Soal Kisruh Tanah IKN, Ini Jawaban Bambang Susantono

Reporter

Editor

Febriyan

Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe usai dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis, 10 Maret 2022. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono menyebut pihaknya hanya akan menangani tanah yang tak bermasalah dalam tiga tahun ke depan. Hal itu merupakan jawaban Bambang terkait kisruh status tanah yang akan digunakan dalam proyek pembangunan Nusantara.

"Ini supaya kami tidak kehilangan momentum," kata dia dalam wawancara bersama Tempo di Jakarta, Senin, 31 Maret 2022.

Bambang menyatakan, pihaknya tak akan menyentuh tanah yang masih bermasalah. Penyelesaian konflik status tanah itu, menurut dia, akan ditangani oleh tim yang ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Bambang menjelaskan, saat ini terdapat beberapa kategori lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan IKN. Kategori lokasi tersebut terdiri dari zona inti dan zona-zona pengembangan. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Seluas 6.671 hektare, Kawasan IKN 56.180 hektare, dan Wilayah Darat IKN 256.142 hektare.

Dari zona-zona ini, Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan tidak ada penguasaan tanah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Kawasan ini diklaim sudah jelas status hukumnya karena berada di kawasan hutan.

Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe pun menyatakan dalam tiga tahun ke depan pihaknya hanya akan fokus ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan saja.

"Benar (kawasan inti saja)," kata Dhony yang mendampingi Bambang.

Sebelumnya, KSP menyebut pihaknya menerima beberapa klaim atas tanah di kawasan pengembangan IKN. Klaim tanah ini sekarang sedang ditangani oleh tim bentukan Gubernur Kalimantan Timur, yang beranggotakan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim dan Kantor Pertanahan (Kantah) Balikpapan.

"Baik yang datang dari masyarakat adat, seperti ahli waris Kesultanan Kutai, maupun klaim dari 14 kelompok tani di lokasi IKN," kata Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Abetnego Tarigan dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Maret 2022.

Masalah tanah juga pernah disinggung Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, yang mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa lahan IKN tidak semuanya memiliki status hukum yang jelas. Dia mengatakan sudah ada bagi-bagi lahan kavling di IKN. Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe hari ini pun mendatangi KPK. 

Baca: Tanah di Kawasan IKN Diklaim oleh Masyarakat Adat sampai Kelompok Tani






Kepala Otorita IKN Menghitung Hari: 559 Hari hingga HUT Kemerdekaaan RI 17 Agustus 2024

1 jam lalu

Kepala Otorita IKN Menghitung Hari: 559 Hari hingga HUT Kemerdekaaan RI 17 Agustus 2024

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan tengah menghitung hari, ada 559 hari sebelum merayakan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di IKN.


Badan Otorita IKN Diminta Cari Cara Yakinkan Investor

4 jam lalu

Badan Otorita IKN Diminta Cari Cara Yakinkan Investor

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas mendorong Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mencari cara dalam meyakinkan investor untuk mulai berinvestasi di kawasan calon ibu kota baru tersebut.


KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

5 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

6 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

7 jam lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.


Awal Februari 2023, Progress Pembangunan Fisik Infrastruktur IKN Mencapai 14 Persen

15 jam lalu

Awal Februari 2023, Progress Pembangunan Fisik Infrastruktur IKN Mencapai 14 Persen

Basuki Hadimuljono memaparkan kemajuan terakhir dalam pembangunan infrastruktur IKN Nusantara hingga awal Februari 2023 ini.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

17 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

1 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

1 hari lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.