TEMPO.CO, Jakarta - Usulan penundaan Pemilu 2024 terus menjadi pembicaraan. Usulan itu bermula dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Selanjutnya usulan menunda pemilihan umum itu mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Usulan penundaan Pemilu 2024 memakai narasi tentang pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Banyak alasan untuk menunda pemilu tak ada dasarnya. Itu sebabnya usulan itu sangat ditentang. Banyak berbagai kalangan yang menolak penundaan pemilihan umum.
Alasan harus menolak penundaan Pemilu 2024
- Tidak rasional
Dewan Pakar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Nurliah Nurdin menilai alasan yang dikemukakan para pengusung ide penundaan pemilu tidak rasional. Menurut Nurliah, pemilu 2024 tidak dapat ditunda karena merupakan amanat konstitusi.
- Bertentangan dengan amanat reformasi
Nurliah juga menilai pembatasan masa jabatan presiden amanat reformasi. Amanat reformasi telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 7 dan pasal 22E, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan presiden serta wakil presiden hanya dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
3. Masih memiliki anggaran
Nurliah menganggap masalah anggaran tidak logis digunakan untuk menunda pemilu 2024. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan masih memiliki anggaran dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 178,3 triliun untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN). "Untuk memindahkan dan membangun IKN kita punya uang berdasarkan UU IKN. Tapi, kita tidak punya uang untuk election, itu jadi pertanyan," kata Nurliah.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arfin Mochtar juga menyampaikan hal yang sama. Menurut dia, alasan yang dibuat-buat para elite politik untuk membenarkan penundaan pemilu seperti pemulihan ekonomi hingga kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi mudah sekali dibantah dan inkonstitusional.
- Pilkada 2020 terlaksana
Alasan pandemi Covid-19 untuk menunda pemilu 2024 juga tidak bisa digunakan. Sebab, Indonesia mampu melaksanakan 270 Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 9 Desember 2020. Padahal, menurut Nurliah, saat itu masa pandemi sedang parah. "Apalagi kita sekarang terbang tidak perlu PCR, artinya negara sudah semakin mengerti," kata Nurliah.
- Berpotensi kembali ke masa Orde Baru
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, pembatasan masa jabatan presiden menjadi salah satu ciri khas utama pembeda antara sistem demokrasi dengan otoritarianisme. Jika wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini sampai lolos, maka bukan tidak mungkin Indonesia kembali ke masa Orde Baru, ketika Soeharto bisa memimpin hingga 32 tahun.
- Masyarakat tidak setuju penundaan Pemilu 2024
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim adanya banyak aspirasi mendukung penundaan pemilu 2024. Melalui siaran Youtube, Luhut secara terbuka menyampaikan wacana penundaan pemilu digulirkan berdasarkan analisis big data percakapan warganet di media sosial. Ia mengklaim mayoritas warganet setuju jika Pemilu 2024 ditunda.
Klaim Luhut berdasarkan big data diragukan berbagai kalangan sehingga menimbulkan polemik. Survei yang dilakukan lembaga Y-Publica justru menyatakan yang sebaliknya. "Lebih dari 80 persen publik menolak penundaan pemilu dan menginginkan agar tetap diselenggarakan pada 2024," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono
NAUFAL RIDHWAN ALY
Baca: Gerakan Masyarakat Menolak Penundaan Pemilu 2024 Terus Meluas
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
