Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

6 Alasan Ini Menunjukkan Penolakan Penundaan Pemilu 2024

Reporter

Editor

Bram Setiawan

image-gnews
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri berbincang saat meninjau Persemaian Modern Rumpin, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 10 Maret 2022. Dalam kesempatan lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan Jokowi dan Mega itu murni membahas program menjaga Bumi Pertiwi. Tak ada pembahasan soal penundaan pemilu 2024. Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri berbincang saat meninjau Persemaian Modern Rumpin, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 10 Maret 2022. Dalam kesempatan lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan Jokowi dan Mega itu murni membahas program menjaga Bumi Pertiwi. Tak ada pembahasan soal penundaan pemilu 2024. Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Usulan penundaan Pemilu 2024 terus menjadi pembicaraan. Usulan itu bermula dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Selanjutnya usulan menunda pemilihan umum itu mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Usulan penundaan Pemilu 2024 memakai narasi tentang pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Banyak alasan untuk menunda pemilu tak ada dasarnya. Itu sebabnya usulan itu sangat ditentang. Banyak berbagai kalangan yang menolak penundaan pemilihan umum.

Alasan harus menolak penundaan Pemilu 2024

  1. Tidak rasional

Dewan Pakar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Nurliah Nurdin menilai alasan yang dikemukakan para pengusung ide penundaan pemilu tidak rasional. Menurut Nurliah, pemilu 2024 tidak dapat ditunda karena merupakan amanat konstitusi.

  1. Bertentangan dengan amanat reformasi

Nurliah juga menilai pembatasan masa jabatan presiden amanat reformasi. Amanat reformasi telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 7 dan pasal 22E, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan presiden serta wakil presiden hanya dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

3. Masih memiliki anggaran

Nurliah menganggap masalah anggaran tidak logis digunakan untuk menunda pemilu 2024. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan masih memiliki anggaran dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 178,3 triliun untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN). "Untuk memindahkan dan membangun IKN kita punya uang berdasarkan UU IKN. Tapi, kita tidak punya uang untuk election, itu jadi pertanyan," kata Nurliah.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arfin Mochtar juga menyampaikan hal yang sama. Menurut dia, alasan yang dibuat-buat para elite politik untuk membenarkan penundaan pemilu seperti pemulihan ekonomi hingga kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi mudah sekali dibantah dan inkonstitusional.

  1. Pilkada 2020 terlaksana

Alasan pandemi Covid-19 untuk menunda pemilu 2024 juga tidak bisa digunakan. Sebab, Indonesia mampu melaksanakan 270 Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 9 Desember 2020. Padahal, menurut Nurliah, saat itu masa pandemi sedang parah. "Apalagi kita sekarang terbang tidak perlu PCR, artinya negara sudah semakin mengerti," kata Nurliah.

  1. Berpotensi kembali ke masa Orde Baru
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, pembatasan masa jabatan presiden menjadi salah satu ciri khas utama pembeda antara sistem demokrasi dengan otoritarianisme. Jika wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini sampai lolos, maka bukan tidak mungkin Indonesia kembali ke masa Orde Baru, ketika Soeharto bisa memimpin hingga 32 tahun.

  1. Masyarakat tidak setuju penundaan Pemilu 2024

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim adanya banyak aspirasi mendukung penundaan pemilu 2024.  Melalui siaran Youtube, Luhut secara terbuka menyampaikan wacana penundaan pemilu digulirkan berdasarkan analisis big data percakapan warganet di media sosial. Ia mengklaim mayoritas warganet setuju jika Pemilu 2024 ditunda.

Klaim Luhut berdasarkan big data diragukan berbagai kalangan sehingga menimbulkan polemik. Survei yang dilakukan lembaga Y-Publica justru menyatakan yang sebaliknya. "Lebih dari 80 persen publik menolak penundaan pemilu dan menginginkan agar tetap diselenggarakan pada 2024," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono

NAUFAL RIDHWAN ALY

Baca: Gerakan Masyarakat Menolak Penundaan Pemilu 2024 Terus Meluas

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

1 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Kontroversi Pilpres 2024: Kilas Balik Cawapres Gibran Disebut Nepo Baby oleh Media Asing

2 jam lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya terkait jatah menteri untuk Partai Golkar di kabinet Prabowo-Gibran. Foto diambil di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kontroversi Pilpres 2024: Kilas Balik Cawapres Gibran Disebut Nepo Baby oleh Media Asing

Jelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi ramai dibincangkan melakukan praktik nepotisme. Gibran, putra sulungnya, yang maju cawapres pun disebut Nepo Baby


Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

2 jam lalu

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

4 jam lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan


Tim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi

8 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra didampingi jajaran Tim Pembela Prabowo-Gibran mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Tim Pembela Prabowo-Gibran, Anggap Pemilu 2024 Paling Damai hingga Menilai Gugatan PHPU Banyak Asumsi

Para pengacara yang tergabung dalam tim pembela Prabowo-Gibran, yaitu Otto Hasibuan, Fahri Bachmid, Hotman Paris Hutapea, dan O.C. Kaligis.


Respons Tim Hukum Prabowo-Gibran atas Panen Gugatan Pemilu 2024

10 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berbincang dengan Komisioner KPU Mochammad Afifuddin saat menghadiri Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada KPU sebagai termohon. TEMPO/Subekti.
Respons Tim Hukum Prabowo-Gibran atas Panen Gugatan Pemilu 2024

Bagaimana respons para pengacara THN Prabowo-Gibran saat kubunya sedang dibanjiri gugatan pasca-Pemilu 2024


Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

17 jam lalu

Prabowo Subianto bersama Megawati Sukarnoputri saat menyaksikan pertandingan Pencak Silat di Padepokan Silat TMII, Jakarta Timur, Rabu 29 Agustus 2018. Ryan Dwiky Anggriawan/TEMPO
Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Kelanjutan Hak Angket yang Makin Redup

Puan Maharani melempar sinyal bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasca-Pemilu 2024 bisa saja terjadi.


Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

19 jam lalu

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono saat menghadiri sidang Praperadilan soal penyitaan barang bukti ponsel dalam kasus dugaan 'Polisi Tak Netral' di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari 2024. Hakim tunggal menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono soal penyitaan ponsel dalam kasus dugaan 'polisi tak netral' dan menyatakan penyitaan ponsel itu tetap sah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Polda Metro Jaya Hentikan Kasus Aiman Witjaksono

Polda Metro Jaya menegaskan penghentian kasus Aiman Witjaksono tak bernuansa politis menyusul rampungnya Pilpres 2024.


Tim Pembela Prabowo-Gibran: Pemilu Kali Ini Paling Damai

20 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Pembela Prabowo-Gibran: Pemilu Kali Ini Paling Damai

Tim Pembela Prabowo-Gibran mengklaim bahwa Pemilu 2024 sebagai yang paling damai.


Anies dan Ganjar Minta Pemilu Ulang, Otto Hasibuan: Berpotensi Krisis Ketatanegaraan

21 jam lalu

Sebanyak 45 orang anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam sengketa hasil Pilpres pada Senin malam, 25 Maret 2024. Sejumlah tokoh tampak hadir, di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, O.C. Kaligis, hingga Hotman Paris. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies dan Ganjar Minta Pemilu Ulang, Otto Hasibuan: Berpotensi Krisis Ketatanegaraan

Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, merespons soal permintaan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa Pilpres.