Kasus Tahanan Tewas, ICRJ Minta Penahanan di Kantor Polisi Dihapus

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Febriyan

Kamis, 17 Maret 2022 19:51 WIB

Ilustrasi tewas atau jenazah atau jasad. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta pemerintah menghapus prosedur penahanan yang selama ini dilakukan di kantor-kantor polisi. Permintaan disampaikan karena kasus tahanan tewas di kantor polisi terus berlangsung sampai hari ini.

"Penahanan di kantor kepolisian harus dilarang," kata peneliti ICJR Genoveva Alicia dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 Maret 2022.

Kasus tahanan yang tewas terakhir adalah Hermanto. Pria berusia 47 tahun itu tewas saat pemeriksaan di kantor Polsek Lubuklinggau Utara, Sumatera Selatan. Korban tewas dalam keadaan lebam dan beberapa bagian tubuh diduga patah akibat penyiksaan.

"Temuan tersebut mempertegas bahwa aparat telah lakukan penyiksaan yang begitu brutal kepada almarhum Hermanto," kata Rozy Brilian, anggota Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam konferensi pers virtual hari ini.

Sebelumnya pada September 2020, ICJR juga mencatat dua korban tewas di dalam tahanan polisi. Mereka adalah Joko Dodi Kurniawan dan Rudi Efendi yang tewas saat ditahan di Polsek Sunggal, Sumatera Utara. Desember 2020, ada lagi korban bernama Herman yang meninggal saat ditahan di Polres Balikpapan, Kalimantan Timur.

Studi LBH Masyarakat pada 2021 juga menemukan bahwa dari 150 peserta penyuluhan hukum di rumah tahanan di Jakarta, terdapat 22 orang mengalami penyiksaan di tingkat kepolisian. Sementara Komnas HAM menangani setidaknya 11 kasus kematian tahanan kepolisian sepanjang 2020-2021. Mereka disebut meninggal kurang dari 24 jam setelah ditangkap secara paksa oleh polisi. 

Rentetan kejadian ini membuat ICJR meminta penahanan di kantor polisi dihapuskan. Sebab, penahanan ini dinilai bisa membuka peluang besar dilakukannya pemeriksaan incommunicado, atau tanpa komunikasi dengan dunia luar.

"Situasi-situasi ini sangat rentan menjadi ruang penyiksaan untuk mendapatkan informasi dan pengakuan dari tersangka," kata Genoveva.

Sekalipun penahanan harus dilakukan, kata dia, sebenarnya tersedia bentuk penahanan selain di dalam lembaga. Pasal 22 KUHAP misalnya mengatur tiga jenis penahanan, yaitu: Penahanan di Rumah Tahanan (Rutan), penahanan Kota, dan Penahanan Rumah.

"Yang di dalam lembaga adalah penahanan Rutan. Harusnya dilakukan di Rutan," kata Genoveva.

Dia juga menyatakan bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 menyebutkan penahanan di kantor kepolisian hanya diperbolehkan dilakukan apabila di daerah tersebut belum terdapat Rutan Negara.

"Artinya penahanan kepolisian bersifat sementara dan bukan suatu hal yang biasa," ujar Genoveva.

Untuk itu, ICJR meminta pemerintah, DPR, Komnas HAM, lembaga-lembaga dalam Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) menyerukan penghentian penahanan di kantor-kantor kepolisian. ICJR menyebut upayanya dapat dimulai dengan seruan Revisi KUHAP yang sudah jauh tertinggal jaman. 

Baca: Tim Advokasi: Ada Rekayasa Kasus Tahanan Tewas di Polsek Lubuklinggau Utara






Hari Ini, 28 Tahun Lalu W.S. Rendra Ditangkap Polisi Saat Protes Pembredelan Majalah Tempo

8 jam lalu

Hari Ini, 28 Tahun Lalu W.S. Rendra Ditangkap Polisi Saat Protes Pembredelan Majalah Tempo

Catatan 28 tahun lalu W.S. Rendra dan sejumlah aktivis ditangkap saat aksi protes pemberedelan Majalah Tempo, Tabloid DeTik, dan Editor.


Top 3 Metro: Eks Babinsa TNI Dukung Anies, Pejabat DKI Tersangka Mafia Tanah

7 hari lalu

Top 3 Metro: Eks Babinsa TNI Dukung Anies, Pejabat DKI Tersangka Mafia Tanah

Eks Babinsa TNI adalah relawan Anies yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Barisan Nasional Koalisi Anies Bersatu (BNKAB).


Komnas HAM Surati Anies Baswedan Minta Penggusuran oleh PT JIEP Ditunda

8 hari lalu

Komnas HAM Surati Anies Baswedan Minta Penggusuran oleh PT JIEP Ditunda

Komnas HAM meminta kepada Gubernur DKI Anies Baswedan agar penggusuran di kawasan industri Pulogadung ditunda.


Kronologi Penggusuran Warga di Kawasan Industri Pulogadung oleh PT JIEP

8 hari lalu

Kronologi Penggusuran Warga di Kawasan Industri Pulogadung oleh PT JIEP

Rencana penggusuran warga bermula dari kebakaran yang terjadi pada Februari lalu. Warga yang membangun kembali rumahnya dibongkar PT JIEP.


Komnas HAM Buka Peluang PBB dan Uni Eropa Terlibat Dialog Damai Papua

8 hari lalu

Komnas HAM Buka Peluang PBB dan Uni Eropa Terlibat Dialog Damai Papua

Komnas HAM dalam beberapa hari terakhir bertemu dengan Utusan Khusus Uni Eropa Bidang HAM dan Komisioner Tinggi HAM PBB di Eropa.


Calon Anggota Komnas HAM Ini Ingin Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

19 hari lalu

Calon Anggota Komnas HAM Ini Ingin Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Remigius Sigid mengatakan jika terpilih sebagai anggota Komnas HAM, dia akan memperkuat lembaga ini menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu.


29 Tahun Komnas HAM: Sosok Ali Said, Ketua Komnas HAM yang Aneh di Era Soeharto

19 hari lalu

29 Tahun Komnas HAM: Sosok Ali Said, Ketua Komnas HAM yang Aneh di Era Soeharto

Pada saat yang sama Soeharto menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggota Komnas HAM.


Hari Ini di 1993 Komnas HAM Berdiri: Lembaga yang Sempat Dicibir Sebagai Alat...

20 hari lalu

Hari Ini di 1993 Komnas HAM Berdiri: Lembaga yang Sempat Dicibir Sebagai Alat...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disingkat Komnas HAM merupakan lembaga mandiri di Indonesia dan memiliki kedudukan setara lembaga negara lainnya.


Remigius Sigid Calon Komisioner Komnas HAM, KontraS: Bisa Konflik Kepentingan

21 hari lalu

Remigius Sigid Calon Komisioner Komnas HAM, KontraS: Bisa Konflik Kepentingan

KontraS menilai anggota Polri yang lulus dalam seleksi calon komisioner Komnas HAM berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.


KontraS Tolak Remigius Sigid Tri Hardjanto Jadi Calon Anggota Komnas HAM

23 hari lalu

KontraS Tolak Remigius Sigid Tri Hardjanto Jadi Calon Anggota Komnas HAM

Menurut data Komnas HAM 2021, kata Rivanlee, Polri paling banyak dilaporkan sebagai pelaku atas dugaan pelanggaran HAM.