Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amnesty Sampaikan Sikap soal Papua Usai Unjuk Rasa Laskar Merah Putih

image-gnews
Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, saat di acara bedah visi-misi capres - cawapres dalam bidang Hak Asasi Manusia di gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019. Tempo/Ryan Dwiky Anggriawan
Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, saat di acara bedah visi-misi capres - cawapres dalam bidang Hak Asasi Manusia di gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019. Tempo/Ryan Dwiky Anggriawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Laskar Merah Putih DKI Jakarta di depan kantor mereka. Unjuk rasa dilakukan berkaitan dengan sejumlah persoalan terkini yang sedang berlangsung di Papua.

"Kami anggap sebagai ekspresi kebebasan berpendapat," kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, saat dihubungi, Jumat, 18 Maret 2022.

Amnesty, kata Usman, akan tetap menyuarakan perhatian pada pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Terutama hak-hak orang asli Papua yang semakin diabaikan, dan juga tidak terkecuali kekerasan terhadap warga non-Papua dan aparat keamanan.

Unjuk rasa digelar sejumlah anggota Laskar Merah Putih pada Kamis, 17 Maret 2022, di dua lokasi yaitu kantor Amnesty dan Kementerian Luar Negeri. Organisasi ini menyampaikan empat tuntutan, berdasarkan salinan yang diterima Tempo.

Pertama, mendukung pemerintah dalam pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Kedua, menuntut organisasi non-pemerintahan seperti Amnesty untuk tidak membuat narasi yang cenderung memihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Ketiga, mendukung TNI Polri melakukan tindakan tegas terhadap kelompok yang mengancam keutuhan NKRI. Keempat, menuntut proses hukum pelaku unjur rasa di depan Kementerian Dalam Negeri beberapa hari lalu yang berbuat anarkis.

Usman melanjutkan kalau Amnesty akan tetap meminta pemerintah untuk melakukan investigasi terhadap seluruh pelanggaran HAM di Papua secara hukum. Lalu, Amnesty juga meminta pemerintah tidak membuat kebijakan sepihak, yang berdampak pada hak-hak orang asli Papua, yang dijamin dalam UU Otonomi Khusus atau Otsus.

Berikutnya, Amnesty meminta pemerintah menunda seluruh pelaksanaan UU Otsus yang baru karena Mahkamah Konstitusi sedang menguji konstitusionalitas dari regulasi ini. "Sampai MK menjatuhkan putusan, sebaiknya pemerintah menunda," kata dia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meneken UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, sebagai revisi UU Nomor 21 Tahun 2001.
Hanya selang beberapa bulan, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua menggugat UU Otsus yang baru ini.

Sidang perdana di MK digelar secara daring Rabu, 22 September 2021. "Para pemohon mendalilkan norma dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, Pasal 76 dan Pasal 77 UU Otsus Papua melanggar hak konstitusional mereka sebagai orang asli Papua," demikian keterangan tertulis di laman resmi MK.

Salah satu implementasi UU Otsus yang baru ini adalah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran wilayah di Papua. Rencana DOB yang menuai banyak protes inilah yang terus berlangsung meski UU Otsus sendiri sedang digugat di MK.

Amnesty mendesak pemerintah menunda pelaksanaan pembentukan DOB ini. Amnesty turut mengkritik pasal-pasal di UU Otsus yang baru, yang menghapus persetujuan dari MRP untuk pelaksanaan DOB. Menurut Usman, DOB atau pemekaran wilayah tentu boleh saja kalau bertujuan mendekatkan layanan pemerintah ke masyarakat.

Akan tetapi, Ia meminta kebijakan ini tidak melanggar prosedur di UU Otsus soal persetujuan MRP. Untuk itu, Amnesty meminta pemerintah menunda dulu pembentukan DOB Papua ini.

Sementara perihal KKB, Amnesty sejak awal sudah menolak wacana yang digaungkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar tentang kemungkinan mengklasifikasi KKB Papua yang berafiliasi dengan Operasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Usman, mengklasifikasi kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan OPM sebagai organisasi teroris tidak akan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh orang Papua. Sebab banyak di antaranya diduga dilakukan oleh aparat keamanan negara.

"Untuk tindakan kriminal bersenjata yang dilakukan oleh aktor non-negara, sebaiknya tetap dengan pendekatan hukum," ujar Usman lewat keterangan tertulis, Selasa, 23 Maret 2021.

Ketimbang labelisasi teroris ini, Amnesty mendorong proses penegakan hukum atas semua pelanggaran yang terjadi di Papua. Baik itu oleh KKB, OPM, Polisi, Badan Intelijen Negara (BIN). "Jadi semua diperlakukan sama di depan hukum," kata dia.

Tempo menghubungi Komandan Laskar Merah Putih DKI Jakarta Agus Salim soal aksi unjuk rasa ini. Tapi hingga berita ini diturunkan, Agus belum meberikan respons.

Dikutip dari laman resminya, laskarmerahputih.co.id, Laskar Merah Putih disebutkan lahir pada saat Timor Timur akan lepas dari Indonesia. Organisasi ini tidak rela Timor Timur lepas dari Indonesia, walau akhirnya tunduk pada keputusan pemerintah saat itu.

Laskar Merah Putih DKI Jakarta juga tercatat pernah menerima hibah pada 2017 dari pemerintah DKI. Saat itu dipimpin Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Nilai hibah ormas yang didirikan 28 Desember 2000 itu awalnya direncanakan meningkat lima kali lipat dari Rp 100 juta pada 2017 menjadi Rp 500 juta pada 2018. Tapi belakangan kembali jadi Rp 100 juta dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

"DPRD pasti punya pertimbangan yang rasional, anggaran ini harus difokuskan pada masyarakat miskin dan belum sejahtera," kata Sandiaga Uno saat itu, di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 29 November 2017.

Tempo juga menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah soal unjuk rasa soal Papua yang dilakukan Laskar Merah Putih di depan kantornya. Pesan WhatsApp yang disampaikan sudah dibaca, tapi belum ada balasan hingga berita ini diturunkan.

Baca: Usai Kasus Penembakan, Polda Papua Hentikan Pembangunan BTS di Daerah Rawan

catatan Koreksi:

Berita ini telah mengalami perubahan pada Jumat 18 Maret 2022 pukul 19.03 karena kesalahan penulisan nama juru bicara Kementerian Luar Negeri. Redaksi meminta maaf atas kesalahan tersebut

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Amnesty Usulkan Tiga Topik Isu HAM dalam Debat Capres-Cawapres

4 jam lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Usulkan Tiga Topik Isu HAM dalam Debat Capres-Cawapres

Amnesty International akan mengusulkan tiga topik penting kasus hak asasi manusia (HAM) kepada KPU untuk dibawa dalam debat capres-cawapres


Terang-terangan Cak Imin Tak Akan Lanjutkan Proyek Food Estate Jokowi, Ini Alasannya

6 jam lalu

Bacawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri hari ulang tahun ke 12 Partai Nasdem,  DPP Nasdem, Sabtu, 11 November 2023. Tika Ayu/tempo
Terang-terangan Cak Imin Tak Akan Lanjutkan Proyek Food Estate Jokowi, Ini Alasannya

Cawapres Cak Imin terang-terangan sebut food estate gagal dan jika terpilih tak akan lanjutkan program Jokowi ini. Apa alasannya?


Kapolri Terima Kunjungan Pertama Panglima TNI Agus Subiyanto, Bahas Pemilu 2024 hingga Papua

1 hari lalu

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan kehormatan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, 5 Desember 2023. Kunjungan ini merupakan yang pertama kali sejak Agus Subiyanto dilantik menjadi Panglima TNI pada 22 November 2023 lalu. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Kapolri Terima Kunjungan Pertama Panglima TNI Agus Subiyanto, Bahas Pemilu 2024 hingga Papua

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, 5 Desember 2023.


Reuni 212 di Monas, Cerita Dokter Alumni UI dan Santri Asal Papua

3 hari lalu

Seorang warga membawa payung bertuliskan dukungan untuk negara Palestina pada aksi Munajat Kubro 212 di Monas, Jakarta, Sabtu 2 Desember 2023. Kegiatan tersebut bertemakan Munajat Kubro untuk keselamatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan kemenangan untuk Palestina. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Reuni 212 di Monas, Cerita Dokter Alumni UI dan Santri Asal Papua

Sejumlah dokter yang tergabung dalam Ikatan Alumni UI ikut hadir di tengah demonstrasi Reuni 212 pada Sabtu dinihari hingga pagi.


Jelang HUT OPM, Polri Petakan 13 Daerah Rawan Gangguan Keamanan

6 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Jelang HUT OPM, Polri Petakan 13 Daerah Rawan Gangguan Keamanan

Polda Papua mengatakan, telah dipetakan ada 13 daerah rawan gangguan keamanan di wilayah Papua jelang perayaan HUT OPM


Peringati 1 Desember, TPNPB akan Adakan Upacara Militer

6 hari lalu

Bendera Bintang Kejora berkibar di Depan Gedung Kantor Dewan Adat di Fakfak, Papua Barat, pasca aksi demonstrasi berujung rusuh, Rabu, 21 Agustus 2019. Sumber Foto: Istimewa
Peringati 1 Desember, TPNPB akan Adakan Upacara Militer

Dia juga memberi arahan agar upacara militer dilaksanakan di markas-markas TPNPB yang tersebar di berbagai daerah.


Janji Ganjar dan Mahfud Md pada Hari Pertama Kampanye: Sejahterakan Guru Ngaji, dan Bangun Desa

6 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan pesan saat Rapat Kordinasi Relawan Ganjar-Mahfud se-Pulau Jawa di JIExpo, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Dihadapan para relawan yang berjumlah sekitar 8.000 tersebut Ganjar menyampaikan akan berkampanye mulai dari Papua menuju Jakarta sementara Cawapres Mahfud akan kampanye dari Aceh menuju Jakarta dan mengarahkan kepada relawan untuk berperan aktif dari pintu ke pintu di masa kampanye. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Janji Ganjar dan Mahfud Md pada Hari Pertama Kampanye: Sejahterakan Guru Ngaji, dan Bangun Desa

Ganjar-Mahfud mengawali perjalanan mereka dengan mengunjungi 2 titik terluar Indonesia, yakni Merauke di ujung timur Papua dan Sabang.


3 Strategi Ganjar Tekan Kesenjangan di Papua: Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan

7 hari lalu

Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kanan) menyanyikan lagu Padamu Negeri saat melakukan kampanye perdana di Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan, Selasa 28 November 2024. Dalam tatap muka itu, Ganjar Pranowo menemui warga dusun Waninggap Nango, Matara dan Urumb dengan mencanangkan program satu desa satu puskesmas. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
3 Strategi Ganjar Tekan Kesenjangan di Papua: Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo membeberkan sejumlah strategi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di Papua.


Perjuangan Yosi Ajarkan Anak-anak Membaca hingga Bangun PAUD Pertama di Ayapo Papua

7 hari lalu

Yosina Deda (48), seorang guru dan tokoh masyarakat Kampung Ayapo, Distrik Sentani, yang mendirikan PAUD Nuri saat ditemui pada Rabu (30/8/2023). (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)
Perjuangan Yosi Ajarkan Anak-anak Membaca hingga Bangun PAUD Pertama di Ayapo Papua

Yosina Deda, perempuan berusia 48 tahun yang mendedikasikan dirinya mengajarkan baca tulis kepada anak usia dini di daerah tepian Danau Sentani, Papua.


Wamenkominfo Bantah Adanya Pemadaman Internet di Papua Jelang Kedatangan Ganjar Pranowo

7 hari lalu

Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 22 November 2023. Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyepakati RUU tentang perubahan ke-2 atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau revisi UU ITE dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wamenkominfo Bantah Adanya Pemadaman Internet di Papua Jelang Kedatangan Ganjar Pranowo

Wamenkominfo Nezar Patria membantah kabar adanya pemadaman internet di Papua menjelang kampanye perdana Ganjar Pranowo hari ini.