap atau ditahan,” kata Gatot, kemarin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua kasus penipuan digital ini ditangani dua direktorat di Bareskrim. Kasus Binomo dipegang Direktorat Tindak Pidana Khusus, sedangkan kasus Quotex digarap Direktorat Tindak Pidana Siber. Meski begitu, Gatot mengatakan Polri akan menelusuri dalang di balik kedua aplikasi tersebut. “Siapa di atas para tersangka?” ujar Gatot.

Khusus untuk kasus yang menjerat Indra Kenz, polisi masih menelusuri aliran dana bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pekan lalu, PPATK mengumumkan bahwa uang yang dihimpun dari perdagangan opsi biner atau binary option mengalir ke pemilik lisensi Binomo di Karibia. Temuan itu dihimpun setelah PPATK berkomunikasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) di luar negeri.

Hasilnya, diketahui ada aliran dana ke luar negeri dalam jumlah jumbo ke rekening bank yang berlokasi di Belarus, Kazakstan, dan Swiss. Duit tersebut kemudian ditransfer kembali. Penerima akhirnya adalah entitas pengelola situs judi online yang terafiliasi dengan perusahaan judi online di Rusia.

Baca: Polisi Tangkap Pemilik Robot Trading Evotrade, Sempat Buron 3 Bulan

Gatot mengatakan Direktorat Pidana Khusus akan menggandeng Divisi Hubungan Internasional untuk menjalin komunikasi dengan Interpol atau The International Criminal Police Organization (ICPO). 

Kasus Quotex yang menjerat Doni Salmanan berbeda dengan kasus Binomo karena sistem pembayaran yang dilakukan para korban untuk investasi atau trading di aplikasi ilegal itu tidak melalui layanan perbankan. Korban Quotex memanfaatkan payment gateway untuk membayar.

DEWI NURITA | FRANCISCA CHRISTY 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

10 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

11 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

22 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.