Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sidang IPU di Bali Bahas Perang Rusia-Ukraina

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2022. Rapat tersebut mendengarkan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa Persidangan IV tahun sidang 2021-2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2022. Rapat tersebut mendengarkan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa Persidangan IV tahun sidang 2021-2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Nusa Dua - Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022 akan membahas invasi Rusia ke Ukrania. Perang yang berlangsung sejak 24 Februari 2022 di kawasan Eropa Timur tersebut akan masuk dalam emergency item IPU.

“Tidak mungkin kami membicarakan berbagai isu lain di dunia, namun mengabaikan peristiwa yang tidak hanya mempengaruhi dua negara tapi juga seluruh dunia,” ujar Presiden IPU Duarte Pacecho, dalam konferensi pers bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, Sabtu, 19 Maret 2022.

Anggota parlemen Portugal ini mengimbuhkan, Rusia dan Ukraina harus secepatnya melaksanakan gencatan senjata, lalu menggelar dialog. “IPU akan mengambil bagian dalam semua proses untuk mengembalikan kedamaian di Ukraina,” ujar dia.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, menuturkan Indonesia dan IPU ingin menciptakan perdamaian dan kedamaian di Ukraina. IPU, ujarnya, ingin warga Ukraina yang sekarang dalam kondisi tidak mudah, bisa kembali mendapatkan haknya.

“Saat ini banyak warga yang mengungsi dan kehilangan rumahnya, sehingga harus ada gerakan bersama dari negara-negara untuk mendukung perdamaian di Eropa Timur,” kata dia.

Ihwal sikap Indonesia yang awalnya dianggap kurang tegas dalam mengecam invasi Rusia ke Ukraina, Putu berujar, Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Indonesia akan selalu mengawal perdamaian dunia secara bebas-aktif dan tidak memihak salah satu blok.

Masyarakat sempat mempertanyakan sikap Indonesia yang tidak ikut menjadi co-sponsor rancangan resolusi PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Namun akhirnya, pada awal Maret lalu Indonesia ikut menandatangani resolusi Majelis Umum PBB yang menyesalkan agresi Rusia ke Ukranina.

Putu lantas menjelaskan, emergency item adalah salah satu agenda pembahasan yang ada di setiap IPU. Dia mencontohkan, pada sidang IPU ke-143 di Madrid, Spanyol, pada tahun lalu terdapat dua usulan topik emergency item, yaitu isu kemanusiaan di Palestina dan isu pemerataan vaksin Covid-19.

“Dalam voting, isu pemerataan vaksin menang karena ketika itu banyak negara di Afrika yang belum mendapatkan vaksin. Sementara (pembahasan) isu Palestina mundur,” ucap dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Putu mengimbuhkan, resolusi yang akan dihasilkan dalam emergency item kali ini juga akan bergantung pada pemungutan suara anggota-anggota IPU. Karena itu, ia mengharapkan, delegasi Ukraina dan Rusia bisa datang ke Bali untuk memberikan tanggapan mengenai krisis di kedua negara tersebut. “Parlemen Ukraina dan Rusia menyatakan tidak hadir. Tapi kami tunggu lah dalam 1-2 hari ini (untuk hadir),” kata politikus Partai Demokrat ini.

Selain membahas isu perang Rusia-Ukraina, Sidang IPU ke-144 yang mengusung tema Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change ini juga akan mencari solusi untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, pandemi Covid-19, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), kesetaraan gender, demokrasi dan hak asasi manusia, serta perdamaian dunia.

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, posisi IPU 144 sangat strategis karena Indonesia sebagai tuan rumah dapat berperan aktif sebagai penyelenggara dan turut andil menyelesaikan masalah global. Dia pun mengharapkan IPU Bali bisa menghasilkan resolusi dan solusi bagi persoalan-persoalan dunia.

Puan mengimbuhkan, IPU ke-144 akan dihadiri oleh perwakilan parlemen dari 115 negara, 33 orang ketua parlemen, dan sekitar 1.000 orang anggota delegasi. “Antusiasme ini membuktikan Indonesia adalah negara yang dipercaya dunia karena dianggap mampu, nyaman, serta aman dalam menyelenggarakan IPU,” Puan mengatakan.

Presiden IPU Duarte Pacecho menimpali, perubahan iklim telah menyebabkan jumlah warga miskin dan menganggur bertambah. Secara khusus, perubahan iklim paling banyak mempengaruhi anak-anak dan perempuan. “Penanganan perubahan butuh tindakan nyata. IPU telah berdiskusi sejak untuk mencari solusi atas masalah tersebut,” kata dia.

Duarte menambahkan, isu lain yang juga akan dibicarakan ialah isu kesetaraan gender dan partisipasi generasi muda dalam politik. Kesetaraan gender penting karena dalam konteks demokrasi, tanpa kesetaraan gender seakan-akan negara melupakan setengah dari populasi dunia. Sementara isu partisipasi politik perlu dibicarakan karena masa depan dunia ada di tangan generasi muda.

“Kami juga ingin melibatkan lebih banyak orang dalam politik.”

EFRI RITONGA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

26 menit lalu

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?


Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

3 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Menolak RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang

PKS mengungkapkan sejumlah alasan menolak pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang.


Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

15 jam lalu

Prabowo Subianto bersama Megawati Sukarnoputri saat menyaksikan pertandingan Pencak Silat di Padepokan Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu 29 Agustus 2018. Ryan Dwiky Anggriawan/TEMPO
Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

Puan Maharani melempar sinyal bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasca-Pemilu 2024 bisa saja terjadi.


Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA

17 jam lalu

Puan Maharani: Komitmen dengan Kesejahteraan Ibu dan Anak melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

20 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

21 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Ini Kata Ketua DPR Puan Maharani

Ihwal usul PKS, apakah masih ada peluang merevisi UU DKJ?


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

21 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

22 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

23 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.


Puan Maharani Sebut Belum Ada Pergerakan Resmi dari Hak Angket Pemilu

23 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Sebut Belum Ada Pergerakan Resmi dari Hak Angket Pemilu

Puan maharani menyebut pihaknya saat ini masih melihat dinamika politik di lapangan ke depan. soal hak angket.